Kamis, Mei 28, 2026
Beranda blog Halaman 910

Kapolda Kepri Dan Jajaran Pimpinan Wilayah Perbatasan Hadiri Rakornas Pamtas Negara 2020

Penulis
Redaksi
-

 

 

Jakarta, GK.com – Menkopolhukam RI, Prof. DR. Mahfud MD, SH, SU, MIP yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membuka giat Rakornas Pamtas Negara Tahun 2020.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut, Kapolda Kepri, Pimpinan Kementerian/Lembaga BNN, BIN, BNPP, Bappenas, Kemhan, Kemenlu, BNPT, BNP2TKI, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan, dan KKP, Gubernur Riau dan Kalbar, Pangdam Bukit Barisan, Iskandar Muda, Kasuari, Pattimura dan Cendrawasih, Kapolda yang Wilkumnya perbatasan Negara Aceh, Riau, Kalbar, Maluku, Maluku Utara, Kepri, Kaltim, Sulut, Papua Barat, Danrem Udayana, PVT, Wirasakti, Wirasakti dan Wira Pratama, Kepala BNNP, Bea Cukai, PLBN, Danlanud, 54 Kapolres Perbatasan, 30 Dandim Perbatasan, 6 Lanal Perbatasan, BNP2TKI Tg.Pinang, Kupang, Pontianak, dan Nunukan, Imigrasi Manado, Batam, Pekanbaru, Gorontalo, Sabang, dan Bagan Siapi-api, 23 Bupati/Wali Kota perbatasan dan 27 BPPD perbatasan.

Rakornas yang digelar di Hotel Jakarta pada Rabu (11/3) tersebut, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 5 sesi dengan menghadirkan narasumber pertama yaitu Mendagri yang membawa judul “Kebijakan dan program Stra Pengelolaan perbatasan Negara”, yang kedua oleh panelis dari Bappenas, Kemhan dan Kemenlu dengan judul “Arah bijak dan stra penguatan Hanneg dan Kamnas serta perjanjian internasional kerma pengelolaan perbatasan negara”.

 

Baca Juga :

Wakapolda Kepri Lantik Irwasda Polda Kepri

 

Dilanjutkan oleh panelis Kepala BNN, Kaepala BNPT dan Kepala BNP2TKI dengan judul “Bijak dan Stra cegah dan Gul kejahatan transnasional di perbatasan Negara dan panelis dari Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan dan KKP dengan judul “Penguatan sistem riksa dan Yan lintas batas Negara bidang imigrasi, Pabean dan Karantina”, serta panelis dari Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Ketua Denas dan Stra BIN dan Kepala Bakamla dengan judul “Bijak dan strapam perbatasan negara dan Kamnas”.

Diakhir kegiatan, Rakornas ditutup oleh Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, dengan kesimpulan Negara harus hadir hingga ke perbatasan dan diisi dengan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, pengamanan perbatasan fokus jaga kedaualatan Negara, Pengelolaan PLBN fokus pada pengelolaan pabean, imigrasi dan karantina terhadap lalu lintas orang dan barang, Pamtas dengan pendekatan soft/hard border, Pengamanan untuk  memperkuat dan terintegrasi darat, laut dan udara, Penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara terencana dan bertahap, cegah gar perbatasan melalui Patroli keamanan darat, laut dan udara, kerma Negara tetangga dan libatkan masyarakat serta Perkuat pertahanan ruang udara, Pal non alutsista (radar sipil, sistem penginderaan dan peringatan dini dan wujudkan Integrated Border Sistem Managent dengan susun database kelola perbatasan, rumuskan regulasi (SOP dan mekanisme kerja), Katkan kapasitas SDM, Katkan teknologi Hankam, Katkan Sarpras Hankam, Katkan Parmas, Diplomasi dan Kerma internal. (*).

Editor : Febri

Kapolda Kepri Dan Jajaran Pimpinan Wilayah Perbatasan Hadiri Rakornas Pamtas Negara 2020

Penulis
Redaksi
-

Jakarta, GK.com – Menkopolhukam RI, Prof. DR. Mahfud MD, SH, SU, MIP yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membuka giat Rakornas Pamtas Negara Tahun 2020.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut, Kapolda Kepri, Pimpinan Kementerian/Lembaga BNN, BIN, BNPP, Bappenas, Kemhan, Kemenlu, BNPT, BNP2TKI, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan, dan KKP, Gubernur Riau dan Kalbar, Pangdam Bukit Barisan, Iskandar Muda, Kasuari, Pattimura dan Cendrawasih, Kapolda yang Wilkumnya perbatasan Negara Aceh, Riau, Kalbar, Maluku, Maluku Utara, Kepri, Kaltim, Sulut, Papua Barat, Danrem Udayana, PVT, Wirasakti, Wirasakti dan Wira Pratama, Kepala BNNP, Bea Cukai, PLBN, Danlanud, 54 Kapolres Perbatasan, 30 Dandim Perbatasan, 6 Lanal Perbatasan, BNP2TKI Tg.Pinang, Kupang, Pontianak, dan Nunukan, Imigrasi Manado, Batam, Pekanbaru, Gorontalo, Sabang, dan Bagan Siapi-api, 23 Bupati/Wali Kota perbatasan dan 27 BPPD perbatasan.

Rakornas yang digelar di Hotel Jakarta pada Rabu (11/3) tersebut, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 5 sesi dengan menghadirkan narasumber pertama yaitu Mendagri yang membawa judul “Kebijakan dan program Stra Pengelolaan perbatasan Negara”, yang kedua oleh panelis dari Bappenas, Kemhan dan Kemenlu dengan judul “Arah bijak dan stra penguatan Hanneg dan Kamnas serta perjanjian internasional kerma pengelolaan perbatasan negara”.

 

Baca Juga : 

Wakapolda Kepri Lantik Irwasda Polda Kepri

 

 

Dilanjutkan oleh panelis Kepala BNN, Kaepala BNPT dan Kepala BNP2TKI dengan judul “Bijak dan Stra cegah dan Gul kejahatan transnasional di perbatasan Negara dan panelis dari Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan dan KKP dengan judul “Penguatan sistem riksa dan Yan lintas batas Negara bidang imigrasi, Pabean dan Karantina”, serta panelis dari Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Ketua Denas dan Stra BIN dan Kepala Bakamla dengan judul “Bijak dan strapam perbatasan negara dan Kamnas”.

Diakhir kegiatan, Rakornas ditutup oleh Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, dengan kesimpulan Negara harus hadir hingga ke perbatasan dan diisi dengan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, pengamanan perbatasan fokus jaga kedaualatan Negara, Pengelolaan PLBN fokus pada pengelolaan pabean, imigrasi dan karantina terhadap lalu lintas orang dan barang, Pamtas dengan pendekatan soft/hard border, Pengamanan untuk  memperkuat dan terintegrasi darat, laut dan udara, Penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara terencana dan bertahap, cegah gar perbatasan melalui Patroli keamanan darat, laut dan udara, kerma Negara tetangga dan libatkan masyarakat serta Perkuat pertahanan ruang udara, Pal non alutsista (radar sipil, sistem penginderaan dan peringatan dini dan wujudkan Integrated Border Sistem Managent dengan susun database kelola perbatasan, rumuskan regulasi (SOP dan mekanisme kerja), Katkan kapasitas SDM, Katkan teknologi Hankam, Katkan Sarpras Hankam, Katkan Parmas, Diplomasi dan Kerma internal. (*).

Editor : Febri 

Dalam Musrenbang, Ketua DPRD Karimun Sampaikan Rincian Pokir Dan Hasil Reses

Penulis
Redaksi
-

Karimun, GK.com – Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M. Yusuf Sirat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Rabu (11/3) di Gedung Nilam Sari sekitar pukul 09.00 Wib.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Karimun, M. Yusuf Sirat juga menyampaikan hasil Reses pertama yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Karimun dihadapan Bupati Karimun dan para undangan lainnya yang hadir saat itu.

 

Ketua DPRD Karimun, M. Yusuf Sirat saat menyampaikan sambutannya

 

“Saya ucapkan selamat datang serta berterimakasih kepada Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Bapak Agung, karena telah sudi datang menghadiri acara Musrenbang ini,” ucap Yusuf Sirat.

“Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota pada Pasal 54 yang menjelaskan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD kepada Kepala Daerah, serta mempersiapkan anggaran DPRD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang RKPD di tetapkan,” paparnya.

“Berdasarkan ketentuan itu, DPRD melalui Banggar melakukan penyusunan Pokir yang didapat dari hasil Reses anggota DPRD pada Tahun 2019-2020 masa Reses I,” terangnya.

 

Anggota DPRD Karimun yang hadir

 

Dikatakan Yusuf Sirat, Pokir yang disampaikan itu juga merupakan hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada Lembaga DPRD, baik dalam Ranperda umum, maupun penyampaian aspirasi.

“Pokir DPRD yang disampaikan merupakan skala prioritas melalui pembahasan Banggar, yang pengusulan awalnya telah didahului dengan dilakukan entri aplikasi DPRD, sehingga perlu adanya suatu kesepahaman antara DPRD bersama Pemerintah Daerah. Baik dalam sisi program, maupun sisi kegiatan dalam mencapai sasaran pada 1 Tahun anggaran,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karimun itu juga  menyampaikan rincian Pokir dan hasil Reses seluruh Dapil anggota DPRD mulai dari Dapil 1 hingga ke Dapil 4.

“Hal ini diimplementasikan melalui peran DPRD sebagai Wakil Rakyat yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui sistem perencanaan berintegritas yang telah direncanakan,” ujar Yusuf.

 

Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat membuka Musrenbang

 

“Pokir DPRD Kabupaten Karimun tentunya selaras dengan tema Musrenbang tahun ini, yaitu menetapkan pembangunan ideologi berbasis maritim yang maju dan berkelanjutan, pemberdayaan manusia yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pemerataan insfratruktur terutama bagi Kecamatan hasil pemekaran,” tuturnya.

“Peningkatan kewaspadaan dini terhadap berita Hoaks ditengah masyarakat yang dapat memecah belah hubungan antara masyarakat bersama Pemerintah Daerah ini juga merupakan bagian dari kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah kedepannya. Semoga kita diberi kekuatan dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggungjawab”. tutup Yusuf.

Sementara itu, Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dikesempatan yang sama berharap melalui kegiatan Musrenbang ini kedepannya dapat lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karimun melalui program-program yang nantinya telah disusun secara baik. Salah satunya pembangunan infrastruktur, kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, listrik, serta pembangunan ekonomi kerakyatan yang harus lebih di prioritaskan. (KR).

Editor : Febri

Gerai Pas Kecil Hadir Untuk Nelayan Sebagai Bentuk Kepedulian Pemerintah

Penulis
Redaksi
-

Sulsel, Gk.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Cq  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menggelar Gerai Terpadu guna menerbitkan Pas Kecil untuk para Nelayan sebagai bentuk pencatatan Kapal Perikanan di daerah Jeneponto dan sekitarnya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jeneponto yang bertempat di Balai Desa Pao,  Kabupaten Jeneponto pada Selasa (10/3) itu, Kepala Pelabuhan Bantaeng, Sarip mengungkapkan bahwa, pelaksana lapangan Gerai Pas Kecil dari  Kantor UPP Kelas III Jeneponto ini merupakan sebagai wujud hadirnya Pemerintah dalam mengayomi dan  melayani masyarakat, khususnya untuk para nelayan yang ada di daerah pesisir Wilayah Selatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Pelaksanaan Gerai Terpadu terkait dengan pengoptimalisasian Gerai pengukuran kapal nelayan itu harus berukuran di bawah GT 7, itu termasuk dengan kapal penumpang tradisional dan kapal wisata tradisional,” terangnya.

“Sepanjang digelarnnya Gerai Terpadu Penerbitan Pas Kecil dan bukti pencatatan kapal perikanan ini mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat yang berada di pesisir Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan sekitarnya, yang mayoritasnya memang berprofesi sebagai Nelayan,” ungkapnya.

“Program ini terlaksana untuk mempermudah Pemerintah dalam mendata kapal, tentunya ini guna menjaga dan meningkatkan  keselamatan pelayaran. Karena dengan memiliki dokumen Pas Kecil ini tentunya kedepan para nelayan akan memiliki kekuatan hukum terhadap kepemilikan kapal mereka”. tutupnya.
(Chepy).

Editor : Milla

Jaga Keindahan Kota Agar Tetap Bersih Dan Asri, 10 Petugas Kebersihan di Turunkan Pada Acara MTQ

Penulis
Redaksi
-

Tanjungpinang, GK.com – Setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, sampah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, mulai dari bekas minuman palstik, maupun bekas tempat makanan para pengunjung yang hadir saat itu.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan (Perkim) Kota Tanjungpinang telah menurunkan pasukan orange untuk membersihkan sampah disekitaran Kawasan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) hingga acara selesai pada Sabtu mendatang.

“Untuk menangani sampah dalam kegiatan MTQ yang saat ini sedang berlangsung, demi menjaga keindahan Kota Tanjungpinang agar tetap bersih dan asri, saat ini kita menugaskan sekitar 10 orang dari petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan di lokasi tersebut,” terang Djasman saat ditemui di sela-sela menghadiri kegiatan Musrenbang di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (11/3) sekitar pukul 09.30 Wib.

“Tugas yang di hendel oleh para Petugas kebersihan yang ditunjuk untuk membersihkan lokasi tersebut, seharinya dua kali, siang dan malam setelah acara selesai”. tutup Djasman. (Mis).

Editor : Milla

Bermodus Pacaran, Seorang Pria Terpaksa Mendekam di Jeruji Besi

Penulis
Redaksi
-

Tanjungpinang, GK.com – Kasus pencabulan seorang siswi kembali terjadi, kali ini korbannya menimpa seorang gadis, sebut saja Mawar (16) seorang pelajar Kelas 8 di salah satu SMP yang berada di Kota Tanjungpinang.

Kasus ini agak sedikit unik, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tanjungpinang Timur, AKP Firuddin saat menggelar konferensi Pers pada Rabu (11/3) sekitar pukul 14.00 Wib di Polsek Tanjungpinang Timur menjelaskan bahwa, tersangka RS (21) dipergoki oleh Orang Tua korban di Kosannya saat hendak menjemput anaknya (korban).

“Berdasarkan laporan dari Orang Tua kandung Mawar, pada hari Minggu (8/3) anaknya keluar dari rumah untuk menjenguk si Pelaku tanpa sepengetahuan Orang Tuanya, lalu karena sudah seharian Korban tidak pulang kerumah, Senin (9/3) sekitar pukul 14.00 Wib, Orang Tua korban mendatangi Kosan si Pelaku dan mendapati saat itu Pelaku sedang menggunakan sehelai kain sarung,” jelas AKP Firuddin.

“Saat ditanya oleh Orang Tuanya, Mawar mengaku sudah bersetubuh dengan tersangka sebanyak dua kali di tempat dan waktu yang berbeda,” ucap AKP Firuddin.

“Berdasarkan pengakuannya, pertama dilakukan di Perum Kenangan Jaya 6 Km 8 Atas Tanjungpinang pada bulan Januari 2020 lalu, dan yang kedua di Jalan Radar Km 9 Tanjungpinang pada 22 Februari 2020. Berdasarkan keterangan yang diterima, mereka berstatus pacaran”. pungkas Firuddin.

Atas perbuatannya, Pelaku RS dikenakan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 Tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- dan paling sedikit Rp 60.000.000,-. (Mis).

Editor : Milla

1...909910911...1,102Halaman 910 dari 1,102

ABOUT US

Mencerdaskan Masyarakat dan Anak Bangsa Indonesia, Dengan Memberikan Informasi Yang Berwawasan, Aktual, Mendidik, dan Terpercaya.

Contact us: redaksi@gerbangkepri.com

FOLLOW US

© gerbangkepri.com