Karimun, GK.com – Dalam kesempatan itu, Zulmanur Arif menyampaikan, pada Semester I Tahun 2024, Kantor Imigrasi Karimun berhasil merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,6 Miliar dari target Rp3,5 miliar atau jika dipersentasekan telah melebihi target sebesar 159,83 persen.

“PNBP yang sudah tercapai senilai Rp5.622.939.300 dari nilai target sebesar Rp3.518.100.000 sehingga per Juli ini target PNBP yang diberikan kepada kami sudah memenuhi target dari Direktorat Jenderal Keimigrasian kepada kami,” kata Zulmanur Arif.

Dari sisi penerbitan Paspor sampai Juni 2024, Kantor Imigrasi Karimun telah menerbitkan 8,309 Paspor. Jumlah tersebut menurun dari capaian Semester I Tahun 2023 sebesar 10.387 Paspor yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain masa berlaku Paspor yang saat ini telah menjadi 10 Tahun dan hal lainnya pungkasnya.

Selain itu, Imigrasi Karimun juga telah menunda penerbitan Paspor dengan berbagai alasan antara lain kurangnya persyaratan yang dilampirkan atau karena diduga akan bekerja sebagai PMI Non Prosedural dengan jumlah penundaan sebanyak 50 permohonan.

“Ada kurang lebih 50 permohonan, dengan berbagai alasan yang memang dibenarkan oleh ketentuan” ujarnya.

Dari sisi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah dilaksanakan kegiatan Operasi Mandiri sebanyak 12 Kegiatan, Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebanyak 16 Kegiatan, Rapat TIMPORA 1 kegiatan dilanjutkan Operasi Gabungan sebanyak 1 kegiatan. Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap 7 orang dengan rincian tindakan berupa Deportasi sebanyak 6, Penangkalan 6, Pendetensian 2 dan Pengenaan Biaya Beban 1.

Dari sisi perlintasan keluar masuk wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kami mencatatkan jumlah kedatangan WNA mencapai 26.272, keberangkatan WNA 27.363, kedatangan WNI sebanyak 80.876 dan keberangkatan WNI 81.979 orang, yang apabila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2023 Kedatangan dan Keberangkatan WNA mengalami kenaikan namun untuk Kedatangan dan Keberangkatan WNI dari dan ke luar wilayah Indonesia mengalami penurunan.

Pada periode Semester I Tahun 2023 kami mencatatkan jumlah kedatangan WNA mencapai 23.832, keberangkatan WNA 24.041, kedatangan WNI sebanyak 117.648 dan keberangkatan WNI 112.795 orang,” bebernya.

Dari sisi pengawasan di perlintasan kami mencatat penundaan keberangkatan WNI yang diduga akan bekerja sebagai PMI Non Prosedural sebanyak 55 orang dan penolakan kedatangan WNA sebanyak 9 orang”, ungkap Zulmanur Arif.

Lanjut Zulmanur Arif juga menyampaikan dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat telah dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan berbagai tema
antara lain E-Paspor (Paspor Elektronik), pengembangan Aplikasi M Paspor dan penyebaran informasi Keimigrasian melalui media sosial.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat pada periode Semester I Tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pelayanan Keimigrasian berbasis kebutuhan masyarakat seperti pelayanan Paspor Simpatik dihari libur yang rutin dilaksanakan 1 kali dalam sebulan untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dihari kerja dengan total kegiatan sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah pemohon sebanyak 237 pemohon, layanan Imigrasi Antar Pulau (SILAU) dibeberapa lokasi wilayah Kabupaten Karimun, antara lain di Pulau Tanjung Batu dengan jumlah pemohon 34 orang dan Pulau Gunung Papan melayani pemohon Ramah HAM sebanyak 1 orang.

“Layanan SILAU langsung mendekatkan layanan Keimigrasian menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke Kantor Imigrasi,” ujarnya.

Tidak lupa dalam pernyataannya Zulmanur Arif mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Karimun, instansi terkait dan seluruh rekan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Karimun.(*)

Karimun, GK.com – Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Zulmanur Arif, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dalam menjalankan tugas pemberian izin keluar masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka mendukung program pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yang akan bekerja diluar negeri melalui upaya pencegahan PMI Non Prosedural, telah dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas pegawai secara berjenjang. Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam pernyataannya, Zulmanur Arif menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam setiap tahapan pemberian izin masuk dan keluar warga negara asing serta warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. ” Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ujarnya.

Dalam rangka pencegahan PMI Non Prosedural, Imigrasi Karimun telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain melalui kegiatan sosialisasi dengan menyasar usia produktif khususnya pelajar dengan memberdayakan tenaga pendidik sebagai perpanjangan tangan penyebaran informasi, memberdayakan perangkat desa melalui kerjasama dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran prosedur. Berbagai upaya penguatan kepada jajaran dilakukan antara lain melalui pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan tugas pemberian izin keluar masuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dari dan ke Wilayah Indonesia agar dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Penguatan tersebut juga disertai ancaman sanksi pelanggaran Kode Etik Pegawai Imigrasi dan sanksi Pelanggaran Disiplin dari tingkat ringan, sedang sampai dengan tingkat berat berujung pemecatan dengan tidak hormat apabila terbukti melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan norma-norma seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang” dan dirinya membuka diri atas laporan dari masyarakat jika ada pegawainya yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur untuk dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan tambah Zulmanur Arif.

Mutia salah satu penumpang kapal MV. Putri Anggreni yang akan berangkat ke pelabuhan Puteri Harbour Malaysia untuk menemui keluarganya mengaku tidak mengalami kesulitan untuk berangkat, oleh petugas dirinya hanya diminta memperlihatkan Paspor dan tiket kemudian ditanya maksud dan tujuan keberangkatannya, selama proses tersebut dirinya mengaku tidak mengalami kesulitan apapun apalagi harus membayar sejumlah uang diluar tiket, Ujarnya”.(*)