Tanjungpinang, GK.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang menyalurkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap satu sebanyak 1.716 calon penerima di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Kamis (04/11/2021).
Untuk diketahui, BPNT ini adalah program tambahan Pemerintah di masa PPKM, dimana fungsi dan tujuannya adalah berupa bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS), Deden Perdamayan menjelaskan, “Penyaluran KKS ini memiliki total kuota sebanyak 5.400 calon penerima,” jelas Deden kepada awak Media ini, sekitar pukul 13.40 Wib.
Kemudian, Dirinya juga memaparkan dari jumlah kuota tersebut, nantinya akan diverifikasi lagi oleh sistem bank untuk memfilter data yang telah ada. Tujuannya agar yang sudah menerima BPNT reguler yang non aktif tidak menerima lagi di BPNT PPKM.
Perlu diketahui, penerima BPNT ini berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diajukan oleh tiap-tiap Kelurahan yang ada di setiap daerah, BPNT PPKM ini diberikan dengan jangka waktu enam bulan.
“Artinya, disini masyarakat harus masuk dulu dalam data DTKS untuk menjadi penerima Bansos seperti BPNT. Lalu, bagi masyarakat yang belum masuk di DTKS bisa mengusulkan melalui Kelurahan, namun itu bagi yang benar kurang mampu ya,” ucap Deden.
“Intinya dalam penyaluran KKS hari ini kita berharap berjalan dengan lancar, semua KPM atau CKPM betul-betul menerima kartunya karena ada sebagian masyarakat yang pulang kampung atau keluar Daerah. Dan diharapkan agar bisa hadir untuk mengambil KKS dikarenakan penyaluran ini dijadwalkan hanya lima hari”. tutupnya. (AZ).
Editor : Dina
Dinsos Tanjungpinang Salurkan KKS BPNT PPKM 2021, Ini Syarat Penerimanya
RSJ Segera Hadir di Kepri
Kepri, GK.com – Pasien dengan gangguan jiwa dalam waktu dekat tidak perlu lagi ke Pekanbaru, sebab sebentar lagi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) akan hadir di Kepulauan Riau (Kepri).
Pertemuan Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI, dr. Celestinus Gigya Munthe dan jajarannya, membahas Rencana Pengembangan RSJ di Kepri dan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendi pada bulan Agustus lalu yang membahas persiapan pembangunan RSJ di 6 Provinsi termasuk Kepri.
“Karena ada perubahan rancangan pembangunan RSJ yang awalnya Pemprov Kepri hanya diminta untuk menyediakan lahan, namun arahan terkini adalah Pembangunan RSJ juga diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan pihak Kementerian yang akan menyediakan peralatan pendukungnya, maka perlu dipetakan langkah jangka pendek dan menengahnya,” ujar Ansar, di Ruang Kerjanya, Kamis (04/11/2021).
Kemudian, Ansar menuturkan mengingat masih banyaknya pasien gangguan jiwa di Provinsi Kepri yang tidak mendapatkan perawatan, sebab RSUD Engku Haji Daud (EHD) Tanjung Uban yang melayani pasien dengan gangguan jiwa hanya menyediakan 20 bed.
“Untuk itu masih ada sekitar rata-rata 50 orang penderita gangguan jiwa yang dikirim ke Pekanbaru untuk mendapat perawatan karena keterbatasan itu. Dan tingginya angka pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa yang tidak mendapatkan perawatan di Kabupaten dan Kota,” tuturnya.
Labih lanjut Ansar memaparkan, untuk mengatasi permasalahan ini langkah jangka pendek yang memungkinkan adalah menambah kapasitas perawatan pasien gangguan jiwa di RSUD EHD dengan mengurangi kapasitas perawatan khusus Covid-19, mengingat angka BOR yang telah menurun. Selanjutnya menyurati pemda Kabupaten/Kota untuk mengirimkan pasien gangguan jiwa yang tidak mendapatkan perawatan tersebut ke RSUD EHD.
“Untuk langkah jangka menengahnya kita akan segera menyurati Kemenko PMK mengenai keberlanjutan pembangunan RSJ di Kepri. Masalah lahan juga akan segera kita selesaikan, untuk mengklasifikasikan secara khusus penderita gangguan jiwa yang berasal dari kepulangan Pekerja Migran Indonesia harus diperiksa lebih lanjut mengenai penyebab gangguan jiwanya,” tambahnya.
Sementara itu, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Pemprov Kepri dr. Vitta Deskawaty menyampaikan, di Kepri tenaga Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa sudah cukup mumpuni dengan total 12 orang.
“SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) kita tersebar di Tanjungpinang, Batam, Karimun, dan Natuna” ungkap Vitta.
Selanjutnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI, dr. Celestinus Gigya Munthe menyampaikan seperti yang dikatakan Menko Muhadjir sebelumnya, urgensi dibangunnya Rumah Sakit Jiwa di 6 Provinsi tersebut adalah tingginya treatment gap, disebabkan karena kurangnya ketersediaan layanan Kesehatan jiwa.
“Serta berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi mendirikan paling sedikit 1 rumah sakit jiwa, dan Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendirikan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud,” ujar dr. Celestinus Gigya Munthe.
Pertemuan tersebut dihadiri Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Kesehatan M. Bisri, perwakilan KKP Kelas II Tanjungpinang, dan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Pemprov Kepri. (*).
Editor : Dina
35 Titik Lokasi Dianggap Rawan Banjir, Ini yang Dilakukan PUPR Tanjungpinang
Tanjungpinang, GK.com – Banjir merupakan suatu persoalan serius yang harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah. Karena begitu banyak dampak buruk yang akan ditimbulkan dari terjadinya banjir, mulai dari masyarakat bisa kehilangan harta benda akibat terendamnya barang-barang oleh genangan air, mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, bahkan terkadang banjir juga bisa merengkut nyawa manusia, hingga membuat lumpuh suatu Daerah.
Tanjungpinang merupakan Daerah yang ada di Kepulauan Riau yang letaknya persis di Ibu Kota Provinsi Kepri. Mirisnya lagi, beberapa tahun ini Kota Tanjungpinang juga sempat menjadi sorotan karena merupakan salah satu Daerah yang ada di Kepri yang kerab menjadi langganan banjir. Bahkan diawal tahun 2021 lalu, beberapa ruas jalan di Kota ini sempat mengalami kelumpuhan hebat akibat diterjang oleh banjir. Salah satu penyebab terjadinya banjir tentunya penyaluran air yang kurang baik.
Dalam mengantisipasi terjadinya banjir di musim hujan saat sekarang ini, agar kejadian banjir tidak terulang lagi seperti diawal tahun 2021 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) telah menormalisasikan titik-titik yang dianggap rawan akan terjadinya genangan air.
Dikatakan Kabid SDA, Salman, “Berdasarkan pasca banjir di awal tahun kemaren, untuk diketahui ada sekitar 35 titik lokasi yang dianggap rawan banjir. Untuk lokasi terparah itu ada diarea batu 9, Jembatan Buaya, Bangun Sari, dan beberapa titik lainnya,” terangnya, Kamis (04/11/2021) pukul 13.00 Wib.
Dijelaskan olehnya, “Genangan air tersebut disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan dimensi saluran yang tidak dapat menampung, lalu ditambah pasang tingginya air laut, sehingga terjadilah benturan aliran air di masing-masing lokasi,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi agar peristiwa itu tidak terjadi lagi, pihaknya sudah melakukan normalisasi aliran air sedari pertengahan tahun 2020 lalu hingga tahun 2021.
“Dan terkait hal ini juga dibantu oleh PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang berperan penting dalam mengatasi masalah ini,” tambahnya.
“Kami juga sangat berterimakasih kepada PUPR Provinsi dan BWS yang telah membantu menormalisasi saluran air di beberapa titik yang berpotensi terjadinya banjir dari Hulu dan Hilir di Kota Tanjungpinang ini,” ucap salman.
Selanjutnya, untuk beberapa titik yang belum di normalisasi oleh PUPR Kota Tanjungpinang, pihaknya mengaku kesulitan dalam mengakses ke tempat tersebut dikarenakan padatnya permukiman warga yang ada di lokasi itu.
“Kami kesulitan untuk mengakses alat-alat ke tempat tersebut. Namun kami berupaya lakukan sebisa mungkin untuk melebarkan lagi saluran air yang ada, walaupun dengan cara manual. Mudah-mudahan kedepannya akan ada solusi agar kami bisa bekerja secara maksimal,” harapnya.
Pada kesempatan itu, tak lupa Salman juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air yang ada di permukiman, maupun saluran drainase yang ada dipinggir-pinggir Jalan Kota Tanjungpinang.
“Untuk masyarakat, tolonglah agar dapat membuang sampah pada tempatnya, karena masalah banjir ini adalah PR kita bersama. Jika sampah menumpuk di saluran air, maka tentunya akan menghambat jalur aliran air, sehingga inilah yang akan menyebabkan genangan air terjadi. Maka dari itu, mari bersama-sama kita jaga Kota Tanjungpinang ini agar menjadi lebih baik lagi kedepannya”. tutupnya. (AZ).
Editor : Dina
Ini Penjelasan Kepala DKP2KB Tanjungpinang Terkait Keterlambatan Pembayaran Insentif Nakes
Tanjungpinang, GK.com – Terkait insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang belum juga dicairkan, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang, dr. Elfiani Sandri MPH saat dikonfirmasi oleh awak Media menjelaskan jika saat ini, pencairan tersebut masih dalam tinjauan Inspektorat.
“Kita tidak bisa langsung ajukan pencairan insentif, karena masih ada beberapa tahap atau proses yang harus kita ikuti. Sebetulnya, untuk pencairan itu diajukannya per bulan,” ujar Elfiani Sandri, Kamis (04/11/2021) sekitar pukul 16.00 Wib di Ruang Kerjanya.
Baca Juga :
“Saat ini kita masih menunggu pengajuan dari Puskesmas untuk pencairan insentif Nakes. Jika sudah ada pengajuannya, maka langsung akan di proses atau diajukan ke Inspektorat,” terangnya.
“Untuk Puskesmas, pihak kita yang proseskan pengajuannya, tidak termasuk Rumah Sakit, karena kalau Rumah Sakit, mereka sendiri yang akan langsung mengajukannya ke Inspektorat”. tutupnya. (FS).
Editor : Dina
Kecamatan Moro Termasuk Wilayah Rentan Rawan Pangan
Karimun, GK Com – Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menganalisa bahwa, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA), Kecamatan Moro masuk dalam wilayah Rentan Rawan Pangan.
Saat ditemui oleh awak Media ini, Plt. Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan Zulkarnaini, S.P menjelaskan, FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan, sebagai acuan dalam upaya mengentaskan wilayah rentan dengan rawan pangan.
“Berdasarkan FSVA tersebut, Kecamatan Moro menjadi salah satu wilayah yang rentan rawan pangan yang ada di Kabupaten Karimun,” ujar Zulkarnaini, Kamis (04/11/2021) sekitar pukul 11.15 Wib di Ruang Kerjanya.
Lalu, Zulkarnaini juga menuturkan, data kerentanan pangan tersebut bisa dilihat dari data Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pangan dan Pertanian.
“Berdasarkan klasifikasi dari Kabupaten/Kota terdapat 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi”. tuturnya. (RP).
Editor : Dina
Gubernur Sambut Baik Pengembangan Energi Listrik Alternatif di Kepri
Kepri,GK.com – Rencana pengembangan sumber energi listrik alternatif di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat respon yang baik dari Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad.
Dalam pertemuan Gubernur bersama PT. Pertamina Power Indonesia di Swissbell Hotel, Batam, pada Rabu (03/11/2021). Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mendukung penuh terkait pengembangan sumber energi alternatif, salah satunya adalah pengembangan sumber energi listrik dari tenaga surya.
“Dalam peralihan sumber energi dari batu bara, minyak bumi, dan gas ke sumber energi alternatif, dalam upaya memaksimalkan green energy, akan kita dukung semaksimal mungkin. Ini juga akan mendukung program Kepri Hijau dan Kepri Terang,” kata Ansar.
Kemudian, Ia menuturkan dalam upaya pengembangan PLTS ini bukan tanpa hambatan, lahan adalah masalah utama. Lahan yang diperlukan, diproyeksikan seluas lebih kurang 2000 Ha.
“Alternatif lain adalah pemanfaatan permukaan air, baik laut maupun danau untuk instalasi panel surya saya rasa masih memungkinkan. Kita akan melihat kandidat lokasi yang tepat pertimbangan lokasi dan jarak yang baik dan juga dari sisi cost nya tidak terlalu mahal. Baik anak perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta murni dapat berpartisipasi dalam pengembangan PLTS ini. Dengan segala hambatan lahan dan alternatifnya, yang terpenting adalah peralihan dari sumber energi tak terbarukan ke energi alternatif tetap berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Rayon II PT. Pertamina Power Indonesia, Willian Handoko Gotama menyampaikan saat ini Pertamina tidak hanya bergerak di bidang minyak dan gas saja tetapi di bidang energi juga.
“Kepri memiliki potensi untuk pengembangan energi, khususnya PLTS. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, kami memerlukan support dari Pemprov Kepri karena dengan pengembangan PLTS ini juga akan mendukung Program Kepri Terang dengan energi yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan”. kata Wilian.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Sales Manager Retail Kepri PT. Pertamina (Persero) Fachrizal Imanuddin, Sales Branch Manager Rayon I. PT. Pertamina (Persero) Reiza Pradipta Ma’ruf, Anggota DPRD Provinsi Kepri Sahat Sianturi, dan Kepala Dinas ESDM Kepri Hendri kurnadi. (*).
Editor : Dina