Madrid, GK.com — Atletico Madrid terus mengupayakan transfer bek tengah Tottenham Hotspur, Cristian Romero untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi musim 2025/2026. Klub asal Ibu Kota Spanyol itu dikabarkan siap menebus Romero dengan mahar 55 juta euro (sekitar Rp 1 triliun), ditambah bonus 10 juta euro (sekitar Rp 190 miliar).
Meski belum ada kesepakatan resmi yang tercapai, laporan dari Football Espana, Selasa (1/7/2025) menyebutkan bahwa negosiasi antara Atletico dan Tottenham telah berlangsung intens dalam beberapa hari terakhir. Romero, bek tim nasional Argentina berusia 27 tahun menjadi target utama pelatih Diego Simeone pada bursa transfer musim panas ini.
Romero diyakini menjadi sosok ideal untuk memperkokoh barisan belakang Los Rojiblancos yang musim lalu kerap goyah. Sejauh ini, Atletico telah memiliki deretan bek seperti Jose Maria Gimenez, Robin Le Normand, dan Clement Lenglet. Namun, keberadaan Romero dinilai dapat menambah kedalaman dan kualitas skuad, terutama untuk bersaing di La Liga dan Liga Champions.
Kendala Transfer
Upaya Atletico merekrut Romero tidak berjalan mulus. Keberhasilan Tottenham menjuarai Liga Europa musim 2024/2025 membuat Romero disebut-sebut masih betah bertahan di London Utara. Terlebih, pelatih anyar Spurs, Thomas Frank menginginkan sang bek tetap menjadi bagian penting dari proyek tim musim depan.
Meski begitu, peluang Atletico belum sepenuhnya tertutup. Romero beberapa waktu lalu mengisyaratkan keinginannya untuk suatu saat bermain di La Liga. Situasi ini membuka ruang negosiasi lebih lanjut apabila Atletico mampu menawarkan proyek ambisius yang menarik bagi sang pemain.
Selama musim 2024/2025, Romero tampil dalam 26 laga bersama Tottenham di semua kompetisi. Ia mencatatkan satu gol dan dua assist dari total 2.102 menit bermain, meski sempat absen akibat cedera. Jika transfer ini tidak tercapai, Atletico disebut siap mengalihkan bidikan mereka ke pemain belakang lain yang tersedia di pasar. (hdm)
Atletico Madrid Siapkan Dana Rp 1,19 Triliun Untuk Gaet Cristian Romero
Kejaksaan Sita Rp 3,1 Miliar Dan 14 Kendaraan Penyelewengan Dana Bos
Ponorogo, GK.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menyita uang tunai senilai Rp 3,175 miliar dalam pengusutan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK 2 PGRI Ponorogo, Jawa Timur. Penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aliran dana yang diduga di selewengkan selama periode 2019 hingga 2024.
Dijelaskan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo Agung Riyadi, Senin (1/7/2025) bahwa, dana tersebut disita dari tiga orang saksi berinisial BS, AZ, dan MLH. Ketiganya secara sukarela mengembalikan uang yang sebelumnya digunakan tersangka SA untuk keperluan pribadi maupun pembelian aset.
“Dari jumlah itu, Rp 300 juta dan Rp 175 juta berasal dari pinjaman pribadi kepada dua saksi. Sementara sisanya merupakan uang muka pembelian tanah oleh tersangka SA,” ujar Agung.
Salah satu saksi diketahui menjual tanah kepada tersangka, namun karena pembayaran belum lunas, uang muka tersebut dikembalikan dan disita kejaksaan. Dana hasil penyitaan saat ini ditampung dalam rekening khusus milik Kejari Ponorogo guna kepentingan penyidikan.
Selain uang tunai, Kejari juga telah menyita 14 unit kendaraan yang terdiri dari 10 bus pariwisata, tiga minibus, dan satu mobil jenis Jeep Pajero. Seluruh aset diduga dibeli menggunakan dana yang bersumber dari penyalahgunaan anggaran BOS.
Hingga kini, Kejari Ponorogo telah memeriksa 40 orang saksi, termasuk dari unsur internal sekolah dan pihak eksternal. Penyidik masih terus menelusuri aset-aset lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana tersebut.
Terkait kemungkinan penambahan tersangka, Agung menyebutkan hal itu akan bergantung pada hasil persidangan dan perkembangan penyidikan lebih lanjut.
“Penyitaan ini penting sebagai bagian dari upaya pembuktian hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersangka”. tegasnya.
Perkara ini menambah daftar panjang pengelolaan dana pendidikan yang rawan disalahgunakan. Kejari Ponorogo memastikan akan terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. (hdm)
Subsidi Listrik Diproyeksi Naik Jadi Rp 90,32 Triliun
Jakarta, GK.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan subsidi listrik sepanjang tahun 2025 akan meningkat menjadi Rp 90,32 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan alokasi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 87,72 triliun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengemukakan, fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi faktor utama pemicu kenaikan outlook subsidi tersebut.
“Outlook ini lebih tinggi karena adanya dinamika variabel makro seperti kurs dan ICP yang sangat volatil, di luar kendali kita,” ujar Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Selain itu, peningkatan volume penjualan listrik yang signifikan juga turut menambah beban subsidi. Jisman menjelaskan, penjualan listrik yang disubsidi terus bertambah, dari 55 terawatt hour (TWh) pada tahun 2020 menjadi 71 TWh pada 2024. Untuk 2025, target awal ditetapkan sebesar 73,13 TWh, tetapi outlook sementara menunjukkan potensi kenaikan hingga 76,63 TWh.
Menurut dia, lonjakan konsumsi listrik tersebut mencerminkan geliat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang mulai pulih pasca-pandemi.
“Kita lihat ini sebagai sinyal positif, bahwa sektor ekonomi bergerak,” ungkapnya.
Adapun hingga Mei 2025, realisasi subsidi listrik telah mencapai Rp 34,59 triliun dengan volume penjualan sebesar 31,17 TWh. Untuk tahun anggaran 2024, subsidi listrik yang telah diaudit tercatat sebesar Rp 77,05 triliun.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar 67,49 persen dari total subsidi listrik masih dinikmati oleh rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA tidak mampu. Namun, dalam target APBN 2025, porsi subsidi untuk kelompok ini diperkirakan sedikit menurun menjadi 64,1 persen.
Secara keseluruhan, terdapat 24,75 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 10,49 juta pelanggan 900 VA tidak mampu dari total 85,4 juta pelanggan rumah tangga Nasional hingga Mei 2025. Subsidi juga diberikan kepada segmen usaha kecil dan industri kecil.
Dengan tren konsumsi yang meningkat dan tekanan variabel ekonomi makro yang terus berlanjut, Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (hdm)
13 Orang Dicegah ke Luar Negeri Kasus Pengadaan Mesin EDC di BRI
Jakarta, GK.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perkara ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.
“Dalam perkara PT BRI ini, sebanyak 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri”. ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pencekalan itu mulai berlaku sejak 27 Juni 2025. Menurut Budi, langkah ini diambil guna mendukung efektivitas penyidikan dan mencegah para pihak terkait keluar dari wilayah hukum Indonesia. Namun, ia belum merinci identitas maupun inisial dari ke- 13 orang yang dicegah.
Langkah pencegahan ini menjadi bagian dari penyidikan yang dibuka KPK pada 26 Juni lalu. Pada hari yang sama, tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi di Jakarta, yakni Kantor Pusat BRI di Jalan Jenderal Sudirman dan satu lokasi lain di kawasan Gatot Subroto. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan Barang Bukti (BB) elektronik disita untuk dianalisis lebih lanjut.
Selain itu, KPK juga memeriksa seorang saksi penting, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto yang diduga memiliki pengetahuan terkait proses pengadaan EDC tersebut.
Belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara ini. Namun, KPK menegaskan bahwa penyidikan dilakukan untuk menelusuri potensi kerugian negara dan aliran dana yang mencurigakan dalam proyek pengadaan alat transaksi nontunai tersebut. (hdm)
Suap Walikota Dan Suami Untuk Dapatkan Proyek Kursi Sekolah
Semarang, GK.com — Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar divonis dua tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (30/6/2025). Ia dinyatakan bersalah dalam perkara dugaan suap kepada mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dan suaminya, Alwin Basri terkait proyek pengadaan meja dan kursi Sekolah Dasar.
Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Gatot Sarwadi tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Selain pidana penjara, Rachmat dijatuhi denda Rp 200 juta yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.
”Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Gatot dalam sidang yang diikuti terdakwa secara daring.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Rachmat menjanjikan uang sebesar Rp 1,75 miliar kepada suami Wali Kota sebagai komitmen fee proyek pengadaan meja dan kursi untuk SD di sembilan Kecamatan di Kota Semarang. Proyek itu memiliki nilai pagu Rp 20 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD 2023.
Adapun realisasi proyek disebut mencapai Rp 18 miliar. Fee yang dijanjikan terdakwa sebesar 10 persen dari nilai tersebut. Namun, penyerahan uang urung dilakukan, karena saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Meski demikian, majelis hakim menilai unsur pemberian janji telah terpenuhi. Uang sebesar Rp 1,75 miliar yang dijanjikan kepada Alwin telah dititipkan terdakwa ke rekening penampungan KPK.
”Perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan semangat dan kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi”. kata Gatot.
Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah perkara ini akan dilanjutkan ke tingkat banding atau tidak.
Perkara ini menjadi sorotan karena menyeret nama mantan Kepala Daerah yang sebelumnya dikenal gencar mengawal proyek-proyek infrastruktur pendidikan. Meski belum ada status hukum terhadap Hevearita G. Rahayu dan suaminya, keterlibatan nama mereka dalam konstruksi perkara menimbulkan perhatian publik. (hdm)
Prabowo Resmikan Industri Baterai EV Terintegrasi Terbesar Asia
Karawang, GK.com — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya ritme kerja cepat dalam kabinetnya saat meresmikan peletakan batu pertama proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). Ia menyatakan bahwa percepatan program hilirisasi memerlukan dukungan seluruh elemen Pemerintahan tanpa kecuali.
“Saya terima kasih kepada tim saya, kabinet saya semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja,” ujar Prabowo.
Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL-Brunp-Lygend (CBL) dari Tiongkok. Presiden menyebut proyek senilai 5,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 95 triliun ini sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam menjalankan strategi hilirisasi, serta membangun kemitraan strategis dengan mitra global, khususnya dari China.
”Ini langkah besar dan terobosan luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan, yang menjadi cita-cita dunia,” kata Prabowo.
Enam Subproyek
Proyek industri baterai kendaraan listrik ini mencakup enam subproyek yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Lima di antaranya berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan satu lainnya berada di Karawang. Total luasan pengembangan mencapai 3.023 hektare, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 8.000 orang.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), ekosistem ini juga akan dilengkapi dengan 18 infrastruktur pendukung, termasuk dermaga multifungsi. Energi yang digunakan mengusung prinsip ramah lingkungan dengan kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×150 MW, tenaga gas (PLTG) 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, serta tenaga surya sebesar 172 MWp, termasuk 24 MWp untuk pabrik di Karawang.
Dalam sambutannya, Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional di tengah tantangan global.
“Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”. tuturnya, mengutip filosofi Tiongkok.
Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong. (hdm)