Batam, GK.com – Menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam selama 2 hari terhitung dari tangal 25 s/d 26 Juli 2023 di Gedung IT Center BP Batam.

Dalam Bimtek yang diikuti 6 unit kerja di lingkungan BP Batam ini memiliki simpul jaringan geospasial diantaranya peran penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geografis yang meliputi letak geografis, kontur tanah, peta sebaran penduduk, daerah rawan bencana, tempat wisata, sebaran sekolah serta fasilitas publik lainnya.

Dijelaskan Kepala PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo, “Dari unit-unit itu yang mempunyai data. Dalam artian, unit ini adalah produsen data spasial di BP Batam,” ujarnya.

“Dalam data spasial simpul jaringan ini tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab dari BP Batam saja. Untuk itu, dalam Bimtek ini juga mengundang dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam,” tegas Sylvia, Selasa (25/07/2023).

“Sehingga, data spasial khususnya di Batam ini bisa kita penuhi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dari perwujudan satu data, satu peta, dan saling berbagi. Itu yang akhirnya menjadi tujuan kita,” tambah Sylvia.

Dikatakannya, dalam Bimtek ini, pihaknya juga mengundang tenaga bimbingan langsung dari BIG. Sehingga dengan adanya Bimtek ini, potensi dari SDM di unit-unit yang menjadi produsen dalam simpul jaringan ini bisa ditingkatkan. Sehingga kedepannya, Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam mempunyai standar yang sama dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Karena ini bicara Nasional, berarti harus memiliki data yang sama, dimanapun data itu berada. Itu yang memang menjadi sesuatu hal yang harus di penuhi oleh setiap Kementrian dan Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Khsusunya untuk bicara data spasial”. tegas Sylvia kembali.

Dalam Bimtek tersebut, BP Batam bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Dan  diikuti oleh Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Pusat Perencanaan Program Strategis, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. (QQ).

Editor : Ron

𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦, GK.com – Berlangsung di Aula Engku Hamidah Lantai IV, Kantor Wali Kota Batam pada Senin (24/07/2023), Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH, MH menghadiri undangan Walikota Batam terkait Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Batam Tahun 2023.

Dengan mengambil tema “Membangun Sinergitas Lintas Sektor Dalam Memperkuat Perekonomian Batam Melalui Pengembangan Pariwisata Mangrove”, narasumber pada kegiatan siang itu menghadirkan  Bagus Dwi Rahmanto, Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata.

Disampaikan Sekda Kota Batam Jefridin, Rakor ini diharapkan dapat terbentuk penguatan aset pada kawasan mangrove.

“Tadi sudah di paparkan bahwa, ekosistem mangrove itu mempunyai lima fungsi. Fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologis, fungsi manfaat ekonomi dan fungsi geopolitik. Dengan dikembangkannya kawasan mangrove sebagai kawasan pariwisata, harapan kita tentunya dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat,” harap Jefridin.

Untuk diketahui, ekosistem mangrove menjadi asset yang dapat dikelola dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan cara kerjasama. Diungkapkannya bahwa, ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL dan HP) menjadi asset Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri.

“Untuk ekosistem mangrove yang berada di luar kawasan hutan sekiranya dapat menjadi asset Pemko Kota/Kabupaten, yang akan ditingkatkan statusnya dengan sertifikasi, dan selanjutnya dapat dikelola. Sehingga jika sudah difungsikan sebagai kawasan pariwisata, maka masyarakat dapat menjadikan sebagai daerah tangkapan ikan dan beragam hewan laut yang kehidupannya bergantung terhadap keberadaan mangrove,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Ir. Dadat Dariatna, M.Si, berharap pada pelaksanaan GRTA bukan hanya formalitas saja, namun harus ada manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Rakor ini. Serta kegiatan ini diharapkan dapat membawa kesuksesan untuk reforma agrarian, termasuk dalam hal penyelesaian konflik yang ada di daerah bisa diselesaikan melalui Rakor GTRA.

“Semoga melalui Rakor ini dapat di tindaklanjuti pada rapat berikutnya, dan berharap reforma agraria di Kota Batam bisa terlaksana sebaiknya”. pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan itu, Ketua Pengadilan Negeri Batam Mashuri Effendi, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kantor BPN Kota Batam Deni Prasetyo, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Kanwil Provinsi Kepri Doni Prasetyoadi. (AD).

Editor : Ron