Beranda Hukrim Siapa Dibalik Gelper Dan Food Court Pacific, Dinas Terkait Saling Lempar Tanggungjawab

Siapa Dibalik Gelper Dan Food Court Pacific, Dinas Terkait Saling Lempar Tanggungjawab

561
0

Batam, GK.com – Terkait pemberitaan Gelper di Pacific yang terindikasi aroma 303, serta Wisata Kuliner Pujasera (Food Court Pacific) Batam yang di nilai melanggar Perwako 49/2020 yang sempat diberitakan oleh Media ini sebelumnya, masing-masing Dinas yang berkaitan dinilai seolah saling membuang badan dan saling melempar tanggungjawab, bak mencari jurus selamat .

Hal ini pun mengundang Tanya besar oleh Redaksi ini, Ada apa dengan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam ? Kenapa seolah mendengar tentang Gelanggang Permainan (Gelper) Pacific dan Food Court Pacific Batam terkesan irit berbicara.

Baca juga :

Senin (8/3) sekitar Pukul 12.23 Wib, Media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala DPMPTSP Kota Batam, Firmansyah S.Sos, M.Si melalui pesan Whatsapp berkaitan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas tersebut kepada Pengusaha Gelper Pacific yang diduga tercium aroma 303, serta Food Court Pacific Batam yang di nilai telah menyalahi aturan dan melanggar Perwako 49/2020.

“Siang, untuk pengawasan sesuai dengan Perwako itu adalah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi, silahkan minta tanggapan beliau,” jawab Firmansyah, irit.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Disbudpar Kota Batam melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Objek Pariwisata, Adistiy, kepada Media ini menjelaskan bahwa, sejak Tahun 2014, Disbudpar sudah tidak lagi mengeluarkan rekomendasi terkait perizinan.

Baca juga :


“Setelah dibentuknya DPMPTSP, semua bentuk perizinan sudah terpusat kesana, lalu diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota (Perwako) No 56 Tahun 2020 tentang pelimpahan wewenang untuk segala bentuk Izin dan Pengawasannya ada di DPMPTSP,” kata Adistiy, Selasa (9/3) pagi, di Ruang Kerjanya.

Kemudian Dirinya menerangkan, Disbudpar selaku Dinas Teknis hanya melakukan pembinaan jika ada pengaduan dari masyarakat, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha tersebut, sesuai dengan SOP yang mencakup standar dari penerapan Protokol Kesehatan (Prokes), ajakan pembuatan Izin dan pemeliharan.

Kepada Media ini, Diakui Adistiy saat itu, berkaitan Food Court Pacific Batam ini memang kerap diberitakan oleh Media.

“Pada bulan Maret 2020 lalu, telah disepakati oleh Pimpinan Daerah bersma FKPD lainnya bahwa, Pelaku Usaha yang ingin melanjutkan usahanya silahkan membuat surat pernyataan yang isinya mengenai penerapan Prokes,” tuturnya.

“Saat itu, Satuan tugas (Satgas) Covid-19 juga melakukan oprasi penerapan Protokol Kesehatan yang didalamnya ada petugas Satpol PP, TNI-Polri, dan sebagainya. Kita hanya melakukan pembinaan bagi pelaku usaha secara berkala lewat kartu kendali,” terang Adistiy.

Kemudian, lanjut Adistiy menjelaskan lagi, terkait standar usaha Gelper (Gelanggang Permainan) harus mempunyai sertifikat dari lembaga sertifikasi usaha yang dikeluarkan oleh Pusat. Yang didalamnya berisikan Audit Report penilaian serta lampiran cek list standar usaha arena permainan.

“Terkait penegakan peraturan, ada pihak Satpol PP, kalau dari Disbudpar hanya berupa pembinaan, pemberitahuan, teguran 1 dan seterusnya. Sementara untuk penutupan yang bisa melakukan adalah Dinas yang mengeluarkan izin usaha tersebut”. tegas Adistiy.

Baca juga :

Saat Media ini menanyakan lebih lanjut kepada Adistiy selaku Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Objek Pariwisata Batam tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada Pengusaha Nakal yang kedapatan telah menyalahi aturan terkait Gelanggang Permainan (Gelper) yang diduga hanya sebagai kedok dalam memuluskan usaha perjudian tersebut, Adistiy enggan menjawabnya.

Sebagaimana diketahui, tercantum jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang Penertiban Perjudian. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 303 Undang-Undang Hukum Pidana. (Tim).

Editor : Dina