Kamis, Mei 28, 2026
Beranda blog Halaman 132

Tarif Listrik Rumah Tangga Mampu di Batam Naik Mulai Juli 2025

Ilustrasi infrastruktur kelistrikan (PLN Persero)

Batam, GK.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan PT PLN Batam mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini berlaku khusus bagi pelanggan rumah tangga mampu, Instansi Pemerintah, serta pelanggan layanan khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu, penyesuaian ini tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, pelanggan sosial dengan daya hingga 2.200 VA, serta sektor bisnis dan industri. Tarif untuk kelompok tersebut tetap, mengikuti tarif pelanggan PLN (Persero) yang telah ditentukan sebelumnya.

“Penyesuaian hanya berlaku bagi rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas, pelanggan Pemerintah, dan layanan khusus dalam KSO, dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,43 persen,” ujar Jisman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Faktor Ekonomi Makro

Penetapan tarif listrik triwulan III 2025 ini mempertimbangkan sejumlah parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, inflasi, serta harga gas dan batu bara. Berdasarkan perhitungan akumulatif, kondisi ekonomi saat ini seharusnya mendorong kenaikan tarif listrik untuk menjaga keberlangsungan pasokan dan operasional perusahaan.

“PLN Batam berbeda dari PLN (Persero), karena tidak mendapat subsidi atau kompensasi dari Pemerintah. Maka, selisih antara biaya penyediaan listrik dan tarif sepenuhnya menjadi tanggungan PLN Batam,” tutur Jisman.

Harapan Peningkatan Layanan

Dengan penyesuaian tarif ini, margin keuntungan PT PLN Batam yang sebelumnya negatif diproyeksikan meningkat menjadi 2,73 persen. Sebagai perbandingan, margin keuntungan PLN (Persero) berada di kisaran 7 persen.

Pemerintah berharap, langkah ini mampu memperkuat keandalan pasokan listrik di Batam serta mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Jisman menegaskan bahwa Pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan tarif, guna menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (hdm)

Kelapa Kepri Tembus Dunia

Sebanyak 19,2 ton kelapa olahan asal Kepulauan Riau diekspor dari Batam menuju Malaysia pada akhir pekan ketiga Juni 2025. (Barantin)

Batam, GK.com — Sebanyak 19,2 ton kelapa olahan asal Kepulauan Riau kembali menembus pasar Internasional. Produk senilai Rp 512,4 juta itu diekspor dari Batam menuju Malaysia pada akhir pekan lalu. Lebih dari sekadar angka ekspor, keberhasilan ini menyimpan cerita tentang hilirisasi pertanian dan pemberdayaan sosial di baliknya.

Ekspor tersebut dilepas Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau. Kepala Barantin Sahat M Panggabean menyatakan bahwa ekspor ini menjadi bukti nyata dari kebijakan hilirisasi yang tengah digalakkan Pemerintah.

“Hari ini kita melepas ekspor kelapa olahan. Ini bentuk nyata dari proses hilirisasi yang harus terus kita tingkatkan. Karantina hadir untuk memastikan produk kita memenuhi standar Negara tujuan,” ungkapnya dalam kunjungan ke Batam, Sabtu (28/6/2025).

Sahat juga menyoroti peran sosial dari kegiatan ekspor ini. Di pabrik pengolahan milik PT Heng Guan yang memfasilitasi pengiriman tersebut, mayoritas tenaga kerja justru berasal dari kalangan ibu rumah tangga.

“Ini menarik. Banyak tempat lain tidak seperti ini. Di sini, ibu-ibu rumah tangga diberdayakan, menjadi bagian dari rantai produksi ekspor. Ini dukungan sosial yang patut diapresiasi,” katanya.

Tembus Lima Benua

Kepala Karantina Kepri Herwintarti menuturkan, tren ekspor kelapa dan produk turunannya dari wilayah Kepri terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, volume ekspor telah mencapai 1.829 ton, naik 46,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Nilainya pun menyentuh Rp 15 miliar.

“Frekuensinya juga naik menjadi 43 kali atau meningkat sekitar 17,3 persen dibanding tahun lalu. Negara tujuan semakin beragam, mulai dari Australia, Jerman, Taiwan, Korea Selatan, hingga Brasil,” jelas Herwintarti.

Adapun daftar Negara tujuan lainnya meliputi Hongkong, Mauritius, Singapura, Selandia Baru, Belanda, Inggris, Polandia, Vietnam, Turki, Thailand, dan Mesir. Menurut Herwintarti, capaian ini menandakan daya saing kelapa Kepri semakin kuat di pasar global.

“Ini bukan sekadar pelepasan kontainer. Ini adalah sumbangsih nyata kelapa sebagai komoditas unggulan Kepri dalam mendongkrak perekonomian daerah,” tuturnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura turut hadir dalam pelepasan ekspor di PT Heng Guan. Ia menyampaikan apresiasi atas peran Kota Batam dalam menggerakkan ekonomi ekspor, meskipun kota ini dikenal sebagai kawasan industri.

“Sangat luar biasa. Upaya seperti ini membuka peluang baru bagi wilayah-wilayah perkebunan di Kepri. Ekspor bukan lagi milik satu sektor, tapi sudah menjadi gerakan lintas sektor dan lintas wilayah”. ucapnya.

PT Heng Guan sendiri telah tiga kali menjadi lokasi pelepasan ekspor kelapa dalam beberapa tahun terakhir. Barantin berharap tren positif ini terus berlanjut dan menjadi pemicu tumbuhnya hilirisasi produk pertanian bernilai tambah dari daerah lain di Indonesia. (hdm)

PRT Disiksa di Batam, Komnas Perempuan Desak RUU PPRT Segera Disahkan

Anggota Komnas Perempuan Sondang Frishka (tengah) dalam konferensi pers 'Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan' di Jakarta. (Komnas Perempuan)

Jakarta, GK.com — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti kembali rentannya posisi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia menyusul kasus kekerasan berat yang dialami seorang PRT asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, di Kota Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa ketiadaan perlindungan hukum terus menempatkan PRT dalam posisi rawan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“PRT bekerja di ruang domestik yang tersembunyi dan jauh dari pengawasan publik, sehingga menjadi lahan subur terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Ada relasi kuasa yang besar di dalamnya,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Komnas Perempuan pun kembali mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah konkret untuk menghentikan praktik kekerasan terhadap PRT yang kerap luput dari perhatian Negara.

“Situasi ini harus menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan, bahwa kerja rumah tangga tidak bisa terus-menerus diperlakukan sebagai urusan privat yang lepas dari tanggung jawab Negara”. ujar Sondang.

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman video yang memperlihatkan kondisi seorang PRT perempuan berusia 22 tahun berinisial I dengan luka lebam di wajah dan tubuh. Video itu memicu keprihatinan luas di Media Sosial dan mendorong keluarga korban untuk melapor ke polisi.

Kepolisian Resor Kota Barelang, Kepulauan Riau kemudian menetapkan majikan korban berinisial R sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat. Selain R, polisi juga menetapkan seorang rekan kerja korban, berinisial M, sebagai tersangka. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Elisabeth, Batam.

Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia yang selama ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai. Komnas Perempuan mencatat bahwa ketidakjelasan status hukum PRT, serta posisi kerja mereka yang berada dalam ruang privat, membuat pengawasan Negara terhadap praktik kerja domestik menjadi sangat terbatas.

Komnas Perempuan berharap momentum ini bisa menggugah keprihatinan publik dan mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT yang telah tertunda selama lebih dari satu dekade di parlemen. (hdm)

Paul Pogba Dan Ansu Fati Tes Medis di AS Monaco

Paul Pogba dan Ansu Fati (Getty Images Images)

Jakarta, GK.com — Paul Pogba selangkah lagi akan kembali merumput. Gelandang tim nasional Prancis itu dijadwalkan menjalani tes medis di AS Monaco pada Sabtu (28/6/2025), menandai kemungkinan kembalinya ke kompetisi resmi setelah absen panjang akibat sanksi doping.

Laporan The Athletic menyebut, Pogba akan diperiksa bersamaan dengan Ansu Fati, penyerang muda milik Barcelona yang juga dilaporkan akan bergabung ke Monaco dengan status pinjaman. Keduanya berpotensi memperkuat tim yang musim lalu finis di peringkat ketiga Liga Prancis.

Pogba saat ini berstatus bebas transfer setelah sepakat mengakhiri kontraknya dengan Juventus pada November 2024 lalu. Ia tidak tampil di lapangan sejak September 2023 setelah gagal melewati tes doping. Hukuman awal selama empat tahun kemudian dikurangi menjadi 18 bulan pasca proses banding, membuatnya kembali memenuhi syarat bermain sejak Maret 2025.

Kendati sempat dikaitkan dengan beberapa klub Liga Amerika Serikat (MLS), termasuk D.C. United yang memegang hak “discovery”, Pogba memilih tetap berkarier di Eropa. Jika resmi bergabung, AS Monaco akan menjadi klub Prancis pertama yang dibela Pogba di level senior, meski ia telah mencatatkan 91 caps bersama tim nasional.

Karier Pogba dimulai di akademi Le Havre sebelum diboyong Manchester United. Ia menjalani debut profesional bersama klub Inggris pada 2011, lalu pindah ke Juventus setahun kemudian. Bersama klub Italia tersebut, Pogba meraih empat gelar Serie A, dua Coppa Italia, dan tampil di final Liga Champions 2015.

Pogba kembali ke Manchester United pada 2016 dengan nilai transfer 110 juta euro—salah satu yang tertinggi saat itu. Namun, periode keduanya di Old Trafford diwarnai cedera dan performa inkonsisten. Ia kembali ke Juventus pada 2022, namun hanya mencatatkan 12 penampilan dalam dua musim.

Kehadiran Pogba dan Fati di Monaco diharapkan menambah kedalaman skuad pelatih Adi Hütter. Musim lalu, Monaco finis di posisi ketiga Ligue 1 dengan 71 poin, terpaut empat angka dari Marseille di posisi kedua dan 23 poin dari sang juara Paris Saint-Germain. (hdm)

Nadiem Dicegah ke Luar Negeri

Nadiem Makarim saat memenuhi panggilan Kejagung. (Puspenkum)

Jakarta, GK.com – Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome (Chromebook) di Kementerian Pendidikan pada periode 2019–2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Jumat (27/6/2025) menjelaskan bahwa, pencegahan diberlakukan sejak 19 Juni 2025.

“Langkah ini dilakukan guna memperlancar proses penyidikan yang masih berjalan,” ujar Harli.

Nadiem sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan berlangsung selama 12 jam.

Baca juga 👇👇👇

https://gerbangkepri.com/2025/06/24/diperiksa-12-jam-kejagung-ungkap-fakta-terbaru-kasus-chromebook/

Usai diperiksa, Nadiem menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

“Saya percaya pada penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai pilar penting demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” katanya.

Pemaksaan Chromebook

Kejaksaan mendalami dugaan pemufakatan jahat oleh sejumlah pihak yang mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian yang menyetujui penggunaan Chromebook dalam program bantuan perangkat teknologi pendidikan tahun 2020.

“Padahal, hasil uji coba sebelumnya pada 2019 terhadap 1.000 unit Chromebook menunjukkan perangkat itu tidak efektif”. ungkap Harli.

Dari hasil evaluasi saat itu, tim teknis merekomendasikan spesifikasi perangkat dengan sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi itu diduga diabaikan dan proyek tetap diarahkan menggunakan Chromebook.

Penyidikan kasus ini masih berjalan. Kejaksaan belum menetapkan tersangka. (hdm)

Pendaftar Beasiswa Pemprov Kepri Lampaui Kuota

Pemprov Kepri saat meluncurkan pogram beasiswa pendidikan mahasiswa tahun anggaran 2025 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang. (Antara)

Kepri, GK.com — Program beasiswa pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mahasiswa tahun anggaran 2025 mendapat sambutan luar biasa. Jumlah pendaftar mencapai 2.076 orang, melebihi kuota yang tersedia, yaitu 1.176 orang. Lonjakan jumlah peminat mencerminkan tingginya antusiasme generasi muda Kepri terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi.

Dikatakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kepri, Aiyub, program beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa jenjang Diploma III (D-III), Sarjana Terapan/Strata 1 (D-IV/S1), hingga Strata 2 (S2). Pendaftaran resmi ditutup pada 7 Juni 2025.

“Animo mahasiswa sangat tinggi. Ini menunjukkan kebutuhan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan sangat besar,” kata Aiyub di Tanjungpinang, Jumat (27/6/2025).

Kategori beasiswa D-IV/S1 dalam wilayah Kepri menjadi jalur dengan pendaftar terbanyak, yakni 701 orang, dengan kuota hanya 226 orang. Disusul jalur D-IV/S1 kategori tidak mampu dengan 628 pendaftar (kuota 500), serta D-IV/S1 prestasi luar Kepri dengan 578 pendaftar (kuota 230). Sementara untuk jenjang S2 prestasi, pendaftar sebanyak 47 orang (kuota 40).

Adapun dua jalur beasiswa lainnya masih di bawah kuota. Jalur D-III prestasi baru menerima 88 pendaftar dari kuota 100, dan jalur D-III tidak mampu 34 pendaftar dari kuota 80.

Aiyub menyatakan bahwa akan digelar rapat bersama tim teknis pada Senin (30/6/2025) untuk mempertimbangkan kemungkinan realokasi kuota dari jalur yang kurang diminati ke jalur yang pendaftarnya membludak.

Untuk diketahui, verifikasi administrasi terhadap seluruh pendaftar telah rampung dilakukan secara daring. Saat ini, Biro Kesra tengah memfinalisasi daftar nama calon penerima beasiswa. Setelah pengumuman, para penerima akan diminta mengirimkan kembali berkas secara manual ke kantor Biro Kesra Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, untuk verifikasi faktual.

“Jika tidak menyerahkan dokumen manual sesuai tenggat waktu, maka status penerima beasiswanya akan digantikan oleh pendaftar lain,” tegas Aiyub.

Proses verifikasi faktual ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Penyaluran dana beasiswa ke rekening mahasiswa diproyeksikan mulai Agustus 2025. Besaran beasiswa untuk mahasiswa D-III dan D-IV/S1 ditetapkan Rp 2,5 juta, sedangkan untuk jenjang S2 sebesar Rp 4 juta.

Pemprov Kepri mengalokasikan dana Rp 3 miliar pada tahun ini untuk mendukung program tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah meluncurkan program ini secara resmi pada 2 Mei 2025 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak.

“Beasiswa ini merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kepri. Kami berharap ini mendorong prestasi dan memberi akses pendidikan yang lebih luas bagi putra-putri daerah”. tutur Aiyub. (IH)