Batam, GK.com – DPRD Kota Batam melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memohon perpanjangan waktu selama 180 hari untuk melakukan harmonisasi atau pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perkampungan Tua.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Yunus, Anggota Bapemperda DPRD Kota Batam, dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam yang diikuti oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad pada Kamis (6/4/2023).

Menurut Yunus, saat ini pihaknya masih berusaha menuntaskan pembahasan harmonisasi lanjutan Ranperda Perkampungan Tua di Kota Batam. Tim terus berproses untuk menyelesaikan status perkampungan tua.

“Kami berharap proses penyelesaian ini bisa segera selesai. Sehingga status hukum perkampungan tua menjadi jelas,” ucap Muhammad Yunus.

Yunus menambahkan, penyelesaian dan kejelasan status hukum kampung tua sangat penting. Karena itu akan menjadi dasar dan bagian integral dari Ranperda Perkampungan Tua ini. Dengan kejelasan status hukum, maka perkampungan tua akan memiliki landasan yang kuat untuk ditata dan dikembangkan sesuai dengan karakter dan keunikan masing-masing.

“Kampung tua ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya Kota Batam yang harus dilestarikan,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, Yunus menyebutkan, melalui mekanisme harmonisasi dan pengkajian Bapemperda bersama tim Pemko Batam terus membahas materi dan substansi Ranperda Perkampungan Tua.

“Ranperda kampung tua adalah ranperda inisiatif DPRD Kota Batam, yang bertujuan sebagai payung hukum bagi keberadaan dan eksistensi perkampungan tua di Kota Batam,” katanya.

Permohonan penambahan waktu disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Batam yang menghadiri rapat paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam.(***)

Batam, GK.com – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, turut serta dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar oleh Polresta Barelang di Aula Mapolresta Barelang, Kamis (6/4/2023). Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyambut Idulfitri 1444 H.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam Jefridin, Forkopimda Kota Batam, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, dan beberapa unsur institusi lainnya di seluruh Indonesia yang berpartisipasi melalui zoom meeting.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara TNI, Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di momen Idulfitri 1444 H.

“Hasil rapat ini sangat penting untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan dan tindak kriminal lainnya, yang bisa mengganggu suasana Idulfitri. Semua sudah dibahas secara detail di sini,” kata Nuryanto.

Ketua DPRD Kota Batam juga mengimbau kepada masyarakat agar taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, ia juga meminta kepada instansi terkait untuk memastikan ketersediaan BBM dan gas, menstabilkan permintaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta mengawasi lonjakan pemudik dan perayaan Idulfitri.

“Saya harap semua perangkat daerah, instansi vertikal, hingga BUMN bisa bersinergi dan bekerja sama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Ini adalah upaya kita bersama untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada semua masyarakat,” ujarnya.

Imbauan untuk Perusahaan
Tidak hanya itu, Ketua DPRD Kota Batam juga memberikan imbauan kepada para pengusaha agar tidak menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya.

“Kami minta para pengusaha bisa membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada karyawan yang telah bekerja keras selama ini,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Batam berharap dengan adanya rapat koordinasi lintas sektoral ini, semua pihak bisa bekerja sama dengan baik untuk menciptakan suasana Idulfitri yang aman, damai, dan bahagia bagi seluruh masyarakat Kota Batam.(***)

Batam, GK.com – Rapat paripurna ke-10 DPRD Batam berlangsung pada Kamis (06/04) kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Batam. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaludin, dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, serta perwakilan dari Forkopinda Batam, OPD Pemko Batam dan anggota DPRD Batam.

Rapat ini memiliki dua agenda utama, yaitu memberikan pandangan umum dari masing-masing Fraksi terkait dengan Ranperda Pajak dan Restribusi Daerah yang disampaikan dan dijelaskan oleh walikota Batam, serta menyampaikan Laporan Bapemperda mengenai Pengkajian/ Harmonisasi Ranperda Perkampungan Tua dan menetapkan keputusan terhadapnya.(***)