Kepri, GK.com – Melalui hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa dan Rapat Kerja (Raker) Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (12/2/2022), Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua ICMI Provinsi Kepri periode 2022-2027.

Hadir dalam acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi, Ketua Orda ICMI Tanjungpinang Lamidi, Rektor UMRAH Prof. Agung Dhamar Syakti, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri.

Penunjukan Ansar Ahmad saat itu sebagai Ketua ICMI merupakan sebagai aspirasi dari pengurus organisasi daerah seluruh Kepri yang hadir pada Raker tersebut.

Dijelaskan oleh Sardison selaku Ketua Pelaksana Raker Orwil ICMI Kepri, dipilihnya Ansar Ahmad saat itu merupakan sosok yang tepat, dan dinilai memiliki kapabilitas dalam membawa Orwil ICMI Kepri demi mendukung pengembangan kemajuan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ansar Ahmad mengatakan bila keberadaan Orwil ICMI Kepri merupakan sebagai wadah bagi para cendikiawan muslim sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan visi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya.

“Organisasi Wilayah ICMI Kepri yang diperkuat oleh Orda ICMI Kabupaten dan Kota saya yakini memiliki kapasitas, kapabilitas, serta niat yang luhur untuk dapat bersama-sama membangun Kepri yang lebih baik kedepannya,” ucap Ansar.

Ansar berharap, dukungan dan kontribusi positif dari Orwil ICMI Kepri nantinya dapat memberikan pandangan, gagasan, serta sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan.

Raker Wilayah ICMI Kepri Tahun 2022 juga mendapatkan keistimewaan tersendiri. Sebab, Ketua Umum ICMI Prof. Arif Satria hadir langsung dalam menutup Raker Wilayah ICMI Kepri kali ini. Arif Satria sendiri baru terpilih sebagai Ketua Umum ICMI pada Muktamar ICMI yang digelar di Bandung pada 4-6 Desember 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Arif Satria juga menerangkan bahwa, ICMI memiliki empat agenda transformasi guna memberikan warna dan dukungan positif bagi dinamika umat Islam dan kebangsaan Indonesia.

Yang pertama yaitu, ICMI harus mampu menjadi sumber inspirasi Bangsa, sebab ICMI adalah tempat para cendekiawan yang punya keunggulan dalam memahami arus perubahan serta menawarkan agenda-agenda solusinya.

Agenda kedua adalah, ICMI harus mampu rumah bersama umat Islam.  ICMI menurut Arif Satria tidak boleh meninggalkan perannya dalam membangun kebersamaan umat Islam untuk proses transformasi ini.

Lalu agenda yang ketiga adalah ICMI harus terus mengawal proses transisi demokrasi.  Saat ini di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ICMI berkewajiban menjalankan peran politik moral, bukan politik praktis. ICMI harus menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah dan konflik.

“Agenda yang keempat yaitu ICMI harus memiliki kepeloporan dalam agenda aksi untuk ikut serta menyukseskan cita-cita Bangsa Indonesia yang menjadi peradaban yang unggul dan maju”. tutupnya. (Red/Ist).

Editor : Milla

Kepri, GK.com – Peralihan atau migrasi siaran TV analog ke digital merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 60A. Di situ disebutkan perpindahan sistem siaran dari analog ke siaran digital atau disebut ASO (Analog Switch Off) paling lambat dilakukan setelah dua tahun Undang-Undang tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan dengan siaran televisi digital selambat-lambatnya pada 02 November 2022.

Seperti dikutip dari laman siarandigital.kominfo.go.id, siaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi yang akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dan canggih teknologinya untuk masyarakat Indonesia. Karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh penonton akan lebih baik.

Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu dari lima Provinsi di Indonesia yang ditetapkan Pemerintah masuk dalam tahap I migrasi ini selain Aceh, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dari kelima Provinsi tersebut, terdapat 15 Kabupaten/Kota yang telah siap bermigrasi. Dari Kepri, Tanjungpinang, Batam, Bintan dan Karimun masuk dalam daftar tersebut.

Namun belakangan Kementerian Kominfo memutuskan untuk menunda pelaksanaan migrasi pada daerah tahap I yang sejatinya dijadwalkan dimulai pada 17 Agustus 2021 menjadi 2 Desember 2021 atau serentak dengan tahap II, dikarenakan Pemerintah masih berfokus menangani pandemi Covid-19 saat itu.

Dengan dimulainya implementasi ASO di Kepri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri berkomitmen penuh menyukseskan program Pemerintah ini dengan terus menyosialisasikan program migrasi siaran analog ke digital kepada masyarakat.

Disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, “urgensi peralihan siaran ini selain sebagai perwujudan amanat UU Cipta Kerja, juga implementasi ASO sesuai arahan dari Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang merupakan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura,” katanya.

“Keduanya telah menerapkan migrasi siaran analog ke digital sejak tahun 2019. Kemudian khusus di Kepri, upaya ini juga untuk menghilangkan persoalan interfrekuensi radio antara Malaysia, Singapura dan Indonesia, khususnya di daerah Perbatasan” ungkap Hasan, Kamis (10/2).

Selanjutnya, untuk mengatasi kebimbangan masyarakat Kepri akan biaya yang harus dikeluarkan dalam menonton siaran digital, Hasan juga menekankan bahwa siaran digital yang ditonton adalah sepenuhnya gratis. Karena siaran TV digital tidak sama dengan streaming internet, atau TV berlangganan.

“Siaran digital ini berkonsep FTA (Free To AIR). Artinya siaran yang dipancarkan itu gratis, tidak ada itu biaya berlangganan, atau biaya kuota internet” tegas Hasan.

Namun, Hasan tak menampik bahwa peralihan siaran memerlukan perangkat Televisi yang telah mendukung siaran digital. Jika TV yang dimiliki masyarakat telah memenuhi spesifikasi digital, maka otomatis siaran akan langsung diterima. Namun jika tidak, masyarakat perlu menyediakan Set Top Box (STB) yang berperan mengubah siaran digital yang ditangkap antena menjadi sinyal analog yang bisa dibaca televisi analog.

“Jangan khawatir, STB harganya cukup terjangkau. Dengan STB masyarakat tidak perlu membeli TV baru untuk menikmati siaran digital. Bahkah TV tabung lawas pun bisa digunakan untuk menonton siaran digital” ucap Hasan.

Hasan juga menyampaian concern Pemerintah yang melihat kemungkinan adanya masyarakat tidak mampu yang terdampak ASO dengan skema STB subsidi yang telah disiapkan oleh Pemerintah. STB subsidi ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Khusus di Kepri, menurut Hasan Pemerintah akan membagikan sebanyak 16 ribu STB kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria.

“Saat ini Pemerintah telah menyalurkan 100 STB itu ke Kota Batam. Nanti itu juga akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk beralih ke siaran digital, selebihnya penyaluran itu akan terus berlangsung secara bertahap”. tutupnya. (ron).

Editor : Nur