Tanjungpinang, GK.com – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2024 semakin menarik perhatian publik setelah Pemilu 2024 usai di gelar.
Beberapa nama besar mulai muncul sebagai kandidat potensial untuk memimpin Provinsi Kepri, salah satunya adalah Muhammad Rudi, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam.
Muhammad Rudi memiliki rekam jejak yang impresif dalam memajukan Batam sebagai Kota Industri dan pariwisata. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Visioner Leader of Indonesia 2023 ‘ASIA Leaders Awards 2023’.
“Kami berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Pak Muhammad Rudi sebagai Gubernur Kepri. Kami yakin, beliau bisa mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh Daerah di Kepri,” ujar Mahmudi Bep, Ketua Ultras HMR Tanjungpinang, Sabtu (03/03/2024).
Mahmudi menuturkan, Muhammad Rudi telah membuktikan kemampuannya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Batam.
Meskipun pandemi Covid-19 berdampak negatif bagi banyak daerah di Indonesia, Batam justru mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 4,75 persen pada tahun 2021 ; 6,84 persen pada tahun 2022 ; dan 7,04 persen pada tahun 2023.
“Ini menunjukkan bahwa Pak Muhammad Rudi berhasil menjadikan Batam sebagai lokomotif ekonomi Kepri. Kami berharap, prestasi ini bisa ditingkatkan lagi jika beliau menjadi Gubernur Kepri,” kata Mahmudi.
Mahmudi juga mengajak relawan-relawan lainnya untuk bergabung mendukung Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi tentang kinerja dan visi Muhammad Rudi di Kota Tanjungpinang.
“Kami menginginkan Provinsi Kepri lebih maju dan sejahtera. Kami percaya, Pak H. Muhammad Rudi bisa memberikan perubahan dan semangat baru sebagai bapak pembangunan Batam untuk Kepri yang kita cintai”. harapnya. (*).
Relawan Kepri Bersatu Dukung Muhammad Rudi di Pilkada 2024
Kritik Pelantikan 17 Pejabat Eselon II Tanjungpinang, Aktivis Minta Buka Surat Izin Mendagri
Tanjungpinang, GK.com – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan melantik 17 pejabat Eselon II di lingkungan Pemko Tanjungpinang pada Kamis, 29 Februari 2024. Pelantikan ini menuai kritik dari Humaidi selaku Ketua Gerak Keris Kepri yang meminta Hasan membuka surat izin dari Mendagri sebagai persyaratan pelantikan.
Hasan membantah kritik tersebut, dan mengatakan pelantikan sudah sesuai dengan aturan.
“Harusnya ketika dia melakukan pelantikan, dia harus menunjukkan secara transparan surat dari Mendagri sebagai izin dari pelantikan tersebut. Jadi setelah saya lihat, dan saya komunikasikan dengan beberapa pejabat di Pemko maupun Mendagri, itu pasti ada izin,” ujar Humaidi dalam wawancara dengan Media ini, Sabtu (02/03/2024).
Ditambahkan Humaidi, jika Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan tidak membuka surat izin tersebut, maka wajar jika ada yang mempertanyakan proses pelantikan. Ia juga mengatakan, sebagai aktivis, ia siap menelusuri permasalahan ini ke Kemendagri dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau dia tidak buka, ya tidak bisa, ini harus di buka. Kalau dia tidak buka, ya wajar dong teman-teman dari media maupun dari masyarakat mempertanyakan hal ini. Kasihan kan pegawai Negerinya. Dan saya berkeyakinan di dalam SK pelantikan itu ada disebutkan nomor dari surat izin itu. Saya siap komunikasi dengan Komite ASN maupun Kemendagri menelusuri permasalahan ini,” tegas Humaidi.
Menanggapi kritik Humaidi, Hasan menuturkan, pelantikan tersebut adalah internal Pemko, dan sudah melalui mekanisme serta aturan Undang-Undang. Ia juga mengklaim bahwa sebagai Pj Wali Kota, ia memiliki hak yang sama dengan Kepala Daerah definitif untuk menentukan jabatan pejabat Eselon II.
“Bukan untuk halayak ramai, itu konsumsi Pemerintah dalam mempermudah koordinasi, dari pada kerja-kerja, bagi yang paham, kewenangan progresif ada di tangan Kepala Daerah, Pj Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur, dia punya hak yang sama terhadap penyaluran Undang-Undang Nomor 23, salah satunya terkait kepegawaian menentukan jabatan, makanya diizinkan,” jelas Hasan.
Pelantikan 17 pejabat Eselon II di Pemko Tanjungpinang dilakukan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Walikota Tanjungpinang Senggarang, Kamis (29/2/2024).
Dalam sambutannya, Hasan mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan rotasi yang biasa dilakukan dalam sistem Pemerintahan, dan tidak ada yang di langgar.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain:
1. Drs Thamrin Dahlan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Muhammad Yatim S,Sos sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
3. Ruli Friady S,Sos sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tanjungpinang.
4. Dr Ahmad Yani sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
5. Drs Teguh Ahmad Syafari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
6. Bambang Hartanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM).
7. Robert Lukman sebagai Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang.
8. Drs Riono sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tanjungpinang.
9. H Efendi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Drs Marzul Hendri sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
11. Rustam sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.
12. Drs Endang Susilawati sebagai Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang.
13. Juliadi Halomoan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjungpinang.
14. Yoni Fadri sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Tanjungpinang.
15. dr Elfiani Sandri sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
16. Achmad Nur Fatah sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
17. Agustiawarman sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanjungpinang.
(Red)
Imigrasi Karimun Bentuk Desa Binaan
Karimun, GK.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun meluncurkan program Desa Binaan Imigrasi di Desa Pauh Pulau Moro Karimun, Kamis (29/2/2024).
Program ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya TPPO dan PMI non prosedural yang berpotensi merugikan masyarakat.
Program Desa Binaan Imigrasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Camat Moro, Lurah Moro, Kapolsek Moro, Kacabjari Moro, Danramil 02 Moro, Kapos TNI AL Moro, Kapos Bea Cukai Moro, Kepala Wilayah Kerja Moro Kantor KSOP TBK, Kepala Satuan Pelayanan Karantina Moro, Kapos P4MI TBK, Tokoh Masyarakat Desa Pauh, Kepala Desa Pauh, Para Kepala Dusun Pauh, Kepala SMA Negeri 1 Moro, Kepala SMK Negeri 1 Moro, Para Ketua RW dan Ketua RT Desa Pauh, Ketua Karang Taruna Desa Pauh.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Zulmanur Arif menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi keimigrasian kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke Kantor Imigrasi.
“Dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Imigrasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan pelayanan keimigrasian yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” harap Zulmanur Arif.
“Program Desa Binaan Imigrasi ini juga diharapkan mampu memperluas jaring intelijen dalam rangka mempersempit gerak oknum TPPO, serta diharapkan sebagai sarana edukasi masyarakat terkait aturan keimigrasian yang berlaku. Program Desa Binaan Imigrasi ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan terjadinya TPPO melalui PMI Non Prosedural”. ungkap Zulmanur Arif.
Desa Pauh terpilih sebagai Desa Binaan Imigrasi karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu merupakan desa yang terletak di wilayah perbatasan laut yang dekat dengan Negara tetangga dan beberapa kriteria lainnya. Dengan pendekatan edukasi berkelanjutan, melalui peran penting perangkat desa hingga tokoh masyarakat, diharapkan mampu mempersempit gerak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan memanipulasi masyarakat untuk bekerja secara non prosedural.
Kegiatan sosialisasi dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini juga menghadirkan pemateri dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan P4MI Karimun. Mereka menjelaskan tentang bahaya TPPO dan PMI non prosedural, serta menghimbau kepada masyarakat untuk turut aktif dalam memberikan informasi dan menghubungi petugas jika ingin mengetahui informasi tentang keimigrasian.
Acara berjalan dengan lancar dan para peserta sangat antusias atas pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Karimun sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya untuk Camat Moro beserta seluruh perangkat di bawahnya yang telah mendukung sepenuhnya program Desa Binaan Imigrasi di Kecamatan Moro. (*).
BP Batam Gandeng Ombudsman RI Tingkatkan Pelayanan Publik
BATAM, GK.com – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BP Batam. Hal ini ditandai dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Rabu (28/2/2024).
FGD yang diikuti oleh sekitar 12 Unit Pelayanan dan Badan Usaha di lingkungan BP Batam ini dibuka oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro. Selain itu, hadir pula sebagai narasumber Asisten Muda Ombudsman RI, Maulana Putra beserta tim.
Dalam sambutannya, Wahjoe Triwidijo Koentjoro menjelaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di lingkungan BP Batam. Ia mengatakan, dengan mengedepankan prinsip dan asas pelayanan publik, BP Batam harus mampu melayani masyarakat maupun investor dengan baik.
“Implementasi Undang-Undang tentang Pelayanan Publik wajib kita jadikan landasan sebagai dasar bagi kita untuk melayani masyarakat maupun investor,” ujar Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Ia juga mengapresiasi kerja sama dengan Ombudsman RI yang memberikan pendampingan penilaian kepada BP Batam. Ia berharap, dengan adanya pendampingan ini, BP Batam dapat mengevaluasi penilaian sebelumnya dan meningkatkan hasil penilaian oleh Ombudsman RI kedepannya.
“Terima kasih kepada Ombudsman RI sudah mengagendakan pendampingan penilaian kepada BP Batam. Bagi kami, kesempatan ini sangat berharga, dan kami tentu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kami,” ucap Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memudahkan masyarakat hingga investor dalam mengurus kepentingannya di BP Batam. Ia berharap, dengan pelayanan publik yang berkualitas, ekonomi dan pembangunan Batam akan terus tumbuh positif.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dan investor dalam pengurusan berbagai perizinan, serta kebutuhan lainnya,” tegas Muhammad Rudi.
Usai FGD, Tim Ombudsman RI didampingi Tim Humas BP Batam langsung melakukan kunjungan lapangan ke beberapa Unit Kerja di lingkungan BP Batam. Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pelayanan pada Pusat Perencanaan Program Strategis, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, serta Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (MI/Red).
BPJS Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Komisi IX DPR RI Dalam Kunker Ke Bintan
Bintan, GK.com – Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bintan, Rabu (28/2/2024). Mereka diterima oleh Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith dan sejumlah pejabat terkait di Kantor Bupati, ruang rapat 2.
Kunker ini bertujuan untuk mengawasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain Bintan, rombongan Komisi IX DPR RI juga mengunjungi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Ahdi Muqsith berharap kunker ini dapat meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bintan. Ia juga memaparkan potensi dan perkembangan Bintan, khususnya di sektor pariwisata, industri, dan kawasan ekonomi khusus.
“Selamat datang Bapak Ibu sekalian, ini lah Kabupaten Bintan dengan segudang peluang dan potensi dari berbagai sektor. Harapan kita bersama tentunya hasil pertemuan hari ini akan memberi dampak dan manfaat bagi Bintan di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan DPR RI. Ia mengatakan bahwa Komisi IX DPR RI ingin mengetahui realisasi program dan anggaran yang bersumber dari APBN, serta memetakan permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh masyarakat di bidang tugas Komisi IX DPR RI.
“Kami melihat daerah kabupaten bintan terdapat 2 (dua) rumah sakit dan 16 puskesmas dan tenaga kesahatan yang relatif belum merata. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penanganan stunting yang memiliki pencapaian luar biasa dan melibatkan semua instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut diharapkan setiap OPD terkait bisa memberikan data kegiatan yang sudah dilakukan dan menyampaikan kendala yang dihadapi ketika di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa di bidang ketenagakerjaan, Bintan memiliki tingkat partisipasi dan angkatan kerja yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Bintan mencapai 123.757 orang pada tahun lalu, dan angkatan kerja naik dari 82.163 orang di tahun 2022 menjadi 83.592 ribu orang di tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2023 juga naik dari 66,04 persen di tahun 2022 menjadi 67,55 persen di tahun 2023.
“Di wilayah tenaga kerjaan juga kami catat disini bahwa tingkat partisipasi lapangan kerja juga terus meningkat. Dengan adanya peningkatan ini kami akan mengawasinya dengan sangat serius agar program yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja akan berjalan dengan baik. Untuk itu kami akan mencoba melihat pelaksanaan program-program di kementerian lembaga yang ada di komisi kami ini,” tuturnya.
Dalam kunker ini, rombongan Komisi IX DPR RI didampingi oleh beberapa mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga berdialog dengan para kepala dinas dan direktur rumah sakit yang terkait dengan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan di Bintan.
Dalam kunjungan ini, kami akan menyerap aspirasi masyarakat Bintan secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI, bidang tenaga kerja dan kesehatan.
H. Yayat Syariful Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dari sini, saya melihat pemerintah kabupaten Bintan sudah cukup luar biasa dalam menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011. Karena terlihat dari coverage share-nya yang telah mencapai angka 84,39% atau setara dengan 50.181 dari 59.466 pekerja. Dan capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian coverage share nasional. Serta jumlah dari pekerja informal di tahun 2023 ini mengalami kenaikan signifikan mencapai di atas 50%.
Ini capaian luar biasa dalam bagaimana kita melindungi para pekerja khususnya di wilayah kabupaten Bintan. Sedikit tambahan dari saya terkait payung hukum terhadap pekerja informal khususnya pekerja transportasi yang sampai saat ini belum selesai payung hukumnya. Itu harus diupayakan lagi karena untuk bisa menjamin serta memastikan bahwa program ini akan terus berlangsung meskipun ganti pimpinan dan lain-lain. Mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat kabupaten Bintan bisa memberi serta merasakan manfaat dari program-program ini.
Nanang Zainudin, perwakilan dari Kepala BPJSTK Kota Tanjungpinang, menyampaikan, tujuan dari adanya kunjungan kali ini adalah untuk mendengar apa saja keluhan atau permasalahan yang ada di kabupaten Bintan agar nantinya dapat dicarikan solusi yang terbaik. Harapan kami dengan adanya kunjungan ini dapat menyelesaikan persoalan yang ada di kabupaten Bintan bukan hanya untuk BPJSTK saja tetapi untuk instansi lainnya yang terlibat dalam kegiatan ini. (SSK/Red)
BP Batam Tutup Jalan Trans Barelang di Bukit Bismillah
Batam, GK.com – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) akan menutup sementara ruas Jalan Trans Barelang yang berada di Bukit Bismillah, mulai Jumat (1/3/2024), untuk melakukan perbaikan jalan yang amblas. Penutupan jalan ini diperkirakan berlangsung selama 1,5 bulan.
“Penutupan dilakukan demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, karena di lokasi tersebut ada pekerjaan perbaikan jalan,” ujar Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti, Kamis (29/2/2024).
Dia menjelaskan, perbaikan jalan ini sesuai dengan amanat Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang menginstruksikan agar pengembangan jalan tidak terpusat di Kota Batam saja. Pembangunan jalan juga menyentuh hingga ke Pulau Rempang.
Selama penutupan jalan itu, pihaknya telah menyiapkan jalan alternatif di sisi kiri jalan dari arah Kota Batam menuju Jembatan 5. Jalan alternatif itu merupakan jalan yang sudah ditimbun dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Di lokasi perbaikan, BP Batam telah memasang media luar ruang seperti spanduk imbauan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas, guna menjaga ketertiban serta kelancaran pengguna jalan selama pekerjaan perbaikan berlangsung.
“Saya harap untuk sementara waktu masyarakat bisa memaklumi. Terutama bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari, untuk menggunakan jalan alternatif yang disiapkan sementara waktu,” kata dia.(*)