Batam, GK.com – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (lanjutan) dengan para pengusaha karoke (KTV) dan pengusaha Gelanggang Permainan (Gelper) yang ada di Kota Batam, Selasa (2/7) sekitar pukul 14.00 Wib, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Batam.

Namun sangat disayangkan, rata-rata para pengusaha tersebut enggan memenuhi undangan dari Komisi II DPRD Batam tersebut, bahkan mereka terkesan tidak menghargai atas peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam Rapat yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging itu menjelaskan terkait kesimpulan dari RDP yang telah dilaksanaka sebelumnya, yaitu tentang ketidak singkronan antara operasionalisasi hiburan dan wajib pajak. Dari data pengawasan itu ada 39 pengusaha ditempat hiburan yang beroperasi, akan tetapi data yang masuk untuk wajib pajak yang diterima cuma ada 10.

“Hal ini tentunya akan kita cek langsung dilapangan, nanti kita akan panggil lagi untuk memastikan perusahaan mana saja yang tidak membayar pajak selama ini, padahal di Perda Nomor 13 Tahun 2003 itu sangat jelas dibunyikan bahwa, itu adalah bagian dari bola ketangkasan permainan,”  ucap Uba kecewa.

Disamping itu, lanjut Uba menjelaskan,  kedepannya kita juga akan mengsingkronkan antara data di perizinan dengan fakta yang ada dilapangan, termasuk terkait pengawasan lapangan.

“Ada yang menarik disini, bahwa ada perusahaan yang  membayar pajak untuk permainan anak-anak, padahal dilokasi  hiburan tersebut, tidak ada permainan anak-anak, melainkan yang kita jumpai semuanya permainan orang dewasa, ada apakah ini,” tanya Uba heran.

“Artinya disini ada dugaan penyimpangan ataupun penggelapan serta memanipulasi pajak yang seharusnya mereka membayar untuk pajak hiburan orang dewasa, tetapi kok pajak permainan anak-anak yang dibayarkan, dan kalau hal ini terbukti sudah berjalan lama, tentu ada banyak kerugian yang ditanggung oleh Pendapatan Pajak Daerah Kota Batam,” terang Uba.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah menegaskan bahwa dirinya akan berkerjasama dengan Dinas Perizinan dalam hal melakukan evaluasi, serta akan melakukan pemeriksaan.

“Kita akan melihat dari masing-masing kepatuhan wajib pajak yang rutin setiap bulannya, disini kita punya dateline sampai Tanggal 20 pelaporannya, setelah itu kita melakukan pemanggilan terhadap yang belum taat membayar pajak ”. tutup Raja. (MI/IA)

Editor : Milla

Batam, GK.com – DPRD Batam bersama Pemerintah Kota Batam kembali menggelar Rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) membahas tentang Penataan dan Pelestarian Kampung Tua, Selasa (2/7) sekitar pukul 14.00 Wib, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.

Pada pembahasan Rapat tersebut, Pansus memasukan Penataan dan Pelestarian Kampung Tua yang ada di Kota Batam menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus, Ruslan Ali Wasyim mengatakan, “Rapat ini baru masuk tahap persamaan persepsi, belum masuk akan menselaraskan dengan apa rencana dan program Pemerintah untuk Kampung Tua, sehingga nantinya Peraturan Daerah (Perda) ini kedepannya akan menjadi Payung dalam kontek menjaga atau mengawal serta ekstensi Kampung Tua setelah mendapat Legalitas formal,” ucapnya.

“Hal ini juga tidak berhenti sampai disini saja,  ekstensi Kampung Tua harus tetap terjaga, contohnya seperti Rumpun Khas Warisan Batam (RKWB) yang merupakan warisan yang harus kita jaga secara berkesinambunga, yang artinya, warisan itu turun-temurun dari anak cucu, makanya Perda ini harus betul-betul dicermati,” tegas Ruslan.

Dikatakan Ruslan, bagi masyarakat yang sudah menetap di Kmapung Tua haruslah betul-betul dipastikan jika memang itu tempat permukiman mereka, dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) ini sangatlah sulit membuatnya dan sulit juga untuk merevisinya.

Ditambahkan Ruslan, saat ini Pemerintah Daerah haruslah memliki tanggung jawab yang besar terkait keberlansungan Kampung Tua tersebut, seperti Insfrastruktur, serta pelestarian adat dan Budaya yang ada di Kampung Tua tersebut.

“Nanti setelah dicek, jika memang itu benar Kampung yang sudah lama atau Kmapung Tua, kedepannya kita akan menjadikan Kampung tersebut sebagai Objek Wisata, dan dapat dimasukan di dalam rangkaian Program Pariwisata, sehingga Wisatawan lokal yang berkunjung akan tertarik dan menjadi kunjungan wajib,” harap Ruslan.

Dikesempatan itu, Ruslan juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah merespon tentang aspirasi masyarakat Kampung Tua ini dengan berkordinasi bersama Stalk Holder serta semua pihak yang terlibat. (MI).

Editor : Milla