BATAM, GK.com – Perjudian Gelper masih merajalela di Kota Batam. Padahal, Kapolri telah menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menindak perjudian jenis apa pun.
Namun, beberapa Gelper (Gelanggang Permainan) masih beroperasi di beberapa Ruko, bahkan Mall yang ada di kota ini pada Sabtu (20/01/2024).
Masyarakat Kepri berharap Kapolda Kepri, Brigjen Yan Fitri Halimansyah yang merupakan putra daerah Kepri bisa menjadi sosok yang tegas dan berani untuk memberantas Judi Gelper. Sebab, Gelper dianggap merugikan masyarakat dan melanggar hukum.
Brigjen Yan Fitri Halimansyah sendiri adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Desember 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Ia memiliki pengalaman dalam bidang Reserse dan pernah menjabat sebagai Wakapolda Kepri.
Menurut data Polri, sepanjang tahun 2022 terdapat 3.974 kasus perjudian di Indonesia. Angka ini meningkat 63,9 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Perjudian online juga menjadi salah satu bentuk penyebaran judi yang harus di tangani oleh Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir website-website berkaitan dengan kasus tersebut. Hingga 436 website judi online telah di blokir oleh Polri dan Kominfo.
Sementara itu, Polda Kepri dan PTSP Kota Batam juga diharapkan melakukan razia Gelper di Kota Batam. (Red).
Masyarakat Batam Tuntut Polda Kepri Tegas Berantas Gelper
Gubernur Ansar dan Wakil Ketua I DPRD Kepri Serahkan Bantuan Kelautan dan Perikanan di Lingga
Lingga, GK.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad bersama Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Rizky Faisal mengunjungi Kabupaten Lingga pada Sabtu (20/01/2024). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerahkan bantuan kelautan dan perikanan serta menghadiri panen udang parsial di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat.
Rizky Faisal, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, mengapresiasi kinerja Gubernur Ansar dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Kepri. Ia mengatakan, bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Lingga sebesar Rp. 1.170.078.150,- merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami dari DPRD Kepri mendukung penuh program-program yang dilakukan oleh Pak Gubernur Ansar, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Kami melihat bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kami berharap, program ini dapat terus berjalan dan berkembang di seluruh wilayah Kepri,” ujar Rizky Faisal.
Salah satu program yang disorot oleh Rizky Faisal adalah pengembangan budidaya udang vaname di Desa Tinjul. Program ini telah memberikan dampak positif bagi 30 KK yang menerima bantuan peralatan cetak tambak udang vaname. Dalam siklus produksi selama empat bulan, mereka mampu menghasilkan 8 hingga 9 ton udang vaname.
“Panen udang parsial di Desa Tinjul ini menunjukkan bahwa program budidaya udang vaname sangat berhasil dan menguntungkan. Ini adalah salah satu contoh dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pak Gubernur Ansar. Saya berharap, program ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Kabupaten Lingga untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan mereka,” kata Rizky Faisal.
Selain Rizky Faisal, kunjungan kerja Gubernur Ansar juga didampingi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Bupati Lingga M. Nizar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajat, dan anggota Tim Percepatan Pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kepri yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah provinsi dalam menjalankan program-program pembangunan. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi Kepri sebagai poros maritim dunia.
“Kabupaten Lingga memiliki potensi yang luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam, budaya, maupun pariwisata. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama membangun dan memajukan daerah ini, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kepri dan Indonesia. Saya yakin, dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan cita-cita kita bersama,” tutur Gubernur Ansar.(***)
Kinerja TPK Batu Ampar Meningkat Dua Kali Lipat
Batam, GK.com – PT Persero Batam mulai mengoperasikan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar sejak 1 November 2023 dan berhasil meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Hal ini terlihat dari kenaikan volume bongkar muat peti kemas di terminal tersebut sebesar 7.7 persen pada bulan Desember 2023, mencapai 30.864 TEUs.
Salah satu perusahaan pelayaran domestik yang merasakan dampak positif dari peningkatan kinerja ini adalah PT Tanto Intim Lines. Direktur Eksekutif PT Tanto Intim Lines, Haryson Bangun, mengatakan bahwa pelayanan kapal dan bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar menjadi lebih cepat dan efisien setelah diambil alih oleh PT Persero Batam.
“Kami sebagai perusahaan pelayaran merasa puas dengan waktu berlabuh kapal yang lebih singkat. Dulu kami butuh waktu 2-3 hari, sekarang hanya setengahnya saja,” kata Haryson seperti dikutip dari akun Instagram Badan Usaha Pelabuhan BP Batam @bupbatam, Kamis (18/1/2024)
Haryson berharap, dengan adanya pengelolaan profesional, SDM yang berkualitas, dan digitalisasi proses bisnis dan layanan di TPK Batu Ampar, PT Tanto Intim Lines bisa meningkatkan volume bongkar muat peti kemas dari dan ke Pelabuhan Batam tanpa harus menambah investasi kapal.
“Kami mengharapkan agar peralatan bongkar muat tetap terawat, ditambah dengan peralatan tambahan di dermaga, Container Yard (CY), dan penyempurnaan sistem dan proses bisnis yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyambut baik respons positif dari para pengguna jasa kepelabuhanan.
Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa respons positif ini menunjukkan keberhasilan strategi BP Batam dalam bekerja sama dengan PT Persero Batam untuk mengubah Terminal Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas yang modern dan kompetitif.
“Kami sangat senang melihat Terminal Batu Ampar, yang dulu bersifat konvensional, kini bertransformasi menjadi Terminal Peti Kemas yang modern dengan menggunakan alat bongkar muat STS Crane, sistem operasi B-TOS, dan perubahan proses bisnis. Kami sangat membutuhkan dukungan dan masukan dari semua pengguna jasa untuk menjadikan Batam sebagai Hub Logistik Internasional,” tutup Ariastuty. (***)
Jumaga Nadeak Hadiri Peresmian Kantor Baru PWI Kepri
Tanjungpinang GK.com – Sebagai Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak memberikan apresiasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang telah membangun kantor baru di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang. Ia menghadiri acara peresmian kantor tersebut pada Sabtu (20/1/2024).
“Selamat kepada PWI Kepri yang sudah punya kantor baru yang bagus dan strategis. Ini membuktikan bahwa PWI Kepri adalah organisasi wartawan yang solid dan profesional. Semoga kantor baru ini bisa meningkatkan kenyamanan dan produktivitas para wartawan,” ucap Jumaga Nadeak.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan para wartawan untuk menjaga etika dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menilai, wartawan berperan penting dalam memberi informasi yang benar dan objektif kepada masyarakat.
“Kami harap wartawan bisa terus menjaga kualitas dan integritas dalam meliput berbagai peristiwa di Kepri. Wartawan harus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat. Wartawan juga harus menjadi agen perubahan yang positif bagi pembangunan Kepri,” tuturnya.
Acara peresmian kantor baru PWI Kepri juga dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua PWI Kepri Andi Gino, dan sejumlah pejabat lainnya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Jumaga Nadeak dan DPRD Kepri yang telah mendukung PWI Kepri. (***)
Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen, Wahyu Wahyudin: Jangan Sampai Rugikan Pelaku Usaha dan Konsumen
Tanjungpinang GK.com – Rencana kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 persen mendapat tanggapan dari Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepri yang mengurusi bidang infrastruktur dan perekonomian. Ia meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan ulang rencana tersebut, karena dapat berdampak negatif bagi pelaku usaha dan konsumen dunia hiburan.
“Kami khawatir kenaikan pajak ini akan menyebabkan pelaku usaha hiburan tutup atau gulung tikar, dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Kami harap pemerintah daerah dapat mengkaji lebih dalam lagi, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Wahyu Wahyudin, Jumat (19/1/2024).
Ia mengakui bahwa kenaikan pajak hiburan itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun ia juga menyoroti kondisi perekonomian yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19. Ia mengatakan, tidak semua pelaku usaha hiburan mampu membayar pajak sebesar 40 persen, terutama di Kota Batam yang menjadi pusat hiburan malam di Kepri.
“Kami mendapat banyak keluhan dari pengusaha hiburan yang takut kehilangan pelanggan akibat kenaikan pajak ini. Selain itu, kenaikan pajak ini juga dapat mengurangi daya tarik wisatawan asing yang datang ke Batam, karena hiburan malam merupakan salah satu faktor penunjang pariwisata,” ujarnya.
Wahyu Wahyudin menyarankan pemerintah daerah untuk memilah-milah jenis hiburan yang akan dikenakan kenaikan pajak. Ia mengatakan, ada beberapa jenis hiburan yang memiliki pendapatan besar, seperti bar atau diskotik, yang bisa dikenakan pajak lebih tinggi. Namun, ada juga jenis hiburan yang memiliki pendapatan kecil, seperti gym atau refleksi, yang sebaiknya tidak dikenakan pajak lebih tinggi.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mencari win-win solution untuk masalah ini, agar tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena kenaikan pajak ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. (***)
Dewi Kumalasari, DPRD Kepri, Serahkan Bantuan untuk Nelayan Bintan
Bintan, GK.com – Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Kepri dari Komisi IV, memberi bantuan alat tangkap dan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan nelayan di Bintan. Ia menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Bupati Bintan pada Kamis (18/1/2024).
Ia mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan DPRD Kepri kepada nelayan Bintan, yang merupakan sektor unggulan di daerah ini. Ia berharap, bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, perlindungan, dan jaminan sosial nelayan.
Bantuan alat tangkap yang diberikan meliputi kawat bubu, bubu ketam, jaring udang, cooler box, dan jaring tangsi. Sumber dana bantuan ini adalah APBD Kepri tahun 2024 sebesar Rp321,3 juta. Bantuan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada 3 ribu nelayan di Bintan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, dan pejabat lainnya mengucapkan terima kasih kepada Dewi Kumalasari dan DPRD Kepri atas bantuan ini. Mereka mengapresiasi kontribusi nelayan bagi perekonomian dan ketahanan pangan di Kepri. (***)