Batam, GK.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Lanjutan Mengenai Kegiatan Import Limbah Pelastik, di Wilayah Kota Batam, serta hal-hal yang dianggap perlu, Senin (8/7), sekitar pukul 10.00 Wib, diruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam.

Hadir dalam kegiatan RDP tersebut, Perwakilan dari Pemko Batam, BP Batam, Bea dan Cukai Kota Batam, KSO Sucofindo dan Surveyor Indonesia, serta Asosiasi Ekspor Impor Pelastik Industri Indonesia (Aexipindo)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin lansung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM itu membahas serta menghimbau agar 65 Konteiner Limbah Plastik yang ditahan saat ini segera dikembalikan ke Negara asalnya.

Mardiyanto juga berharap agar dengan adanya RDP ini kedepannya akan berdampak positif terhadap acuan Hukum-Ekspor-Inpor Limbah yang berlaku.

“Kita Komisi I harus terbuka kepada masyarakat, bahwa kami semua mengkedepankan Hukum, jika memang itu salah, ya harus kami bilang salah, jika memang benar, kami akan membilang benar,” tegas Mardianto

Dalam kesempatan yang sama Marthen Tandi Rura, Sekertaris Jendral Asosiasi Ekspor Impor Plastik Industri Indonesia (Aexipindo) menjelaskan bahwa, dengan hadirnya Industri daur ulang pelastik ini kedepannya dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan sampah yang ada di Kota Batam.

Aexipindo juga mempunya solusi akan membangun Incenerator, yaitu alat yang difungsukan untuk mengelola sisa daur ulang plastik yang tidak bisa digunakan lagi, sehingga tidak akan lagi ada kekewatiran terhadap sisa-sisa plastik yang dapat mencemarkan lingkungan, khususnya di Kota Batam.

“Industri daur ulang plastik ini sudah lama, dari puluhan tahun yang lalu mereka sudah membantu Pemerintah untuk mengatasi masalah limbah plastik yang ada di Kota Batam ini, apapun kendala yang ada saat ini, kami akan tetap mengekedepankan solusi, dan industri plastik juga siap untuk membangun Incenerator sendiri,” terang Marthen.

Dijelaskan Merthen, selama ini Aexipindo sangat Kooperatif, Responsif dan Proaktif serta terbuka dalam menyelesaikan masalah sampah plastik tersebut.

“Kami juga sepakat dengan diadakannya peraturan ini nantinya tidak boleh ada pelanggaran hukum atas impor bahan baku Non B3 yang masuk di Wilayah Kota Batam.” tutup Marthen

Seperti diketahui, saat ini ada sekitar 65 kontainer sampah plastik di Pelabuhan Batu Ampar yang belum ada tindak lanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui RDP ini, maka Komisi I DPRD Kota Batam meminta agar hal tersebut segera diselesaikan. (MI)

Editor : Milla

Batam, GK.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna tentang Tanggapan atau Jawaban Wali Kota Batam Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018, Rabu (3/7) Pukul 10.00 Wib.

Dalam Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam  H. Zainal Abidin, SE. MM dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si, serta 26 orang anggota Dewan.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si, saat menyampaikan laporannya atas Tanggapan tersebut menjelaskan bahwa, saat ini ada berberapa pengeluaran dengan nominal Rp. 2.158.091.785,- Miliar yang telah direncanakan, namun tidak terlealisasi. Hal itu dikarenkan adanya ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri yang telah lewat batas waktu, yaitu selama 3 Tahun, sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang pernyataan modal Daerah Pemerintah Kota Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Terkait adanya catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Kepri pada saat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 itu, ditindaklanjutin oleh Pemerintahan Kota Batam melalui koordinasi bersama Inspektorat Daerah dan dinas terkait yang nantinya dapat dijelaskan pada saat pembahasan, sekaligus memberikan penjelasan dan menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota dewan dari Fraksi Demokrat, H. Sumali, SE,” tutur Amsakar.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD Hendra Asman, SH, MH menjelaskan bahwa, sisa anggaran yang ada dalam perhitungan Tahun Anggran 2018 yaitu sebesar Rp. 44.408.592.085.74,- Miliar,” kata Amsakar.

“Mengenai pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD Ir. Mulia Rindo Purbo, M.Si mengenai sasaran agar Pemerinah Kota Batam dapat memaksimalkan pendapatan dengan penambahan jumlah Tapping Box, program Ketahanan Pangan di Daerah Pulau Subang Mas untuk menopang sembilan bahan pokok masyarakat Kota Batam pada Tahun 2018, terkait saran perlunya program UMKM dianggarkan pada setiap Kecamatan,” ucapnya.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD H. Sumale, SE yang menjelaskan bahwa, realisasi belanja dan transfer sebesar 92,58% itu di nilai telah mencerminkan kinerja SKPD terkait sudah cukup baik,” jelas Amsakar.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD Firman Ucok Tambusai,SE, M.Si terkait meningkatnya pengangguran di Kota Batam, hal ini dapat dijelaskan bahwa, saat ini Pemerintah Kota Batam sudah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran yang ada di Kota Batam melalui antara lain : melaksanakan program peningkatan kualitas, produktivitas, penempatan serta pengembangan perluasan kesempatan kerja,” terangnya.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD Amintas Tambunan, Pemerintah Kota Batam mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta dukungannya selama ini pada Pemerintah Batam untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dalam upaya peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam,” ujarnya.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan anggota DPRD Sukaryo, SE, M.M mengenai Pemerintahan Kota Batam sepakat agar kedepannya dalam penetapan target pada PAD dalam penyusunan APBD Kota Batam,” imbuhnnya.

“Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan anggota DPRD Eki Kurniawan, S.Kom, Pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan, hal ini tentunya bertujuan agar Pemerintah Kota Batam taat dalam pengelolaan keuangan daerah, meninggkatkan pengawasan internal dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Batam”. tutup Amskar.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Zainal Abidin, SE. MM, mengatakan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa salah satu fungsi badan anggaran DPRD dilaksanakan dengan cara membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, pembahasan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 akan dilakukan oleh badan anggaran DPRD bersama Pemerintah Kota Batam.

“Sesuai amanah Pasal 320 Ayat 5, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pasal 301 ayat 2, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara jelas dan tegas disebutkan persetujuan bersama Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat selama tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir”. pungkas Zainal. (MI/IA).

Editor : Milla