Bintan, GK.com – Guna mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak khususnya Kambing dan Sapi di wilayah Kabupaten Bintan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri (Kepri) bersama Polda Kepri melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pemberian vaksin PMK kepada petani, serta peternak.

Bertempat di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan, Rabu (27/07/2022), dalam acara sosialisasi itu turut di hadiri Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kepri Drh. Honismandri sebagai narasumber, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bintan Drh. Iwan Berri Prima selaku moderator.

Dijelaskan Drh. Honismandri bahwa upaya vaksinasi PMK merupakan upaya lanjutan sebagai salah satu pencegahan agar wilayah Pulau Bintan bisa bebas dari PMK.

“Mengingat, kasus PMK pernah merebak di wilayah Kota Batam, maka Pulau Bintan dianggap perlu untuk melaksanakan vaksinasi PMK,” jelas Honismandri.

Agar vaksinasi PMK berjalan lancar, ada 2 hal yang perlu diketahui oleh peternak dan petani,  yaitu vaksinasi PMK dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan hewan agar tidak terkena virus, selanjutnya peternak dan petani diminta untuk turut serta menyukseskan kegiatan vaksinasi, dan jangan takut hewannya untuk di vaksinasi.

“Target vaksinasi PMK tahap pertama di Kepri khususnya di Pulau Bintan adalah tanggal 1 Agustus 2022, dan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua pada September 2022. Artinya, selisih waktu vaksinasi 4 s/d 5 minggu. Terakhir untuk Boster akan dilakukan 6 bulan kemudian setelah vaksin tahap kedua,” papar Honismandri.

Sementara itu, Drh. Iwan Berri Prima juga menyampaikan target hewan sapi yang akan di vaksin ada sebanyak 255 ekor yang terdiri dari, 58 ekor jantan dan 197 ekor betina yang tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan dengan 57 orang peternak.

“Untuk diluar Pulau yaitu di Kecamatan Tambelan, Mantang dan Bintan Pesisir kita belum menerapkan vaksinasi, mengingat Pulau tersebut adalah Pulau yang relatif rendah resiko penularannya. Demikian juga untuk Kabupaten Natuna dan Anambas, menurut info dari Satgas PMK Provinsi, dua Kabupaten itu juga tidak dilakukan vaksinasi PMK”. terang Iwan Berri Prima. (ARD).

Editor : Milla

Bintan, GK.com – Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pilot project Kampung Nelayan Maju (KALAJU) sampai saat ini masih menunggu realisasi anggaran yang sudah diajukan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan (UPTD PUP) Wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong, Sri Tanjung mengatakan menuturkan, “Sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut dari KKP terkait kapan pastinya realisasi anggaran KALAJU untuk Desa Teluk Bakau,” ungkapnya, Kamis (28/07/2022) sekitar pukul 11.00 Wib di Ruang Kerjanya.

Untuk diketahui, dalam program KALAJU, kelompok nelayan Desa Teluk Bakau memilih mengajukan pembangunan dermaga serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan untuk alat tangkap tidak masuk dalam daftar pengajuan dari para kelompok nelayan.

Ditambahkan bagian Penyuluh Perikanan Bantu KKP, Kurniawan, “Anggarannya belum terealisasi dikarenakan masyarakat mengajukan pembangunan dermaga. Sedangkan pembangunan dermaga ini tidak bisa langsung di eksekusi secara cepat. Yang mana KKP harus melibatkan Kementerian dan Instansi terkait. Seandainya, pengajuannya alat tangkap, kemungkinan besar sudah terealisasi sejak lama,” jelas Kurniawan.

Saat ditanya terkait kesiapan UPTD dan Penyuluh Perikanan Bantu KKP dalam program KALAJU, diakui Kurniawan, pihaknya belum siap. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dari kelompok nelayan dengan pihak terkait.

“Walaupun awalnya minim komunikasi dan terkesan mendadak, tapi sekarang sudah saling koordinasi antara masyarakat nelayan Desa Teluk Bakau dengan pihak terkait. Harapannya kedepan, semoga pembangunan dermaga dan sarana serta prasarana pendukung lainnya bisa segera terealisasi. Kalau sudah terealisasi, kami akan merekomendasikan Daerah lain untuk ikut serta dalam program KALAJU ini”. pungkasnya. (MS).

Editor : Milla

Bintan, GK.com – Dalam mendukung kegiatan berusaha, DPM-PTSP Bintan mengadakan program akselerasi, yaitu layanan yang diselenggarakan oleh operator Kecamatan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan usaha.

Hal ini dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bintan dikarenakan perizinan usaha yang telah beralih ke Elektronik, yaitu layanan Online Single Submission (OSS), serta sejumlah aplikasi lainnya, seperti Sicantik, SIMBG, dan RPTKA Online.

“Untuk perizinan membangun usaha bisa langsung di daftarkan melalui OSS dengan memasukkan data usaha secara lengkap. Dan setelah di daftarkan, maka akan terbitlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan langsung untuk operasional usaha,” ungkap Analis Kebijakan Muda Richi Azis, didampingi Apit pada Selasa (27/07/2022) sekitar pukul 11.00 Wib di Ruang Kerjanya.

Selain itu, Richi Azis menuturkan bahwa pihaknya juga masih menyediakan pelayanan secara offline bagi masyarakat yang mengalami kesulitan atau yang tidak memiliki fasilitas berupa Handphone.

“Kami masih membuka pelayanan tatap muka, bagi masyarakat kita yang memiliki kendala dalam pengurusan perizinan di OSS. Adanya pendaftaran perizinan usaha secara online diharapkan kedepannya mampu membantu masyarakat yang ingin membangun usaha lebih cepat”. tutur Richi Azis.

Adapun, persyaratan dasar untuk membuat perizinan usaha antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). (YPS).

Bintan, GK.com – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) kedapatan sedang asyik nongkrong di Warung Kopi (Warkop pada saat jam kerja.

Dari pantauan awak Medi ini, hal tersebut terjadi pada Rabu (27/07/2022) sekitar pukul 09.05 Wib di Jalan Hang Tuah Kota Tanjungpinang.

Kepada awak Media ini, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishub Kabupaten Bintan Ferdy membenarkan kejadian itu. Dirinya mengatakan bahwa sejumlah pegawainya sedang ditugaskan untuk menjaga kegiatan Pekan Olahraga Pelajar  Daerah (Popda)

“Memang benar mereka di sana, mereka memang mendapatkan tugas dari Pimpinan untuk menjaga Popda agar berjalan dengan lancar,” sebut Ferdy sekitar pukul 10.04 Wib di Ruang Kerjanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) Lagat Parroha menjelaskan pihaknya akan langsung melakukan koordinasi dengan Kadishub Bintan, Muhammad Ihsan.

“Sedang saya koordinasikan dengan Muhammad Ihsan agar segera ditindak lanjuti permasalahan ini. Dan Alhamdulillah Muhammad Ihsan juga telah memanggil para pegawai dengan didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dimintai keterangan dan diberikan teguran, serta pembinaan, ” ungkap Lagat Parroha, sekitar pukul 12.38 Wib.

Dikatakan Lagat Parroha, menurut penjelasan dari Muhammad Ihsan, sejumlah pegawai Dishub tersebut sedang menunggu tumpangan.

“Saya sudah menegur langsung anggota saya, yang mana saat itu, anggota saya sedang menunggu tumpangan. Kebetulan menunggunya di Warkop,” ujar Lagat Parroha saat meneruskan pesan Whatsapp dari Muhammad Ihsan.

“Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai Pemkab Bintan, khususnya pegawai Dishub. Sebenarnya Inspektorat Daerah dapat memainkan peranan untuk melakukan pengawasan terkait dengan pegawai yang di duga tidak disiplin dalam bekerja, yang mana di saat jam kerja berada di Warkop. Saya menyambut baik upaya-upaya dan tindakan cepat oleh Muhammad Ihsan dalam rangka menertibkan pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja”. Pungkasnya. (IWD).

Editor : Milla