Karimun, GK.com – Polemik pemasangan Pintu Gate di Kawasan masuk Pelabuhan Kabupaten Karimun hingga kini terus menuai beragam kritikan dan tanggapan dari masyarakat. Terkait keberadaan Pintu Gate yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat Karimun, kenapa, Pemda Karimun melalui Dinas terkait tidak mengkaji lebih matang dalam mengadakan Pintu Gate di kawasan yang sempit itu, hingga yang awalnya berniat untuk menghasilkan penataan kota yang lebih baik dan tertata rapi, kini malah justru menimbulkan kemacetan, serta lebih banyak menimbulkan sisi negatifnya, dari pada sisi positifnya.
BACA JUGA: 👇👇👇
Berkaitan kekisruhan tersebut juga menjadi perhatian oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Karimun.
Dikatakan Ketua LAM Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah, dalam memberikan pemahaman kepada publik, menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta memprioritaskan kenyamanan masyarakat dalam setiap kebijakan Pemerintah itu penting.
“Setiap program dan gebrakan Pemerintah yang mengandung unsur penertiban pada dasarnya akan selalu memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Proses peralihan dari sistem lama ke sistem baru memang tidak mudah, dan kerap menghadapi tantangan besar. Sebaiknya jika mau membuat suatu program dilakukan tidak secara tergesa-gesa, selama tujuan akhir dari kebijakan tersebut berdampak positif bagi kemaslahatan orang banyak,” ujarnya.
BACA JUGA: 👇👇👇
“Untuk saat ini, saya rasa masih terlalu dini dalam menilai hasil akhirnya. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah tetap memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat,” ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (13/01/2026).
Terkait pemasangan Pintu Gate yang dilakukan secara terburu-buru, Ketua LAM Karimun, Muhammad Firmansyah menyebut jika hal tersebut sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Ia menilai, setiap individu tentu memiliki cara pandang berbeda dalam melihat sebuah kebijakan, termasuk dalam persoalan Pintu Gate Pelabuhan.
Jika dikaitkan dengan prioritas Pemerintahan, ia menyampaikan, masyarakat Karimun sejatinya telah memahami visi dan misi Kepala Daerah, baik sebelum, maupun setelah menjabat. Meski demikian, ia mengakui perubahan dari kebiasaan lama menuju sistem baru pasti akan menimbulkan tantangan. Namun demikian, ia menekankan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Bagi saya, Pemimpin itu lahir dari rahim masyarakat. Maka sudah sepatutnya setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan rasa, kenyamanan, dan kebutuhan masyarakat secara detail,” tegasnya Pukul 13.05 WIB.
Sebagai tokoh masyarakat yang pernah berkecimpung di dunia Eksekutif, Muhammad Firmansyah berharap, Pemerintah tidak menghadirkan kebijakan yang sulit dipahami atau justru menyulitkan masyarakat. Ia menilai, fenomena pro dan kontra terkait Pintu Gate saat ini perlu disikapi dengan langkah konkret.
Ia pun menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BUMD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pintu Gate segera membentuk Kelompok kerja (Pokja). Kelompok ini diharapkan nantinya mampu menyaring aspirasi dari berbagai kalangan yang terdampak, kemudian mengimplementasikan solusi atas keluhan masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.
“Dengan komunikasi yang baik dan langkah yang tepat, program Pemerintah Kabupaten Karimun dapat berjalan selaras, tanpa menimbulkan gejolak yang justru merugikan kita bersama, terutama masyarakat”. saran Muhammad Firmansyah. (DS)