Tanjungpinang, GK.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang mewawancarai penambahan para Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Tanjungpinang untuk di tempatkan pada Pemilihan Umum di Tahun 2019 mendatang, Sabtu (08/12) pukul 09.00 Wib.

Devisi Hukum Pelaksanaan KPU Kota Tanjungpinang, Andri Yudi saat ditemui oleh media ini mengatakan, setiap anggota  yang nantinya ditempatkan di masing-masing kecamatan haruslah mengikuti seleksi, karena peserta yang dipilih bukan hanya orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya, namun harus punya komitmen dan memiliki integritas yang tinggi bagi peserta anggota tambahan PPK.

Dikatakan Yudi, penambahan PPK tersebut berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, yang mengumumkan nama-nama dari hasil seleksi administrasi tersebut untuk Pemilihan Umum pada tahun 2019 mendatang.

Dijelaskan Yudi, sebagian anggota di dapatkan dari mengakomodir calon–calon terdahulu yang pernah menjadi cadangan dan menyurati lembaga-lembaga pendidikan untuk mengirimkan anggota-anggota terbaiknya sebagai calon, hasil seleksi tersebut, dari sekian banyak terpilihlah untuk masing-masing kecamatan ada sebanyak 7 orang.

“Adapun 7 orang yang terpilih untuk masing-masing anggota PPK tersebut terdiri dari Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari,” ujarnya.

“Melalui wawancara inilah nantinya akan kita seleksi lagi untuk mencari 2 yang terbaik, sementara 5 anggota setiap kecamatan yang tidak terpilih  nantinya akan dijadikan cadangan, bagi masing-masing anggota yang terpilih 2 tadi berhalangan, maka nantinya di gantikan oleh 5 orang yang sebagai cadangan tadit,” terang andri yudi.

“Saya berharap dengan diadakannya seleksi yang ketat ini, nantinya bisa mendapatkan kader-kader dan calon PPK  yang berkualitas, serta beritegritas tinggi, sehingga dapat menjalankan amanah Undang-Undang pekerjaan berat kita untuk mensukseskan Pemilu di tahun 2019 mendatang”. tutup Andri yudi. (LM).

Editor : Ani

Tanjungpinang, GK.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dua (DPTHP-2) tingkat Kota Tanjungpinang untuk persiapan Pemilihan Umum pada tahun 2019 mendatang di Hotel Aston Tanjungpinang, Jum’at (07/12) pukul 14.00 Wib .

Andri Yudi, mewakili Ketua KPU Kota Tanjungpinang mengatakan, rapat kali ini merupakan lanjutan dari acara sebelumnya yang dilaksanakan di hotel CK Tanjungpinang pada Senin (12/11) yang lalu, yang mana setelah di bawa ke tingkat Nasional diberikan waktu kepada semua KPU di seluruh Indonesia untuk melakukan pencermatan dan mengadopsi masyarakat yang belum terdaftar, serta melakukan pencermatan bagi beberapa elemen masyarakat yang selama ini menjadi viral seperti Tuna Grahita (Keterbelakangan Mental), Gangguan Jiwa dan Ganda Luar Negeri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Program Data dan Informasi, Muhammad Hafidz Diwa Prayoga dalam sambutannya menjelaskan, KPU Kota Tanjungpinang menetapkan DPTHP-2 sebanyak 151.213 pemilih, namun saat dilakukan pencermatan kembali, ada kegandaan yang kemudian sudah di bersihkan sehingga total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 151.072 .

“Jadi, penjabarannya adalah di Kecamatan Tanjungpinang Barat total DPT nya berjumlah 36.207, Kecamatan Tanjungpinang Timur jumlah DPT 59.866, Kecamatan Tanjungpinang Kota berjumlah DPT 15.731, dan Kecamatan Bukit Bestari ada sebanyak 40.268 DPT,” jelas Yoga, Jum’at (07/12).

“Untuk sekarang ini yang menjadi pertanyaan banyak orang mengenai pemilih yang memiliki gangguan jiwa wajib di daftarkan karena, setiap orang yang memiliki KTP berhak di daftarkan dalam pemilu, namun tetap harus di dampingi oleh keluarga, karena mereka juga sudah kami fasilitasi,” tutur Yoga.

“Untuk jumlah total keselurahan TPS yang ada sekitar 566 TPS yaitu terdiri dari, Kecamatan Tanjungpinang Barat ada 130 TPS, Kecamatan Tanjungpinang Timur ada 221 TPS, Kecamatan Tanjungpinang Kota ada 58 TPS, dan Bukit Bestari ada 157 TPS. dan total keseluruhannya adalah 566 TPS,” ungkap Yoga.

“Namun pada prinsipnya, setelah penetapan ini kami masih terus berlanjut, karena sampai saat ini kami masih proses melakukan pendataan kepada warga Kota Tanjungpinang”. tutup Yoga.

Adapun yang hadir dalam acara Rapat Pleno terbuka tersebut adalah seluruh PPK dan PPS yang ada di Kota Tanjungpinang, perwakilan dari setiap Partai Politik, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau dan anggota, Kepala Rutan Kelas I Kota Tanjungpinang, dan Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, & Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. (FL/LM).

Editor : Ani

Tanjungpinang, GK.com – Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 19 Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar acara syukuran di Hotel CK Tanjungpinang, Jum’at (07/12) pukul 09.00 Wib.

Ersa Famela Riono selaku Ketua DWP Kota Tanjungpinang dalam sambutannya menerangkan tentang program DWP Kota Tanjungpinang yang sudah dilaksanakan, salah satunya adalah mengoptimalisasikan program kerja serta mensinkronisasikan antara semua unsur pelaksana DWP daerah bersama pusat, dalam pelaksanaan program diberbagai bidang.

“Dalam melaksanakan tahapan optimalisasi program kerja DWP, selain melaksanakan program-program yang menjadi prioritas, hasil dari Rakernas DWP tahun 2017 yang lalu, DWP meningkatkan dan memperkuat program kemitraan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dengan mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksaaan tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Diterangkan Ersa, perempuan Indonesia secara umum yaitu anggota DWP khususnya, haruslah terus berikhram dan berkarya dalam memberdayakan dirinya agar mampu mandiri secara ekonomi dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakkan roda pembangunan nasional.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), DWP wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia yang ke- 19 tahun ini telah menjadi organisasi perempuan yang besar, dan diberi kemudahan dalam menjalankan program-program kerja organisasi secara terstruktur, sehingga mencapai kinerja sampai seperti saat ini,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Ersa menjelaskan, haruslah kita akui bersama, bahwa perkembangan DWP belum sesuai dengan yang kita harapkan dan masih banyak hal yang harus ditingkatkan terus untuk mencapai terwujudnya tujuan DWP sebagai Center of Excellence.

Pada kesempatan itu, Ersa juga mengatakan dalam menyambut tentang perkembangan kegiatan bernegara, perempuan sangat diharapkan untuk mempunyai peran dalam politik pembangunan bangsa, DWP diharapkan dapat menjadi salah satu unsur yang dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dengan mengambil peran strategis dalam konverasi pembangunan nasional.

“Di usia DWP yang bertambah, DWP yakin dan optimis, bahwa pembangunan organisasi yang lebih modern dan profesional dapat meningkatkan kualitas anggota DWP yang berkesinambungan di dalam pembangunan, serta mampu bersaing secara terbuka dan mampu berkifrah secara aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan nasional,” harap Ersa.

Ditambahkan Ersa, pada bulan Oktober 2018 yang lalu, DWP baru saja menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Perempuan Berkualitas Pelaku Politik Pembangunan Yang Cerdas”, yang dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, Yohana Yembise  bersama Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, dan dilanjutkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati sebagai pembicara kunci.

“Dalam kegiatan tersebut juga dijabarkan tentang fokus pembangunan di Indonesia, yang terpenting adalah pembangunan manusia,” katanya.

“Dalam 3 dasawarsa terakhir, pengakuan dunia terhadap pentingnya perempuan di dalam pembangunan semakin meningkat,”ujar Ersa.

Di akhir sambutannya, Ersa mengajak kepada seluruh pengurus anggota DWP yang ada untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sebagai anggota organisasi istri ASN agar mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan program kerja secara terintegerasi.

“Dengan demikian, tujuan kita untuk mengembangkan DWP menjadi organisasi ASN yang profesional dan untuk memperkuatkan peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa akan lebih cepat terwujud,” tutupnya.

Dalam acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Drs. Riono, M.Si, dan dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang juga menjabat sebagai Ketua GOW Juwariah Syahril, Ketua DWP Kota Tanjungpinang Ersa Famela Riono, para Anggota DWP Kota Tanjungpinang, serta Tamu undangan lainnya. (AY).

Editor : Ani

TANJUNGPINANG, GK.com – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kembali melakukan pertemuan dalam rangka diskusi atau sharing untuk meningkatkan kreativitas bagi para pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf), bersama perbankan Syariah.

Sebelumnya Bekraf telah sukses  melaksanakan kegiatan yang serupa di tahun 2017. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (04/12) pagi, acara yang digelar oleh Bekraf mengambil tema “ Sharia Banking Creative Business Matching”.

Adapun terlaksananya kegiatan ini adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan yang bisa nantinya diakses untuk para ekspansi usaha.

Dalam acara tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang H. Irwan, S.Sos, mewakili Walikota Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Plt. Direktur Akses Perbankan Yuke Sri Rahayu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Marzul Hendri, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Agung Surya, Kepala Bidang Adat, Tradisi dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang Syafaruddin, dua Narasumber dari Pengelolaan Keuangan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kreatif Ahmad Gozali dan Pengusaha Minuman Tradisional Cendol Danu Sofwan, serta para UMKM se- Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, untuk para peserta yang mengikuti acara tersebut terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, dan mantan Alumni 2 Kelas Keuangan di tahun lalu berjumlah 200 orang.

Tujuan dari terselenggaranya acara Bekraf itu adalah untuk mempertemukan para UMKM Kreatif yang ada di  Kota Tanjungpinang dengan perbankan Syariah.

Plt. Direktur Akses Perbankan Yuke Sri Rahayu pada kesempatan tersebut mengatakan, “saya  berharap mudah-mudahan UKM Kreatif yang mau mengembangkan usahanya dikedepan hari akan mendapatkan pengaksesan dalam pembiayaan dari perbankan Syariah,” ujarnya.

Seperti diketahui, bagi para pelaku ekonomi kreatif, permodalan untuk di tahap awal tentunya menjadi salah satu kendala besar dalam mengembangkan usahanya, baik dari sisi administrasi maupun di sisi teknis saat di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Akses Perbankan memberikan akses kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengajukan proposal pengajuan dalam pembiayaan perbankan Syariah yaitu melalui BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. (LM).

Editor : Ani

Tanjungpinang, GK.com – Demi menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas saat mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat, diharapkan bagi pengendara harus berusia cukup umur.

Hal ini dikatakan oleh Kasatlantas Polres Tanjungpinang, AKP Krisna Yowa Ramadhani saat dijumpai oleh media ini di Ruang Kerjanya, Selasa (04/12), pukul 11.32 Wib.

Dikatakan Krisna, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 ini menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari data kecelakaan yang ada.

“Pada tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang mencapai sebanyak 91 kejadian, sementara di tahun 2018 ada sebanyak 77 kejadian kecelakaan, itu berarti jumlah kecelakaan menurun sebanyak 14 kejadian,” terang Krisna.

Bukan hanya itu, Krisna menambahkan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2018 juga menurun sebanyak 11 korban, dari 26 korban pada tahun 2017, menjadi 15 korban yang terjadi di tahun 2018.

Sementara itu, lanjut Krisna menjelaskan, pada korban Laka Lantas yang mengakibatkan luka ringan terjadi peningkatan, yaitu ada sebanyak 11 korban dari 114 korban luka ringan di tahun 2017 menjadi 125 korban pada tahun 2018.

“Selain menurunnya jumlah korban Laka Lantas yang terjadi di Kota Tanjungpinang, jumlah tilang serta teguran yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang pada tahun 2018 juga menurun dari tahun sebelumnya, disini berarti kesadaran masyarakat Tanjungpinang mengenai peraturan lalu lintas cenderung lebih baik,” jelas Krisna.

“Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengemudi seperti, lepas kendali, bermain hp sambil berkendaraan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melawan arus,” kata Krisna.

“Sejauh ini, usia produktif yang dominan menjadi sasaran korban kecelakaan lalu lintas, serta pada kasus tilang dan teguran, cenderung terjadi kepada pengemudi dibawah umur, untuk itu, selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, Polres Tanjungpinang juga fokus kepada pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP maupun di tingkat SMA yang ada di Tanjungpinang,” tuturnya.

“Anak-anak usia sekolah memiliki rasa  tantangan yang tinggi dan ingin mencoba hal-hal yang kadang malah bertentangan dengan peraturan lalu lintas, jadi kami menerapkan program PKS ini untuk anak SMP dan SMA, agar tertanam sikap patuh pada peraturan, serta kami berharap agar kedepannya pengemudi dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya Laka Lantas,” harap Krisna.

“Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas pada tahun yang akan datang, saya berharap agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas”. tutup Krisna. (FL).

Editor : Ani