Tanjungpinang, GK.com – Memperingati Pelindo Day ke- 4 sejak proses merger Pelindo I, II, III, dan IV, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tahun ini, Pelindo menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Pelindo Berbagi dan Mengajar” yang menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperluas dampak sosialnya di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Pelindo Regional 1 menyalurkan 1.150 paket santunan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah. Dari jumlah itu, Pelindo Cabang Tanjungpinang mendapat amanah menyalurkan 80 paket santunan yang diberikan langsung kepada anak-anak di Panti Asuhan Nur Arrahman Km 14 Tanjungpinang, Panti Asuhan Al Amin Kijang Kabupaten Bintan, serta Panti Asuhan Anugerah Kota Tanjungpinang, Kamis (20/11/2025).
“Penyaluran santunan dilakukan dengan mengunjungi setiap panti asuhan secara langsung. Langkah ini diambil sebagai bentuk kedekatan Pelindo kepada anak-anak yatim, sekaligus menghadirkan manfaat yang benar-benar terasa. Ini bukan hanya seremoni semata, melainkan sebagai wujud pendekatan yang menggambarkan konsistensi Pelindo dalam memastikan program TJSL berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata,” terang Humas PT Pelindo (Persero) Regional I Cabang Tanjungpinang, Riel Fulltimer Harianja melalu pesan WhatsApp, Kamis (20/11/2025) Pukul 19.27 WIB.
“Melalui peringatan Pelindo Day tahun ini, perusahaan berharap nilai kepedulian, kolaborasi, dan kebermanfaatan dapat semakin mengakar, sekaligus memperkuat peran Pelindo sebagai BUMN yang tak hanya menjalankan layanan kepelabuhanan saja, tetapi juga aktif mendorong keberlanjutan sosial di wilayah operasionalnya”. harap Riel Fulltimer Harianja.
Sementara, Perwakilan Panti Asuhan Anugerah, Johanes, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian Pelindo yang tetap hadir dan berbagi setiap tahunnya. Ia berharap Pelindo terus berkembang, semakin dekat dengan masyarakat, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitar. (KF)
Pelindo Day ke- 4, Wujud Pendekatan yang Konsistensi Sebagai TJSL
APBD 2026 di Sahkan DPRD Batam Sebesar Rp 4,29 Triliun
Batam, GK.com – Sebesar Rp 4,299 triliun lebih resmi disahkan DPRD Kota Batam di Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Beragendakan Laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan pengambilan keputusan, Rapat diawali dari laporan Sekretaris DPRD Dr Ridwan Apandi SSTP MEng mengenai jumlah kehadiran anggota dewan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Dr Muhammad Mustofa SH MH dalam laporan akhir pembahasan menjelaskan, pada awal pengajuan, rancangan APBD Kota Batam 2026 ditargetkan sebesar Rp 4.738.304.249.000,-.
“Namun di tengah proses pembahasan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengirim surat Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 tentang penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Kota Batam termasuk daerah yang mengalami pengurangan dana transfer dengan total Rp 438.388.010.375,-. Pengurangan tersebut menyentuh berbagai komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik,” terang Mustofa.
“Karena pemotongan terjadi di tengah pembahasan, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penyesuaian ulang secara berhati-hati agar tidak mengganggu kinerja Pemko Batam,” tambahnya.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu penting, terutama dari sektor pajak dan retribusi agar struktur pendapatan tetap kokoh meski transfer Pusat berkurang. Setelah melalui pembahasan intensif, disepakati postur APBD 2026 dari sisi pendapatan daerah yang semula Rp 4.622.804.249.000,- menjadi Rp 4.184.416.238.625,-. Komponennya terdiri atas PAD sekitar Rp 2,58 triliun lebih, dengan rincian Pajak Daerah Rp 2,099 triliun, Retribusi Rp 305,19 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 11 miliar, PAD Lain yang Sah Rp 166,11 miliar, dan Pendapatan Transfer sekitar Rp 2,04 triliun yang mengalami penurunan cukup signifikan,” papar Mustofa.
Sedangkan dari sisi belanja daerah yang semula Rp 4.738.304.249.000,- disesuaikan menjadi Rp 4.299.916.238.625,-.
“Adapun belanja tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 3,437 triliun, Belanja Modal Rp 843 miliar, dan Belanja Tak Terduga Rp 19,24 miliar. Belanja modal difokuskan pada pembangunan Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta pengadaan peralatan serta mesin untuk mendukung operasional OPD,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Banggar juga memaparkan capaian mandatory spending. Fungsi pendidikan tercatat sebesar 29,37% (melampaui ketentuan minimal 20%). Belanja infrastruktur pelayanan publik masih berada pada level 33,29% (di bawah ketentuan minimal 40%). Belanja pegawai mencapai 38,22% (di atas batas maksimal 30%). Sementara belanja infrastruktur Kelurahan baru 1,38% (di bawah target minimal 5% setelah dikurangi DAK).
“Struktur APBD tetap disusun berimbang dengan memanfaatkan pembiayaan daerah termasuk SILPA,” tegasnya.
Ketua DPRD Batam Kamaluddin menanyakan persetujuan seluruh anggota dewan. Serentak, anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju, dan Kamaluddin pun mengetuk palu satu kali sebagai tanda pengesahan Ranperda APBD 2026 menjadi Perda.
Sementara, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan tanggapannya. Ia mengapresiasi kerja Banggar dan TAPD yang dinilainya telah melakukan pembahasan secara mendalam dan konstruktif.
“Bahwa pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dilakukan secara mendalam, sehingga Pemerintah Daerah menyetujui pengesahan Ranperda APBD menjadi Perda, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja,” kata Amsakar.
Amsakar juga meminta kepada seluruh SKPD segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan program APBD 2026 bisa segera dieksekusi sejak awal tahun anggaran. Ditekankan olehnya, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penting dalam pengelolaan anggaran demi mempercepat manfaat bagi masyarakat, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi Batam. Menjawab masukan Banggar, Pemerintah juga mendorong SKPD penghasil pendapatan untuk menyusun strategi pencapaian PAD sesuai potensi sektor masing-masing. Di sisi lain, Amsakar mengapresiasi dukungan DPRD terhadap pemenuhan beberapa komponen mandatory spending seperti belanja pendidikan yang mencapai 29,37% (di atas batas minimal 20%), belanja pendidikan dan pelatihan ASN sebesar 0,21% (lebih tinggi dari ketentuan 0,16%), serta belanja kegiatan yang bersumber dari retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mencapai 78,94% (melampaui ketentuan minimal 70%). Meski begitu, Amsakar mengakui masih ada kewajiban yang belum sepenuhnya tercapai, terutama pada porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dan penurunan belanja pegawai sesuai batas maksimal.
“Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk memenuhi kekurangan tersebut paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan berlaku”. tegasnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan serta Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH pada Kamis (20/11/2025) siang berjalan lancar.
Turut hadir dari pihak eksekutif, Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad, para Kepala OPD Pemko Batam, dan pejabat BP Batam.
Lalu dari unsur Forkompimda ada tokoh masyarakat, lembaga adat LAM Kota Batam, akademisi, serta rekan-rekan media. (Rd)
Sengketa Ketenagakerjaan Antara Karyawan Dan Perusahaan, Komisi IV DPRD Kota Batam Gelar RDPU
Batam, GK.com – Mediasikan perselisihan hubungan kerja di beberapa Perusahaan, Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis (20/11/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk, serta dihadiri anggota Komisi dan pejabat dari UPT Pengawasan Tenaga Kerja Kepri dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam RDPU berjalan lancar.
Dalam RDPU pertama, Komisi IV memfasilitasi pertemuan antara PT Federal Investasi dan mantan pekerjanya, Supardi. Sesi kedua membahas sengketa antara PT BPR Dana Fanindo dengan Chrystine Olive Sirait, sementara sesi terakhir memediasi perselisihan ketenagakerjaan antara Suminah dan PT Utama Mas Propertindo.
“Komisi IV kerap menerima pengaduan terkait perselisihan hubungan industrial, meski aturan ketenagakerjaannya sudah jelas, tapi implementasi di lapangan sering tidak berjalan sesuai ketentuan. Jika semua pihak menaati dan memahami ketentuan, tentu tidak perlu sampai ke sini. Jadi, kita berupaya bagaimana mereka memahami aturan dan memediasikan agar saling mengerti kondisi masing-masing,” kata Dandis.
“Setiap perselisihan hubungan kerja harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme mediasi di Dinas Tenaga Kerja, mengingat dinas tersebut merupakan leading sector dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di Batam”. pesan Dandis. (Rd)
Sekwan DPRD Batam Terima Kunker Tim Mabes Polri
Batam, GK.com – Berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris DPRD, serta menghadirkan pemaparan mendalam terkait mekanisme perlindungan dan standar operasional pengamanan di lingkungan DPRD, Sekretaris DPRD Kota Batam, Dr. Ridwan Afandi, SSTP, M.Eng menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri.
Dalam kunjungan yang difokuskan pada pembinaan teknis terhadap sistem pengamanan lembaga Negara dan lembaga asing itu, Tim Ditpamobvit membagikan berbagai strategi dan aspek teknis yang dinilai penting untuk memastikan keamanan aktivitas kelembagaan, sekaligus pelayanan publik.
Ridwan Afandi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
“Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, DPRD membutuhkan sistem pengamanan yang terstruktur, responsif, dan profesional,” katanya, Kamis (20/11/2025).
“Terima kasih kepada Tim Mabes Polri yang telah memberikan pembinaan teknis ini. DPRD memang membutuhkan pengamanan yang kuat, mengingat aktivitas kami setiap hari melibatkan masyarakat secara langsung”. tutur Ridwan. (Rd)
Ketua DPRD Batam: Kehadiran Hanggar Diharapkan Mampu Menyerap Tenaga Kerja
Batam, GK.com – Dalam peresmian Hanggar F milik Batam Aero Teknik (BAT), fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang dikelola oleh Lion Air Group, di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin yang hadir pada momen itu menyoroti penyerapan Tenaga Kerja yang nantinya bisa di tampung disana.
“Kita sangat apresiasi dan terima kasih atas komitmen Lion Air merealisasikan investasinya di Batam. Selain memperkuat posisi Batam pada sektor investasi dirgantara, juga yang terpenting adalah, berapa besarnya penyerapan tenaga kerja yang bisa ditampung disana,” ujar Kamaluddin, Rabu (19/11/2025).
“Kehadiran DPRD dan pemangku kepentingan lain menunjukkan dukungan kuat Pemerintah Daerah terhadap pengembangan industri dirgantara di Batam. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat, iklim investasi Batam diyakini akan terus tumbuh di atas rata-rata nasional,” harap Kamaluddin.
Sementara itu, President Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi menegaskan, Hanggar F menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri perawatan pesawat di Indonesia. Fasilitas ini dibangun dengan standar internasional dan telah mendapatkan sertifikasi dari sejumlah regulator penerbangan asing.
“Hanggar ketujuh ini sangat sophisticated, standarnya internasional, dan beberapa regulator asing sudah memberikan sertifikasi untuk BAT”. tutur Daniel.
Untuk diketahui, Kehadiran Hanggar terbaru ini merupakan yang ketujuh sejak BAT beroperasi di Batam.
Turut hadir pada acara tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan Lion Air Group. (Rd)
Tertib Lalu Lintas, SDN 009 Bintim Apresiasi Satlantas Polres Bintan
Bintan, GK.com — Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas yang digelar Satlantas Polres Bintan di SD 009 Bintan Timur mendapat respons positif dari pihak Sekolah. Pasalnya sosialisasi yang berlangsung pada pukul 07.30 WIB hingga 08.15 WIB itu dinilai sangat bermanfaat untuk menanamkan kesadaran keselamatan sejak dini kepada para siswa.
Guru Pendidikan Agama Islam, Aswar, S.Pd.I menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik program Satlantas yang turun langsung memberikan edukasi kepada siswa.
“Kami merespons dengan baik kegiatan dari Satlantas Polres Bintan ini. Mereka menyampaikan sosialisasi Operasi Zebra Seligi 2025 dengan sangat jelas, terutama tentang tata tertib berlalu lintas yang merupakan cerminan budaya bangsa,” ujarnya, Rabu (19/11/2025)
Dalam kegiatan tersebut, anggota Satlantas Polres Bintan, Aipda Ade Septian memperkenalkan sejumlah aturan keselamatan berkendara kepada siswa. Anak-anak diingatkan bahwa pengendara di bawah umur tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, orang tua maupun kakak yang mengantar siswa ke Sekolah diminta untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional serta tidak membawa penumpang lebih dari dua orang, karena sangat membahayakan.
Aipda Ade juga menekankan pentingnya kelengkapan kendaraan. Mulai dari penggunaan kaca spion, memastikan lampu sein berfungsi, hingga pemeriksaan surat berkendara sebelum melakukan perjalanan.
“Jika semua dipatuhi, kita dapat terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Karena pada akhirnya, keselamatan kita bergantung pada diri kita sendiri,” kata Aswar mengutip pesan yang disampaikan petugas.
Aswar berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin.
“Kalau bisa dilakukan setiap triwulan, sebagai bentuk penyegaran untuk anak-anak. Tingkat pemahaman mereka ini perlu terus diingatkan,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Pukul 15.00 WIB.
Selain mengandalkan sosialisasi dari Kepolisian, pihak Sekolah juga aktif memberikan edukasi keselamatan kepada murid, terutama karena lokasi Sekolah berada tepat di pinggir jalan raya yang cukup rawan. Sekolah bersama paguyuban orang tua siswa turut mengawasi anak-anak saat datang dan pulang Sekolah, termasuk membantu mereka menyeberang jalan. Guru-guru juga diterjunkan langsung untuk berjaga di gerbang Sekolah. Sementara itu, banyak orang tua murid yang atas inisiatif sendiri mengantar anak hingga ke depan pintu gerbang demi memastikan keamanan.
“Kami berharap Pemerintah dapat menghadirkan petugas secara rutin untuk membantu mengamankan lalu lintas di depan Sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. tutupnya. (DS)