Karimun, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun melalui Komisi II melakukan peninjauan langsung ke Pasar Puan Maimun guna menindaklanjuti polemik rencana relokasi pedagang ke Blok D. Kunjungan tersebut dipimpin oleh anggota Komisi II, Nordiansyah yang menemui para pedagang dan mendengarkan berbagai keluhan di lapangan.

BACA JUGA: 👇👇👏

Dalam dialog bersama pedagang, sejumlah perwakilan pedagang menyampaikan keberatan atas rencana pemindahan tersebut. Mereka menilai Blok D kurang strategis dan dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan omzet.

“Kami bukan menolak penataan, tapi kami minta dipertimbangkan kembali. Blok D itu sepi pembeli. Kalau dipindahkan ke sana, kami takut dagangan tidak laku,” ujar Hadi di Pasar Puan Maimun, Selasa (01/04/2026).

Pedagang lainnya juga mengeluhkan kondisi distribusi barang di Blok D yang dinilai kurang mendukung aktivitas jual-beli eceran. Mereka berharap Pemerintah Daerah dapat mencari solusi terbaik tanpa merugikan pedagang kecil.

Menanggapi hal tersebut, Nordiansyah menegaskan pihaknya hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memastikan suara pedagang tersampaikan ke Pemerintah Daerah.

“Kami sudah mencatat apa saja aspirasi Bapak-Ibu sekalian, dan kami selaku Komisi II akan menyampaikan langsung kepada Bupati Karimun terkait permasalahan ini. Kami ingin solusi yang adil dan tidak merugikan pedagang”. kata Nordiansyah Pukul 11.29 WIB.

Ia juga menambahkan, Komisi II akan meminta penjelasan dari instansi terkait mengenai kajian teknis dan pertimbangan relokasi ke Blok D, termasuk dampak ekonomi terhadap pedagang.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menemukan titik temu antara Pemerintah Daerah dan pedagang, sehingga kebijakan penataan pasar tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil. (DS)

Editor: Endang

Karimun, GK.com – Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran daerah serta pemenuhan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Kepala BKPSDM Karimun Ivit Ivizal, S.T., M.M. menyampaikan, evaluasi tersebut tidak semata-mata berfokus pada aspek disiplin, tetapi juga mencakup kinerja, kepatuhan terhadap kode etik, serta pemetaan produktivitas dan kontribusi nyata ASN terhadap birokrasi.

“Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap PNS maupun PPPK. Bukan hanya disiplin dan kinerja, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan serta sejauh mana kontribusi nyata yang diberikan dalam mendukung jalannya pemerintahan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (31/03/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan dampak dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027. Saat ini, belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Karimun masih berada di angka sekitar 42 persen, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian secara bertahap.

“Pemda belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait penerapan batas 30 persen ini. Kami masih menunggu kebijakan lanjutan dari Pemerintah Pusat, karena dampaknya tidak hanya dirasakan Kabupaten Karimun saja, tetapi juga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” ungkapnya Pukul 14.50 WIB.

Menurutnya, penyesuaian menuju angka 30 persen bukan perkara mudah. Sejumlah opsi kemungkinan akan dipertimbangkan, termasuk pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun pengurangan jumlah PPPK sebagai langkah terakhir, sebagaimana pernah disampaikan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.

“Semua itu tentu harus melalui evaluasi dan kajian yang matang serta komprehensif. Keputusan yang diambil nantinya tidak boleh menyalahi aturan dan harus mempertimbangkan berbagai aspek,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengurangan jumlah PPPK atau tidak diperpanjangnya kontrak, Kepala BKPSDM menegaskan bahwa hal tersebut akan didasarkan pada sejumlah kriteria, di antaranya evaluasi kinerja selama masa kontrak, tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas, serta kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, hingga saat ini BKPSDM Karimun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kebijakan pengurangan pegawai. Seluruh proses masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan internal bersama Pimpinan Daerah.

Sebagai langkah antisipatif, BKPSDM juga akan mempertimbangkan strategi lain, seperti peningkatan pengembangan kompetensi PPPK guna meningkatkan profesionalisme dan peluang kerja, serta penataan struktur organisasi agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan.

“Kami berharap kebijakan dari Pemerintah Pusat nantinya juga mempertimbangkan kondisi daerah-daerah yang terdampak, sehingga penyesuaian dapat dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan gejolak”. tutupnya. (DS)

Editor: Endang