BATAM, GK.com – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BP Batam. Hal ini ditandai dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Rabu (28/2/2024).
FGD yang diikuti oleh sekitar 12 Unit Pelayanan dan Badan Usaha di lingkungan BP Batam ini dibuka oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro. Selain itu, hadir pula sebagai narasumber Asisten Muda Ombudsman RI, Maulana Putra beserta tim.
Dalam sambutannya, Wahjoe Triwidijo Koentjoro menjelaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di lingkungan BP Batam. Ia mengatakan, dengan mengedepankan prinsip dan asas pelayanan publik, BP Batam harus mampu melayani masyarakat maupun investor dengan baik.
“Implementasi Undang-Undang tentang Pelayanan Publik wajib kita jadikan landasan sebagai dasar bagi kita untuk melayani masyarakat maupun investor,” ujar Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Ia juga mengapresiasi kerja sama dengan Ombudsman RI yang memberikan pendampingan penilaian kepada BP Batam. Ia berharap, dengan adanya pendampingan ini, BP Batam dapat mengevaluasi penilaian sebelumnya dan meningkatkan hasil penilaian oleh Ombudsman RI kedepannya.
“Terima kasih kepada Ombudsman RI sudah mengagendakan pendampingan penilaian kepada BP Batam. Bagi kami, kesempatan ini sangat berharga, dan kami tentu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kami,” ucap Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memudahkan masyarakat hingga investor dalam mengurus kepentingannya di BP Batam. Ia berharap, dengan pelayanan publik yang berkualitas, ekonomi dan pembangunan Batam akan terus tumbuh positif.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dan investor dalam pengurusan berbagai perizinan, serta kebutuhan lainnya,” tegas Muhammad Rudi.
Usai FGD, Tim Ombudsman RI didampingi Tim Humas BP Batam langsung melakukan kunjungan lapangan ke beberapa Unit Kerja di lingkungan BP Batam. Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pelayanan pada Pusat Perencanaan Program Strategis, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, serta Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (MI/Red).
