Beranda Kepulauan Riau Batam Gelar Aksi Unjuk Rasa, Pemko Dan DPRD Kota Batam Berkomitmen Mengakomodir Suara...

Gelar Aksi Unjuk Rasa, Pemko Dan DPRD Kota Batam Berkomitmen Mengakomodir Suara Buruh

70
0

Batam, GK.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ketenagakerjaan yang merugikan para Buruh, diduga menjadi pemicu atas aksi unjuk rasa oleh ribuan Buruh di depan Kantor Wali Kota Batam dan Gedung DPRD Kota Batam, Senin (2/3) siang.

Dalam aksi tersebut, ribuan buruh menuntut pernyataan sikap dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk menolak RUU Omnibus Law tersebut, tidak hanya meneruskan petisi saja.

Terdapat 9 point dalam RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan Buruh kedepannya, diantaranya hilangnya upah minimum (UMK/UMSK), hilangnya pesangon, Outsourching seumur hidup atau bebas diterapkan di core bisnis, Karyawan kontrak seumur hidup atau tanpa batasan waktu, PHK dipermudah, hilangnya Jaminan Sosial, eksploitatif waktu kerja, mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill atau Buruh kasar yang berpotensi bebas masuk ke Indonesia (Batam) dan hilangnya sanksi pidana bagi Pengusaha.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV itu, anggota Komisi IV Muhammad Mustofa mengatakan akan berkomitmen untuk mengakomodir aspirasi dari perwakilan Aliansi, serta akan menandatangani apa saja yang disepakati dalam hasil RDP itu.

“Kami berharap, akidah hari ini disampaikan secara detail dan apa saja yang dapat kami lakukan untuk teman-teman,” ucap Mustofa.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Buruh Batam pada kesempatan tersebut menerangkan, ada 2 point yang mereka tuntut kepada Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, yaitu menolak RUU Omnibus Law dan meminta Pemerintah untuk segera berunding dengan pihak Pengusaha dalam menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK), karena masih berpatokan pada PP 78/2015 yang memancing kekisruhan para Buruh.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk segera menyampaikan penolakan kami, kalau dibiarkan tentunya akan menyusahkan para Pekerja dikemudian hari, dalam hal ini, kami juga meminta kepada Pemko dan DPRD supaya ditiadakan RUU ini, dan segera memanggil pelaku usaha untuk berunding terkait UMSK,” tegasnya.

Diwaktu yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri mendukung kegiatan yang digelar oleh Aliansi Buruh tersebut.

“Kami juga mendukung terkait aksi penolakan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh Aliansi Buruh hari ini,” kata Hendri.

Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro meminta para Buruh agar menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasanya.

“Kalau masalah aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, silahkan saja, saya rasa tidak masalah, akan tetapi tolong dijaga ketertiban kenyamanannya, karena pada prinsipnya, kita mewujudkan Kota Batam ini menjadi Kota damai, karena Kota Batam ini merupakan Kota jasa, orang-orang menilai Batam ini aman, tidak ada terjadi keributan,” tutur Purwadi.

 

Baca Juga :

Aksi Damai 172 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI

 

Setelah pembahasan selama kurang lebih 1 jam yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Batam bersama Pemerintah Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, dan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam,  Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Mustofa mengucapkan akan siap menyurati pusat terkait tuntutan penolakan Omnibus Law yang dilakukan oleh para serikat Buruh.

“Ada dua tuntutan mereka terkait aksi unjukrasa hari ini, yakni tuntutan penolakan RUU Omnibus Law, terutama cipta kerja, kami dari DPRD Kota Batam diminta surat pernyataan resmi bahwa, secara kelembagaan DPRD menolak RUU tersebut, untuk itu saya harus komunikasi dengan pimpinan seperti apa tanggapannya nanti,” kata Mustofa.

Lanjut Mustofa, selain menolaK RUU, aksi unjuk rasa itu juga membahas tentang UMSK, yang mana memang terdapat beberapa kendala di PP 78 atau di Pasal 49 PP 378 yang menyatakan bahwa UMSK itu bisa ditetapkan apabila aktif antara Pengusaha dan sektor pekerja yang difasilitasi oleh Pemerintah.

“Jika hal itu tidak ada, tentunya Pemerintah tidak boleh menetapkan UMSK aktif itu dengan Pengusaha”. tutup Mustofa. (KR).

Editor : Febri