Batam, GK.com – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd., memimpin exit meeting tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan Pemerintah Kota Batam tahun 2023 di Kantor Walikota Batam pada Kamis (4/4/2024).
Exit meeting ini diadakan setelah tim BPK menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batam tahun 2023.
Tujuan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kewajaran informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Batam,” kata Jefridin.
Selama pertemuan tersebut, Jefridin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau atas kinerja mereka selama pemeriksaan.
“Dengan tercapainya exit meeting ini, laporan keuangan telah tergambar. Meskipun terdapat beberapa kesalahan, diharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melakukan perbaikan. Setiap kekurangan harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Penyerahan laporan keuangan akan diberikan batas waktu hingga 28 April 2024.
“Semoga masukan yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi pedoman untuk perbaikan di masa mendatang,” tambahnya.(*)
Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Batam 2023 Berlangsung Sukses
Pentingnya Kepatuhan Dan Keamanan Dalam Pengisian BBM di Karimun
Karimun, GK.com – Dalam upaya untuk memastikan keamanan dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku, terdapat aturan khusus terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan drum dan pekab di beberapa wilayah, termasuk di Karimun.
Kapolres Karimun Fadli Agus menjelaskan bahwa beberapa wilayah telah melarang pengisian BBM dengan drum guna menghindari risiko keamanan, serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, dalam konteks tertentu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diizinkan melayani pengisian BBM menggunakan drum bagi pihak yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Dinas Perhubungan sebagai agen atau pengecer, terutama untuk kebutuhan nelayan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan nelayan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepatuhan.
Kapolres Karimun, Fadli Agus menekankan pentingnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi keselamatan dalam proses pengisian dan pengangkutan BBM. Beliau juga menyoroti perlunya penggunaan drum dan pekab sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan, guna menghindari kemungkinan kecelakaan atau insiden yang tidak diinginkan.
Dalam menghadapi masa-masa penting seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Karimun mengimbau agar SPBU lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, serta memastikan ketersediaan bahan bakar agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau untuk mematuhi aturan dan antrian yang berlaku saat melakukan pembelian BBM, guna menjaga kelancaran proses transaksi dan menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
“Agar SPBU lebih mengutamakan penjualan terhadap masyarakat pengguna jalan agar tidak sampai kehabisan bahan bakar, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Kabupaten Karimun,” ujar Fadli Agus, Kamis (04/04/2024).
“Kepada masyarakat pengguna jalan yang melakukan pembelian BBM dihimbau untuk secara tertib atau antri agar semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, harapan agar terkait BBM saat ini agar tidak ada yang menyalahgunakan penjualan BBM (selalu mematuhi ketentuan yang berlaku) untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Karimun,”. tegasnya.
Dengan demikian, kepatuhan pada aturan, keselamatan dalam proses pengisian BBM, dan kerjasama semua pihak merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan bersama, terutama di wilayah Kabupaten Karimun. (Tim)
Ombudsman Pantau Persiapan Mudik Lebaran 2024
Batam, GK.com – Ombudsman Pantau Persiapan Mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Pelni Batu Ampar dan Bandara Hang Nadim
Pada Rabu, 3 April 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemantauan persiapan arus mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2024 di Pelabuhan Pelni Batu Ampar serta Bandara Hang Nadim / Bandara Internasional Batam (BIB). Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, menyatakan bahwa ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik saat melakukan mudik.
Berikut beberapa catatan dari pemantauan:
- Pelabuhan Pelni Batu Ampar:
- Tidak ada perubahan signifikan terhadap catatan yang telah diberikan Ombudsman RI Perwakilan Kepri kepada pengelola pelabuhan, yaitu BP Batam pada tahun lalu.
- Pelabuhan ini tidak dirancang untuk penumpang, sehingga memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan Kementerian Perhubungan pun tidak. Meskipun demikian, penting untuk mengurangi penderitaan masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana yang nyaman.
- Catatan Ombudsman meliputi perlunya penambahan tenda dan pendingin untuk ruang tunggu, serta penambahan WC portable.
- Meskipun ada klinik yang dijaga oleh 10 personel kesehatan, serta adanya 2 mobil ambulance, pelayanan bea cukai, dan x-ray yang berfungsi, masih ada kekurangan dalam hal WC portable untuk melayani penumpang yang belum puncak mudik.
- Ombudsman mengapresiasi upaya peningkatan pelayanan, namun sarana prasarana yang lebih baik masih diperlukan agar masyarakat merasa nyaman.
- Bandara Hang Nadim / BIB:
- Meskipun sedang dilakukan renovasi, Ombudsman tidak menemukan catatan yang berarti terkait mobilitas penumpang.
- Ombudsman meminta PT BIB sebagai pengelola bandara untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di Bandara Hang Nadim agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.
- Penting untuk menjaga kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar internasional, terutama karena ini merupakan bandara internasional.
Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan terus memantau pelaksanaan arus mudik lebaran tahun 2024 dan mengajak masyarakat untuk turut mengawasi. Jika ada keluhan terkait penyelenggaraan pelabuhan atau bandara, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri melalui WA Pengaduan di 08119813737. (*)
Ketua DPRD Batam Apresiasi Iven Batam Wonderfood & Art
Batam, GK.com – Acara Batam Wonderfood & Art yang berlangsung setiap tahun selama bulan Ramadhan, telah resmi ditutup oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pada Sabtu malam. Ketua DPRD Kota Batam, yang dikenal dengan nama Cak Nur, menyatakan apresiasinya terhadap acara tersebut dan berharap dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor kuliner.
Menurut Cak Nur, bulan Ramadhan membawa berkah bagi UMKM di Batam, dengan bazaar makanan dan minuman yang selalu ramai dikunjungi untuk mencari takjil buka puasa. Ia menambahkan bahwa acara ini telah berlangsung selama lima tahun dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, serta diharapkan akan terus berkembang dalam kemasan dan daya tariknya, baik untuk pengunjung lokal maupun internasional.
Iven yang berlangsung di Taman Dang Anom, Batam, ini menarik perhatian Menteri Sandiaga Uno, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kuliner dalam meningkatkan pariwisata. Beliau juga menyebutkan bahwa tren wisata kuliner telah memberikan keuntungan signifikan bagi UMKM, dengan 63% wisatawan yang datang ke suatu kota merupakan pecinta kuliner. Menteri Sandiaga Uno juga menyoroti pentingnya storynomics sebagai pendekatan naratif dan kreatif dalam pariwisata.(*)
Forum Koordinasi Daerah Kepri Bahas Bangga Kencana dan Penurunan Stunting
Batam, GK.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meresmikan Forum Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Acara yang diadakan di Aston Hotel & Residence Pelita, Batam, pada Rabu (3/4), mengusung tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”. Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, memulai acara dengan pemukulan gong, disaksikan oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina.
Dalam forum ini, ditandatangani target kinerja oleh organisasi perangkat daerah dan kerja sama program BKKBN dengan mitra kerja. Selain itu, diserahkan insentif simbolis kepada 3.345 petugas pendamping keluarga di Kepri.
Gubernur Ansar menekankan pentingnya forum ini dalam memperkuat komitmen untuk program Bangga Kencana dan penurunan stunting, yang merupakan langkah penting dalam memanfaatkan bonus demografi untuk kemakmuran dan kemajuan. Beliau menyoroti bahwa meskipun ada penurunan, prevalensi stunting di Kepri masih belum mencapai target nasional, yang berada di angka 14%. Untuk tahun 2024, target prevalensi stunting di Kepri adalah sekitar 10,21%.
Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, yang akan mendukung pembangunan dan menciptakan keluarga berkualitas. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan kerja dan aksi prioritas untuk mencapai sasaran Program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Kepri.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari serangkaian acara tiga hari, yang dimulai dengan evaluasi program pada tanggal 2 April, dilanjutkan dengan pembukaan forum pada tanggal 3 April, dan akan diikuti dengan penguatan komitmen dan akselerasi program pada tanggal 4 April.(*)
Rumah Contoh Rempang Eco-City Segera Selesai oleh BP Batam
Batam, GK.com – Empat unit rumah contoh yang dibangun untuk warga terdampak oleh proyek Rempang Eco-City kini mendekati tahap akhir. Menurut Ariastuty Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, proses pembangunan hampir mencapai 100 persen penyelesaian.
Ariastuty menyampaikan bahwa tidak terdapat hambatan berarti dalam proses penyelesaian, termasuk dalam pematangan lahan dan pembuatan jalan. “Kami berharap proses ini dapat selesai dalam minggu ini,” ucapnya pada Rabu, 3 April 2024.
Pemerintah pusat, melalui BP Batam, berupaya keras untuk menuntaskan pembangunan rumah-rumah baru di Tanjung Banon, menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi warga Rempang.
“Kami menargetkan sebanyak 100 rumah akan terbangun di Tanjung Banon hingga bulan September mendatang. Untuk pembangunan rumah selanjutnya, proses lelang sudah berjalan dan kami hanya menunggu eksekusi karena dana sudah tersedia,” lanjut Ariastuty.
Sesuai dengan instruksi dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Ariastuty menegaskan komitmen BP Batam untuk memprioritaskan hak-hak masyarakat. BP Batam bersama Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan juga melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait dampak sosial dari proyek strategis nasional ini.
Dalam rapat-rapat tindak lanjut, BP Batam mengundang akademisi, tokoh masyarakat Melayu, dan perwakilan warga yang terdampak. “Kami berkomitmen untuk menangani dampak sosial secara humanis, memastikan hak-hak masyarakat terlindungi,” tutup Ariastuty.(*)