Batam, GK.com – Melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP), BP Batam berkomitmen untuk terus menambah alat bongkar muat serta melakukan perluasan lapangan penumpukan guna peningkatan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas ke depannya.

Dijelaskan Direktur BUP BP Batam Dendi Gustinandar, dalam dua tahun terakhir, BP Batam menempatkan Pelabuhan sebagai prioritas utama dengan beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan. Kami juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan agar Pelabuhan bongkar muat ini bisa sejajar dengan kota lainnya seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan lainnya.

“Kebutuhan Kota Batam terhadap infrastruktur pendukung serta logistik menjadi alasan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas. Dimana telah di lakukan kajian strategis, dan mendapatkan persetujuan dari beberapa Stakeholder atau para pelaku usaha kepelabuhanan sebelum memastikan pemberlakuan penyesuaian tarif,” ujarnya, Senin (03/07/2023).

“Apalagi sejak Tahun 2012 lalu, BP Batam belum pernah melakukan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas sampai dengan saat ini, selama 11 Tahun masih belum berubah. Kita sudah berdiskusi dengan Stakeholder serta asosiasi, dan tercapai kata sepakat bahwa penyesuaian ini harus dilakukan. Hal ini juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Sebagai catatan, tarif paket bongkar muat peti kemas 20 feet Isi dengan status FCL (full container load) sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp 384.300 per boks.
Melalui penyesuaian tarif yang berlaku efektif per tanggal 15 Juli 2023 nanti, tarif Container Handling Charge (CHC) peti kemas 20 feet isi akan menjadi Rp 603.000 per boks.
Dengan komponen penyesuaian tarif yang telah disepakati Asosiasi sebagai berikut :

KEGIATAN
KESEPAKATAN TARIF CHC ASOSIASI

20 Feet
40 Feet

ISI
KSG
ISI
KSG

Container Handling Charge (CHC)
603.000
440.000
875.000
655.000

Non-CHC

Stevedore
313.000
250.000
490.000
382.000

Haulage
115.000
75.000
140.000
100.000

Lift Off/Lift On (LoLo)
150.000
95.000
200.000
140.000

TKBM
24.613
18.459
44.301
33.226

“Semua (Asosiasi dan Stakeholder) sepakat memang harus ada koreksi, dari Rp 384 ribu menjadi Rp 603 ribu per boks untuk kontainer 20 feet isi, dan juga merubah proses bisnis serta mengajak para pelaku usaha untuk mengawasi Service Level Agreement [SLA] ini. Perbaikan infrastruktur sudah dilakukan sehingga butuh penyesuaian tarif. BUP punya kewajiban untuk memaparkan kebutuhan penyesuaian tarif kepada Stakeholder,” tutur Dendi.

Ia memaparkan bahwa BP Batam juga telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam mendukung Terminal Umum Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas sejak dua tahun terakhir.
Mulai dari pengadaan alat bongkar muat STS Crane, pembangunan lapangan penumpukan (CY), pendalaman alur kolam dermaga utara sejak akhir tahun 2021 hingga awal Tahun 2023, pembangunan Auto Gate System dan melakukan perkuatan Dermaga.

“Dalam dua Tahun, BP Batam menghabiskan capex [biaya modal pembelian aset] sekitar Rp 489 miliar. Kita sudah menginvestasikan banyak hal dan akan terus berinvestasi ke depannya. Kegiatan logistik ini harus mendapatkan perhatian agar dapat memberikan pelayanan yang lebih terhadap standar SLA kepada pelaku usaha biar betul-betul efektif dan efisien,” ungkap Dendi.

Untuk diketahui, sosialisasi penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas yang berlangsung di Gedung Marketing Centre BP Batam juga melibatkan beberapa pihak baik dari asosiasi kepelabuhanan serta pelaku usaha di Kota Batam seperti APINDO Batam, INSA Kota Batam, Aliansi Maritim Indonesia (ALMI), Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA), Kadin Provinsi Kepri, serta Ombudsman Provinsi Kepri.

Meski mendapat tanggapan yang berbeda dari masing-masing asosiasi, namun penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di Pelabuhan Batu Ampar.

“Demi mencapai cita-cita mewujudkan Batam sebagai logistic hub, maka kenaikan tarif ini kami rasa hanya menggeser pola pengelolaan di Pelabuhan. Kita inginkan kawasan industri, khususnya industri maritim di Kota Batam menjadi maju dan produktif ke depannya,” ujar salah satu perwakilan ALMI.

Sedangkan perwakilan Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA) menyampaikan, tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar relative lebih murah dibandingkan Pelabuhan lain, khususnya pelabuhan-pelabuhan maju seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

“Kami mendukung kenaikan tarif. Karena kami melihat perbandingan dengan Pelabuhan lain masih lebih murah,” ujar perwakilan ISAA.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri Lagat Siadari menyambut baik tahap sosialisasi penyesuaian tarif tersebut.

“Dinamika diskusi ini cukup baik, artinya rencana BP Batam dalam kenaikan tarif ini dapat di terima walaupun ada beberapa masukan. Karena kenaikan tarif ini sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik,” tutup Lagat.

Kualitas pelayanan bongkar muat peti kemas menjadi prioritas utama BP Batam dalam memajukan Terminal Umum Batu Ampar. (DN/QQ).

Editor : Ron

Batam, GK.com – Bertajuk “Pengembangan Industri di Kawasan Berbasis Pulau-Pulau”, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum diskusi.

Bertempat di Balairungsari Gedung BP Batam, Senin (03/07/2023), diskusi dihadiri oleh keynote speaker yaitu Guru Besar sekaligus Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Prof. DR. IR. Alex Retraubun, M.Sc, Direktur Pengelolaan Pertanahan Ilham Eka Hartawan, Direktur Infrastruktur Kawasan Ponco I. Subeki, Direktur PTSP Harlas Buana, Direktur Pengamanan Aset Moch. Badrus, pejabat tingkat III, IV dan staff di bawah lingkungan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi.

Mantan Wakil Menteri Perindustrian tahun 2010-2014 ini melihat Batam memiliki potensi besar yang berada di kawasan berbasis pulau-pulau. Disebutkan, sektor kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan di kawasan ini baik Batam, Rempang, hingga Galang.
“Coba pikirkan investasi kelautan dan perikanan kedepan itu seperti apa dengan visi dan misi teman-teman di sini,” ucapnya.

Dengan potensi tersebut, pria yang pernah menjabat Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Departemen Kelautan dan Perikanan itu menyarankan agar perencanaan pengembangan kawasan kedepannya dapat menuju kepada gerakan hilirisasi industri, khususnya pada sumber daya kelautan yang dimiliki.

Langkah tersebut menurutnya dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepri ini salah satu Provinsi dengan sumber daya kelautan dan perikanan terkaya di Indonesia. Kesempatan ini yang harus ditangkap untuk agenda jangka panjang yang jauh kedepan,” ujar Doktor lulusan Marine Ecology, University of Newcastle Upon Tyne.

Menanggapi hal itu, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad mengapresiasi atas masukan dari paparan yang diberikan. Di ungkapkan alasan pihaknya mengundang Prof. Alex Retraubun karena, dia pimpinannya semasa bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki segudang pengalaman baik akademisi maupun birokrat.

“Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau, sesekali perlu kita diingatkan kembali sejatinya yang kita kelola ini adalah pulau kecil, perspektifnya tidak boleh sama dengan pulau besar, sehingga penting sekali untuk mendengarkan perspektif baru”. tutupnya. (Red).

Editor : Sai