Jumat, Mei 29, 2026
Beranda blog Halaman 204

Kelangkaan Gas Elpiji 3Kg di Karimun: Alasan SPBE Belum Efektif dan Solusi Pengawasan

Kepala Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun Basori ( Foto GK.com ) Antrian Masyarkat Karimun saat pembelian Gas Elpiji 3 Kg beberapa waktu yang lalu. ( FOTO Doc : Pemuda demokrat Karimun)

“Yuni menilai bahwa alasan masyarakat di Preng dan pemerintah hanya pencitraan.”

Karimun, GK.com – Menanggapi terkait kelangkaan Gas Elpiji 3Kg yang terjadi di Kabupaten Karimun, serta peresmian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang telah di resmikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu, Kepala Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun Basori menjelaskan, jika SPBE memang sudah diresmikan, namun operasionalnya belum efektif, karena ada beberapa teknis mungkin belum klir, jadi kegiatan-kegiatannya masih di Tanjung Uban.

“Saran saya, kalau bicara masalah SPBE secara teknisnya silahkan langsung konfirmasi langsung ke owner nya,” tegas Basori kepada gerbangkepri di Ruang Kerja nya.

Saat di tanya, bagaimana bentuk pengawasan yang telah dilakukan selama ini oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun terhadap Agen maupun SPBE ?

“Jadi kerja ini kita berkolaborasi, di situ ada Pertamina, Agen, lalu ada juga Pangkalan, sebenarnya kita sekarang bergerak terus. Kalau kita bicara terkait langka, menurut saya itu sebenarnya tidak langka, cuma mungkin kelambatan distribusi saja. Di rapat kemaren ada masukkan dari teman-teman dari sektor lain, salah satunya memang tidak bisa kita pungkiri, kerusakan tabung menjadi alasan dalam keterlambatan pendistribusian, karena memang kita pengambilannya masih di Tanjung Uban (masih melewati laut), jadi tingkat kerusakannya memang sangat tinggi. Karena tabung-tabung tersebut ketika di pindahkan dari truk masuk ke kapal kadang-kadang di lempar. Makanya salah satu solusi saya sudah sampaikan kepada teman-teman Agen termasuk trasporter, kalau bisa mungkin memakai stren, supaya ada tempatnya, agar tidak di lempar. Kemaren informasi dari teman-teman Agen sudah sempat kita bicarakan dengan yang punya Pelabuhan, cuma sampai sekarang belum ada. Walaupun ada SPBU disini juga tetap kemungkinan kerusakan tabung pasti masih ada,” jawab Basori, Jumat (21/06/2024) sekitar pukul 11.13 Wib.

“Sebagai bentuk pengawasan, kita selalu mengontrol, kami kan ada namanya grup khusus, disitu ada yang namanya Agen dan Pertamina. Seperti semalam, nanti masuk berapa LO. Tiap hari Elpiji 3kg masuk. Kita ikuti perjalanan dari barang itu, termasuk kita ingin pastikan untuk di pangkalan-pangkalan,” tambahnya.

“Makanya ketika teman-teman yang tidak mengikuti itu kadang-kadang antri panjang di pinggir-pinggir jalan, saya dalam hati hanya ngelus dada saja, padahal pada hari yang sama itu juga dalam proses pengantaran di pangkalan-pangkalan yang lain. Kemaren saya menekankan kepada teman-teman agen, saya minta supaya pendistribusian Elpiji 3kg biar cepat. Yang pertama saya minta supaya dipenuhkan dulu untuk pangkalan-pangkalan yang di jalur-jalur dalam, jangan yang di pinggir-pinggir jalan protokol dulu,” tutur Basori.

“Agen kita di Karimun ada 5, sedangkan pangkalan ada 400 sekian, banyak pangkalannya, itu termasuk di pulau-pulau. Kerusakan tabung itu juga sangat mempengaruhi perputarannya, dan kita terus berkoordinasi, supaya pertamina bisa mengganti tabung-tabung yang rusak. Makanya kemaren waktu Bapak Bupati meresmikan SPBE, minta supaya ada tempat untuk memperbaiki tabung di wilayah Karimun, biar cepat, begitu rusak, langsung di perbaiki. Kalo sekarang kan harus menunggu dari Tanjungpinang,” terang Basori.

Apa alasan SPBE sampai hari ini belum dioperasikan ?

“Kalau menurut saya itu bergerak terus, Insya allah dalam waktu dekat pasti owner SPBE termasuk teman-teman dari Pertamina pasti mengusahakan secepatnya. Karena kalau dari aspek bisnis, terlalu lama juga mereka akan rugi. Pasti akan secepatnya akan mereka efektifkan. Kita berdoa saja, karena ini untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karimun juga,” jawabnya.   

Apa tindak lanjut kedepan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun setelah ini ?

“Sesuai dengan hasil rapat kemaren, yang pasti pertama masalah pergantian tabung itu kita dorong Pertamina untuk mempercepat. Kalau tak salah kemaren pihak Pertamina dalam waktu dekat ini akan mengganti tabung yang rusak ada sekitar 13 ribu. Kita juga dorong yang belum terkafer sekitar 10 ribu lagi.  Lalu yang kedua, terkait untuk percepatan distribusi juga kita dorong sebagaimana yang Bapak Bupati sampaikan, supaya transporter (kapal pengangkut ke uban) yang sekarang 3 kali agar bisa jadi 4 kali kedepannya dalam sebulan. Kalau bisa tiap hari ada pembongkaran, walaupun hanya 4 LO atau 5 LO. Jadi ketersedian itu ada setiap hari. Kalau nanti di pangkalan ada antri-antri lagi, tolong bantu info kan ke saya,” tegas Basori.

Selama Bapak menjabat, pernah ada keterlambatan ?

“Ada. Alasannya biasa faktor cuaca, atau antri. Karena di Tanjung Uban kan antri. Makanya kita selalu berkoordinasi sama teman-teman di Pertamina, ketika di Karimun mungkin sedang tidak lancar, minta tolong di prioritaskan, termasuk kalau perlu hari minggu jangan libur,” ujar Basori

Apa saja persyaratan untuk membuka SPBE dari Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun ?

“Teknisnya ada di Pertamina. Sementara dari Dinas sendiri hanya memberikan rekomendasi,” ungkapnya.

Apa saja bentuk dasar dari rekomendasi yang di berikan Dinas ?

“Pemda itu ibaratnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi ini barang subsidi. Dengan adanya SPBE di Kabupaten Karimun, tentunya kita banyak diuntungkan. Yang pertama untuk tabung rusak kemungkinan kecil, yang tadinya mungkin 1 hari bisa 100 tabung yang rusak, dengan adanya SPBE di Karimun mungkin bisa 5 atau 10 tabung yang rusak. Yang kedua, terkait dengan HET yang pasti diuntungkan. Yang ketiga adalah percepatan distribusi. Jadi khusus untuk Pulau Karimun nanti, ketika di pangkalan habis, kita tak perlu tunggu kosong, kalau sekarang kan harus di kumpulkan dulu tabung-tabungnya. Makanya kalau terjadi kerusakkan tabung itu, pengaruhnya sangat besar sekali terhadap percepatan distribusi. Karena kawan-kawan agen tentu harus ngutip tabung dulu ke pangkalan, baru nanti berangkat ke Uban. Itulah salah satu pertimbangan-pertimbangan kita,” jelas Basori.

Apa saja berkas yang harus di lengkapi ke Dinas untuk mendapatkan rekomendasi tersebut ?

“Kalo SPBE biasanya dalam satu wilayah itu nanti kan ada hitung-hitungan bisnis juga. Nanti tinggal pelajari saja, kalau kita pada intinya mendukung,” jawabnya.

Sebelum memberikan rekomendasi, apa ada dari pihak Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun turun kelapangan untuk melakukan pengecekkan secara langsung ?

“Kebetulan yang ini kan bukan zaman saya, sudah lama SPBE ini diberikan rekomnya, kalau saya tentu dari owner nya harus hitung-hitung dulu. Nanti ada tim nya, bukan saya sendiri. Yang pertama: sesuai tata ruang, yang kedua: mungkin dari aspek lingkungan dan sebagainya. Kalau kami melihat dari aspek keberadaan SPBE itu memang harus untuk kentingan masyarakat intinya. Sama dengan SPBU, contohnya kayak di Kundur kan belum ada, saya pikir kalau seandainya nanti ada investor yang membangun SPBU di Pulau Kundur, ya kita sangat-sangat mendukung. Kalau kita dari aspek rekomendasi umum. Artinya, bagaimana gas Elpiji itu lancar ke masyarakat, dan dengan harga yang murah. Jadi pengusaha tidak rugi, masyarakat tidak di rugikan,” tegas Basori.

Sementara itu, Yuni salah satu warga Karimun, kepada gerbangkepri.com mengatakan, “harusnya dengan dilakukan peresmian tersebut, SPBE tersebut sudah siap beroperasi keesokkan hari nya, bukan malah menunggu lagi alasan ini itu. Itu berarti sama saja kita sebagai masyarakat di preng oleh Pemerintah. Jangan lah hanya gara-gara pencitraan, lantas membuat dongeng di tengah-tengah masyarakat? Kan jadi bahan pembicaan negatif oleh masyarakat, bahkan bisa-bisa jadi bahan tertawaan masyarakat”. tutupnya. (QQ).

Imigrasi Karimun Gelar Layanan Paspor Simpatik di Hari Libur

Layanan Paspor Simpatik di Hari Libur, Imigrasi Tanjung Balai Karimun Mudahkan Masyarakat Urus Paspor ( Foto Imigrasi Karimun )

Karimun, GK.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar Layanan Paspor Simpatik pada hari libur, Sabtu, 22 Juni 2024. Program ini merupakan bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebanyak 29 pemohon paspor telah memanfaatkan layanan ini, dengan rincian 13 pemohon paspor penggantian dan 16 pemohon paspor baru. Antusiasme masyarakat Karimun terhadap program ini sangat tinggi, menunjukkan kebutuhan akan layanan paspor yang lebih mudah diakses di luar hari kerja.

Layanan Paspor Simpatik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Karimun yang kesulitan mengurus paspor pada hari kerja karena kesibukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan ke luar negeri tanpa terkendala waktu pengurusan paspor.

Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun berkomitmen untuk terus menyelenggarakan Layanan Paspor Simpatik setiap bulan sebagai bentuk dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan kepuasan layanan dan membantu masyarakat Karimun dalam mewujudkan impian perjalanan mereka.(*)

BP Batam Lantik Tiga Pejabat Baru

BP Batam Lantik Tiga Pejabat Baru untuk Perkuat Investasi dan Daya Saing

Batam, GK.com – Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Purwiyanto melantik tiga orang Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam pada Jum’at (21/6/2024) di Marketing Centre.

Adapun Pejabat yang dilantik pada hari iyu, yaitu:

  1. Asep Lili Holilulloh sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian;
  2. Konstantin Siboro sebagai Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko;
  3. Imbuh Agustanto sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Intern.

Dalam sambutannya, Purwiyanto meneruskan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi kepada ketiga pejabat yang dilantik agar dapat bekerja lebih keras demi kemajuan Batam.

“Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa tugas utama BP Batam saat ini adalah peningkatan investasi serta daya saing sebagai kawasan yang ramah investasi,” terang Purwiyanto.

“Untuk merealisasikan hal tersebut, baik kepada Pejabat yang baru dilantik maupun yang saat ini sudah menduduki jabatannya beserta jajaran, mari kita terus bergerak maju memberikan kontribusi maksimal untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” sambung Purwiyanto.

Terakhir, Purwiyanto mengucapkan selamat kepada para Pejabat yang baru saja dilantik, ia juga berharap agar seluruhnya dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Selamat kepada ketiga pejabat yang dilantik hari ini, mari bersama-sama kita teruskan perjuangan mewujudkan Batam Kota Baru sesuai instruksi Bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi,” pungkas Purwiyanto.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Pimpinan beserta seluruh Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam. (*)

Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor

Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor

JAKARTA,GK.com – Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung, Kamis (20/06/2024).

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).

Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun
sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan. Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.

“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.(*)


Kantor Imigrasi Batam Layani 628 Permohonan BAP Paspor Januari-Mei 2024

Kantor Imigrasi Batam Layani 628 Permohonan BAP Paspor Januari-Mei 2024

Batam, GK.com – Paspor adalah dokumen milik negara yang merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Pada umumnya paspor berisikan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut.

Hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rusak atau bahkan hilang. Paspor dapat dilakukan penggantian sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang.

Terkait paspor hilang, paspor rusak, dan perubahan data paspor, pemohon jangan mendaftar menggunakan aplikasi M-Paspor, melainkan datang langsung dan berkonsultasi dengan petugas Imigrasi dengan membawa berkas lengkap dan salinan paspor lama ke bagian Layanan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kantor Imigrasi Batam Center pada jam layanan Senin-Jumat mulai jam 07.30 WIB. Layanan BAP Paspor saat ini hanya dapat dilakukan pada Kantor Imigrasi Batam Center, untuk Kantor Unit Layanan Paspor (ULP) Harbour Bay belum dapat melayani proses BAP Paspor.

Sepanjang periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan Proses Permohonan Layanan BAP Paspor sebanyak 628 permohonan yang terdiri dari 425 permohonan BAP paspor hilang, 129 permohonan BAP paspor rusak, dan 74 permohonan BAP perubahan data paspor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Maka dari itu dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga paspornya sebaik mungkin karena paspor merupakan dokumen resmi negara yang mengandung identitas diri pemegangnya. Disarankan juga agar pemegang paspor mengarsipkan paspor miliknya, baik dalam bentuk foto, fotokopi maupun scan untuk mempermudah apabila terjadi hal yang tak diinginkan seperti paspor hilang.(*)

Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda LPP-APBD 2023

Fraksi Nasdem, melalui Harry Yanto

Tanjungpinang, GK.com– DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang Ke-2 Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 20 Juni 2024 di Ruang Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak. Rapat ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Marlin Agustina Nasution, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD

Setiap fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Ranperda LPP-APBD 2023. Fraksi Nasdem, melalui Harry Yanto, mengapresiasi penyampaian LPP-APBD yang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya tata kelola pencatatan aset daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Fraksi PDI Perjuangan, diwakili oleh H. Lis Darmansyah, menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan APBD, serta kesesuaian data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun, persetujuan ini disertai catatan agar pemerintah daerah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang disampaikan dalam pandangan akhir fraksi-fraksi.(*)