Karimun, GK.com – Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan ketersediaan beras di Wilayah Karimun masih dalam kondisi aman. Stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 400 ton, dan dipastikan akan terus dijaga, agar tidak mengalami kekosongan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Karimun, Basori, S.Sos., MM mengatakan, Bulog memiliki sistem pergerakan stok yang dinamis. Jika persediaan beras mulai menurun, pasokan baru akan segera didatangkan dari daerah lain.

“Stok beras kita saat ini masih aman. Di gudang Bulog ada sekitar 400 ton, dan kalau berkurang, nanti akan segera digeser lagi pasokannya, baik dari Dumai, maupun Batam. Jadi Gudang Bulog dipastikan tidak sampai kosong, termasuk untuk beras premium,” ujar Basori melalui sambungan Telepon, Rabu (14/01/2026) Pukul 14.25 WIB.

Selain Bulog, pasokan beras di Karimun juga ditopang oleh pelaku usaha swasta dan distributor. Beberapa merek beras yang berasal dari Jakarta turut berperan dalam menjaga ketersediaan beras di pasaran. Pemerintah Daerah pun mendorong para distributor tersebut agar terus memasok beras ke Karimun secara berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, Pemkab Karimun secara rutin melakukan pemantauan pasar. Tim khusus diterjunkan setiap hari untuk mengawasi harga serta ketersediaan beras di pasar tradisional maupun modern. Jika ditemukan indikasi kekosongan atau penimbunan, Pemerintah akan segera melakukan pengecekan ke distributor, lalu berkoordinasi dengan Instansi terkait.

“Kami setiap hari memantau harga dan ketersediaan. Kalau ada laporan beras kosong di pasar tertentu, langsung kami cek penyebabnya. Sampai sekarang, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok masih tersedia dan aman,” tutur Basori.

Ke depan, Pemerintah Daerah juga mendorong penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai pengecer beras di tingkat Kelurahan. Melalui koperasi tersebut, diharapkan rantai distribusi menjadi lebih pendek, sehingga harga beras dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Karimun turut mendukung upaya pengembangan budi daya pangan lokal, termasuk penanaman padi di wilayah tertentu seperti Moro. “Jika dinilai cocok, luas lahan akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat”. tegas Basori. (DP)

Karimun, GK.com – Terkait sosialisasi berkenaan Pintu Gate masuk di kawasan Pelabuhan Karimun, Plt Kadis Kominfo Karimun Abdullah angkat bicara.

“Jadi begini, saya jawab normatif dulu. Yang pertama, saya ini masih PLT disitu, saya menjalankan tugas yang diberikan kepada saya sesuai perintah. Kami tetap mendukung apapun upaya Pemerintah Daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Karena keuangan daerah sekarang seperti itu, Pemimpin pasti mau mencari sumber pendapatan, salah satunya mungkin melalui parkiran ini,” kata Abdullah.

BACA JUGA: 👇👇👇

“Sebuah kebijakan menimbulkan pro dan kontra itu pasti ada. Karena apa pun itu pasti ada orang yang suka, dan ada orang yang tidak suka. Negara kita ini berdiri pun pasti tidak ada yang suka, saya rasa mungkin macam mana kita memformulasi supaya berita itu berimbang, kemudian saya berharap Media bisa menetralisir situasi-situasi yang tidak bagus,” ucapnya.

“Pemerintah tidak anti kritik, sepanjang itu memberikan kontribusi terhadap perbaikan. Tapi kalau mengkritik sebatas suka dan tidak suka, saya juga tidak tau lah ya kan,” tambah Abdullah.

Ditanya oleh gerbangkepri.com terkait kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan apa sudah benar dan tepat?

Abdullah menjawab, “Saya tidak berani katakan benar apa tidak, kan tadi di awal saya sudah katakan tujuan nya mulia, untuk menambahkan pendapatan. Masyarakat kita juga perlu ditertibkan, parkir ini sebetulnya bukan untuk pendapatan saja, melainkan juga untuk mengatur keindahan, kerapian, dan kesemrawutan yang selama ini terjadi dimana-mana,” ujarnya.

Lanjut Redaksi bertanya terkait bagaimana sosialisasi yang telah dijalankan oleh Pemkab Karimun melalui Dinas terkait?

Jawab Abdullah, “Beberapa kali pertemuan Pak Bupati, kemudian termasuk Bupati mengundang investasi di bidang perparkiran sebetulnya pada bulan Mei 2025 kalau tak salah ada pemberitaannya. Nanti saya cek dulu ya, karena memang waktu itu saya belum menjadi Kadis Kominfo,” ungkapnya berusaha meyakinkan Redaksi ini.

“Saya juga tidak hafal di mulai tanggal persisnya. Yang jelas, saya itu baru Oktober, November, Desember. Sebetulnya jabatan saya sudah berakhir kemarin di 22 Desember 2025. Tetapi karena kayak nya belum ada pelantikan, nah saya tunggu lah ini sampai ada pelantikan,” tambah Abdullah.

Masih Redaksi ini bertanya terkait bentuk sosialisasi yang sudah dijalani oleh Pemkab Karimun itu seperti apa?

Dijawab Abdullah lagi, “Itu saya bilang di awal tadi, saya justru mengundang ibu untuk bagaimana supaya bisa hal ini tersosialisai dengan baik, salah satu nya melalui gerbangkepri.com. Biar jangan gimana-gimana gitu Pemda ini kelihatan tidak ada sosialisasi, dan sebagainya. Nah itu tugas ibu?,” ucap Abdullah.

“Jadi kalau mau mengemas nya dengan baik, saya rasa kebijakan ini bagus, hanya mungkin kedepan perlu disosialisasikan. Kita tetap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Tapi sebaik nya disosialisasikan secara merata, secara masif, secara apalah ya bahasanya, biar tidak menimbulkan kegaduhan,” harap Abdullah.

“Pelan-pelan, semoga ini dapat diterima masyarakat. Saya rasa terkait hal ini pasti akan di evaluasi dalam 1 s/d 2 bulan ini. Ini bisa jadi sebagai masukkan,” ujar Abdullah.

Ditanya bagaimana koordinasi yang berjalan selama ini antara Diskominfo Karimun dengan Dinas Perhubungan Karimun apakah berjalan dengan baik?

Abdullah menjawab jika selama tiga bulan dirinya menjabat sebagai Plt. Kadis Kominfo di Kabupaten Karimun, tidak ada masalah berat yang dihadapinya.

“Saya pernah bicara sama Pak Bupati dan kawan-kawan bahwa, apa pun yang menjadi kegiatan rutin Pak Bupati, kita berharap Dinas Kominfo terlibat sesuai Tusi nya (Tugas dan Fungsinya). Saya berharap kedepannya Diskominfo mungkin lebih bagus, lebih bisa mendukung program-program Pemerintah secara keseluruhan, bisa bekerja sama juga dengan semua Kepala-Kepala OPD hingga menjadi corong Pemerintah dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk dalam mensosialisasikan gebyar-gebyar yang timbul ditengah masyarakat,” papar Abdullah.

BACA JUGA: 👇👇👇

Ditanya, apakah selama Rapat berlangsung terkait pembahasan investistasi Diskominfo diundang dan di ikutsertakan?

Abdullah menjawab, “Gini buk, sebetulnya kalau memang diundang ya kita datang, kalau tidak diundang tidak mungkin kita datang kan. Insya Allah kalau dapat undangan, pasti datang. Namanya mengambil kebijakan kegiatan itu mau dijalankan atau tidak, Komimfo tidak pernah diundang, format-format awal seperti itu mereka teknisnnya. Di bulan Mei itu kan saya belum menjabat,” tegasnya.

Kedepan, langkah apa yang akan dan mau diambil Kominfo Karimun agar tidak terjadi miskomunikasi lagi dalam berbagai hal? Dan bagaimana cara kerja Diskominfo Karimun agar bisa lebih aktif, dan tidak kelihatan pasif?

BACA JUGA: 👇👇👇

“Kita bergerak dan bekerja dengan sesuai arah kebijakan daerah. Semua kegiatan itu corong publikasinya ada di Kominfo. Serta biasanya bekerjasama dengan bagian Protokol dan Pimpinan yang di Sekretariat Kantor Bupati. Dua OPD ini saling bekerjasama. Jadi, apapun kegiatan Pak Bupati, meskipun Kominfo tidak hadir, karena kadang-kadang tidak ikut Pak Bupati berangkat, segala macam bentuk kegiatan biasanya pulang dipublikasikan oleh Kominfo lewat bagian Protokol. Kita harus bersinergi, karena kalau tidak sinergi, bagaimana cara nak mempublikasikan kebijakan-kebijakan daerah,” jelasnya melalui Telepon, Selasa (13/01/2026) Pukul 15.13 WIB.

Saat disinggung oleh Redaksi ini apakah antara Diskominfo, Dinas Perhubungan Karimun, dan Pemerintah Daerah Karimun ada terjadi miskomunikasi?

Abddullah menjawab lagi, “Ha, saya tidak berani bilang ada mis atau tidak. Kalau menurut saya, sebetulnya hanya perlu duduk 1 meja saja. Harusnya antara internal Pemerintah Daerah saling bekerjasama. Intinya kita harus tetap mengedepankan azaz kerja sama. Kalau memang ada informasi yang harus dipublikasikan, ketika kita dimintai tolong, pasti kita akan mempublikasikan hal tersebut. Mungkin ada yang beberapa terlewat, saya rasa normative. Cuma memang kita minta kedepannya, ini menjadi masukan ke kita, seperti halnya yang disampaikan oleh gerbangkepri.com, jika setiap kebijakkan yang akan diambil, apalagi menyangkut orang banyak harusnya memang wajib di sosialisasikan”. tutupnya.

Untuk diketahui, dikroscek oleh gerbangkepri.com terkait ucapan Plt Kadis Kominfo Karimun yang menegaskan bahwa pengadaan Pintu Gate di kawasan Pelabuhan Karimun sudah disosialisasikan di salah satu Media yang ada di Kepri, faktanya, hal itu ternyata tidak ditemui (tidak ada). Berkaitan sosialisasi tersebut juga diakui oleh Plt Kadishub Karimun, Tohap Siahaan kepada gerbangkepri.cm pada wawancara sebelumnya bahwa, mereka belum pernah melakukan sosialisasi terkait keberadaan Pintu Gate di Pelabuhan Karimun. (QQ)