Beranda Hukrim Diduga Pengawasan yang Lemah, Judi Gelper Pacific Batam Tumbuh Subur

Diduga Pengawasan yang Lemah, Judi Gelper Pacific Batam Tumbuh Subur

151
0

Batam, GK.com – Dugaan adanya aroma kong kali kong atau bersubahat antara Dinas Terkait, khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam bersama Pengusaha Gelanggang Permainan (Gelper) dan Food Court Pacific dalam memuluskan pemberian rekom Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) semakin kencang berhembus.

Baca juga :


Pasalnya, Disbudpar Kota Batam terkesan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap Pengusaha Gelper di Pacific yang mengandung unsur 303 serta mengabaikan Perwako 49/2020.

Beberapa kali Media ini berusaha mencoba mengkonfirmasi Kadisbudpar Kota Batam, Drs. Ardiwinata dengan mendatangi langsung ke Kantornya, namun Dirinya tidak pernah ada di sana. Beberapa kali juga Media ini mencoba konfirmasi melalui pesan Whatsapp, namun sayangnya, Kadisbudpar Batam, Ardiwinata juga tidak merespon pertanyaan yang dilontarkan oleh Media ini.

Baca juga :


Ada apa dengan Kadisbudpar Kota Batam, Drs. Ardiwinata ? Kenapa Ia seolah terkesan menghindar dari Awak Media ini terkait pemberitaan Gelper dan Food Court Pacific yang telah diberitakan oleh Media ini beberapa kali.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam, Salim yang juga selaku bagian dari pengawasan aktivitas Pariwisata, saat dikonfirmasi oleh Media ini mengenai bagaimana bentuk pengawasan rutin yang sudah dilakukan Satpol PP Batam terhadap Food Court dan Gelper Pacific Batam mencoba meyakinkan Awak Media ini dengan mengatakan bahwa, Satpol PP bersama Tim Prokes yang terdiri dari Direktorat Pengamanan (Ditpam), OPD terkait, dan TNI/Polri telah turun untuk melakukan pengecekan bagi semua Pelaku Usaha.

Baca Juga :


Lanjut, ketika Media ini bertanya terkait kapan pastinya Tim akan turun ke Lapangan, Salim hanya menjawab, “nanti kami beri info, biasanya jadwal kita satu minggu satu kali, kadang siang, kadang malam,” tegasnya kepada Media ini, Jum’at (12/3) sekitar Pukul 17.32 Wib melalui pesan Whatsapp.

“Jika nantinya ditemukan pelanggaran terkait Prokes sesuai Perwako 49/2020 akan diberikan Sanksi, bahkan yang ditemukan melanggar sudah diberi Sanksi sesuai Perwako tersebut,” jelas Salim.

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) juga sudah melakukan pengecekan lapangan kepada badan usaha terkait penerapan Prokes. Terkait Gelper, saat ini sedang turun ke Lapangan untuk mengecek izin yang dimiliki terkait indikasi 303, karena ranahnya tidak berada di kami,” terang Salim kembali.

Lanjut Media ini bertanya mengenai penegakkan Sanksi Administrasi sesuai Perwako 23/2019 pada Pasal 9 di ayat (1) dan (4), Salim menjawab, “sampai saat ini, Sanksi yang diberikan baru berupa teguran tertulis, jika masih melanggar, baru akan dilakukan Sanksi Administrasi, bisa tutup sementara atau bayar denda”. ucapnya.

Untuk diketahui, dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi, Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi Administrasi berupa (a) Teguran tertulis, (b) Pembekuan TDUP/atau Penyegelan Tempat Usaha, dan (c) Pencabutan TDUP.

Kemudian pada ayat (4) berbunyi, penegakkan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Pariwisata.

Baca Juga :

Berdasarkan pantauan Media ini di Lapangan, aktivitas Gelper di Pacific Batam masih tetap beroprasi hingga saat ini. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi Masyarakat, dimana Ketegasan dari pembuat Perwako ? (Red).

Editor : Dina