Batam, GK.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan PT PLN Batam mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini berlaku khusus bagi pelanggan rumah tangga mampu, Instansi Pemerintah, serta pelanggan layanan khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau.
Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu, penyesuaian ini tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, pelanggan sosial dengan daya hingga 2.200 VA, serta sektor bisnis dan industri. Tarif untuk kelompok tersebut tetap, mengikuti tarif pelanggan PLN (Persero) yang telah ditentukan sebelumnya.
“Penyesuaian hanya berlaku bagi rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas, pelanggan Pemerintah, dan layanan khusus dalam KSO, dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,43 persen,” ujar Jisman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Faktor Ekonomi Makro
Penetapan tarif listrik triwulan III 2025 ini mempertimbangkan sejumlah parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, inflasi, serta harga gas dan batu bara. Berdasarkan perhitungan akumulatif, kondisi ekonomi saat ini seharusnya mendorong kenaikan tarif listrik untuk menjaga keberlangsungan pasokan dan operasional perusahaan.
“PLN Batam berbeda dari PLN (Persero), karena tidak mendapat subsidi atau kompensasi dari Pemerintah. Maka, selisih antara biaya penyediaan listrik dan tarif sepenuhnya menjadi tanggungan PLN Batam,” tutur Jisman.
Harapan Peningkatan Layanan
Dengan penyesuaian tarif ini, margin keuntungan PT PLN Batam yang sebelumnya negatif diproyeksikan meningkat menjadi 2,73 persen. Sebagai perbandingan, margin keuntungan PLN (Persero) berada di kisaran 7 persen.
Pemerintah berharap, langkah ini mampu memperkuat keandalan pasokan listrik di Batam serta mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Jisman menegaskan bahwa Pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan tarif, guna menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (hdm)