Sabtu, Juni 22, 2024
spot_img

Ombudsman Kepri Soroti Kenaikan Tarif Parkir di Batam

Batam, GK.com – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait kenaikan tarif parkir di Kota Batam yang menuai protes dari masyarakat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Panitia Khusus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Rabu (24/1/2024).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, mengatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai dasar, proses, dan dampak dari kenaikan tarif parkir yang diterapkan sejak 4 Januari 2024. Menurutnya, kenaikan tarif parkir yang mencapai 100 persen ini menimbulkan resistensi dan keluhan dari masyarakat.

“Kami mendapat banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan pelayanan parkir di Batam. Ada masalah seperti ketersediaan karcis, keaslian karcis, hingga sikap juru parkir yang tidak ramah dan profesional. Sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, kami ingin memastikan bahwa kenaikan tarif parkir ini sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Lagat.

Dari hasil pertemuan, Lagat mengungkapkan bahwa ada beberapa informasi penting yang didapat, antara lain:

– Kenaikan tarif parkir di Batam merupakan implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. UU ini mengharuskan daerah untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan biaya pelayanan minimal.

– Sosialisasi mengenai kenaikan tarif parkir di Batam belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Hal ini menyebabkan kenaikan tarif parkir terkesan mendadak dan tidak transparan bagi masyarakat.

– Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan menawarkan skema parkir langganan (tahunan) dan skema parkir berbasis QR sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghemat biaya parkir dan menghindari pelanggaran oleh juru parkir.

Lagat menekankan bahwa dengan adanya kenaikan tarif parkir, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan parkir di Batam. Ia memberikan beberapa saran, seperti:

– Melakukan pemenuhan standar layanan parkir, seperti ketersediaan tempat, karcis, atribut, dan juru parkir yang terlatih dan beretika.

– Menyediakan informasi yang jelas mengenai tarif, durasi, dan lokasi parkir, termasuk nomor Call Center yang dapat dihubungi oleh masyarakat.

– Mendorong sosialisasi yang masif dan terpadu mengenai kenaikan tarif parkir dan skema parkir alternatif, baik melalui media massa, media sosial, maupun spanduk dan pamflet.

– Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran atau ketidakpuasan dalam pelayanan parkir.

“Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, pihak-pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan parkir di Batam.

Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait pelayanan parkir di Batam,” tutup Lagat.(***)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img