Sabtu, Juni 20, 2026
Beranda blog Halaman 450

Penantian Pemkab Karimun Menunggu SE Imigrasi Dan Kemenhub

Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun
Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun

Karimun, GK.com –  Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan akan di buka. Meski begitu, segala persiapan sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, baik berkaitaan persyaratan keberangkatan, maupun kedatangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang menjadi prioritas utama Pemkab dalam menyambut kedatangan Wisman.

Tentunya dalam hal ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bersama Stakeholder terkait menjadi Garda Terdepan.

Kepada awak Media ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kabupaten Karimun Novi Hendri mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi lintas sektor beberapa waktu lalu.


“Kita sudah melaksanakan Rapat Koordinasi lintas sektor, dan itu semua sudah siap. Tinggal saat ini menyempurnakan masalah teknis dilapangan dan regulasi terkait pembukaan Pelabuhan Internasional,” ungkap Novi Hendri, Selasa (05/04/2022) sekitar pukul 10.51 Wib melalui pesan Whatsapp.


Banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya kapan akan dibukanya kembali Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, dijelaskan Novri bahwa pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE).

“Jika nanti SE dari Imigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah keluar, maka jalur Internasional akan dibuka, untuk saat ini saya belum bisa memastikan kapan SE tersebut keluar. saat ini kita hanya bisa berusaha dalam mempersiapkan diri, dan menunggu,” jelas Novri.

Ia berharap kepada masyarakat yang ingin bepergian keluar Daerah, maupun masuk ke wilayah Karimun agar dapat menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

“PeduliLindungi seharusnya sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat, khususnya yang bepergian ke luar Daerah, wajib menerapkan Aplikasi ini guna menekan laju angka Covid-19, dimana dengan Aplikasi PeduliLindungi nantinya petugas dapat mengetahui mana penumpang yang belum melengkapi diri dengan persyaratan yang selayaknya,” tuturnya.

“Vaksin menjadi persyaratan utama dalam bepergian saat ini, penumpang diwajibkan untuk menerima Vaksin Dosis Pertama hingga Vaksin Booster. Apabila calon penumpang belum melengkapi dengan Vaksin Booster atau baru menerima Vaksin ke- 2 setelah waktu yang di berikan, maka penumpang wajib melakukan Tes Antigen”. tegasnya. (IWD).

Editor : Milla

Di Nahkoda Danpuslatpurmar 9 Dabo Singkep, Ini Harapan KONI

Danpuslatpurmar 9 Dabo Singkep bersama KONI Ist
Danpuslatpurmar 9 Dabo Singkep bersama KONI Ist

Lingga, GK.com – Pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Lingga menetapkan Danpuslatpurmar 9 Dabo Singkep sebagai Ketua Umum Kick Boxing Indonesia Kabupaten Lingga.

Dalam rapat yang di gelar KONI tersebut, disepakati secara aklamasi sebagai Ketua Umum yakni Mayor Mar. Adid Kurniawan Wicaksono, M.Tr.Opsla Priode 2022 sampai dengan Preiode 2026 mendatang.

Atas kepercayaan yang di berikan, Mayor. Adid berkomitmen akan terus membangun prestasi Kick Boxing. Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat setempat, tentu ini tidak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Olahraga Kick Boxing merupakan salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam pagelaran Pekan Olahraga Provinsi Kepri di Bulan November 2022 mendatang, maka dari pada itu marilah kita bersama-sama memajukan Kick Boxing ini,” ujar Mayor Adid, Senin (04/04/2022).

Sementara itu menurut Ketua KONI Kabupaten Lingga, Abdul Gani Atan Leman menyampaikan potensi olahraga beladiri ini sangat diperhitungkan.

“Diharapkan dengan kehadiran Pelatih dari Marinir di lingkungan Kabupaten Lingga, dapat membawa angin segar dalam pembinaan prestasi di bidang olahraga, mengingat lawan-lawan dari Kabupaten di Provinsi Kepri cukup diperhitungkan”. ungkap Abdul Gani. (Red/Ist).

Editor : Milla

Bank Riau Kepri di Nilai Tidak Transparan, Pemko Batam Diharapkan Bangun Bank Daerah

Wakil Ketua Pansus, Udin P Sihaloho (Ist)
Wakil Ketua Pansus, Udin P Sihaloho (Ist)

Batam, GK.com – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Udin P Sihaloho mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam memiliki Bank Daerah sendiri.

Hal tersebut, disampaikan Udin P Sihaloho setelah membahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemko Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Ranperda tersebut, Pemko Batam akan berencana menambah nominal penyetoran modal kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp 100 miliar.

“Diawal, saham Pemko sekitar Rp 50 miliar di Bank Riau Kepri, lalu Pemko rencana akan menambah Rp. 100 Miliar jadi totalnya sekitar Rp 150 miliar. Kerjasama antara Pemko Batam dengan Bank Riau Kepri memang  sudah lama terjalin, namun mengapa dengan modal sebesar itu, tidak berpikir untuk membangun Bank Daerah sendiri,” ungkap Udin, Senin (04/04/2022) di Gedung DPRD Batam.

Penambahan modal bagi Bank Riau Kepri dianggap tidak masuk akal, mengingat Corporate Social Responsibilit (CSR) yang tidak pernah dirasakan oleh Masyarakat Kota Batam.

“Bank Riau Kepri selama ini tidak bersifat transparan kepada DPRD Kota Batam, berapa yang mereka keluarkan, dan apa saja yang mereka bangun,” tanya Udin.

Dalam hal ini, Tim Pansus  menyarankan agar Pemko Batam segera mendirikan Bank Daerah sendiri, dengan modal mencapai Rp 200 miliar. Pihaknya optimis, apabila Bank milik Pemko Batam bisa lebih berkembang, bahkan akan lebih eksis di Kota Batam.

“Asalakan dikelola dengan orang yang tepat, tidak hanya sekedar berkembang ke depannya, Bank Daerah ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Kota Batam, serta  pembayaran gaji Pegawai, Anggota Dewan, dan Pajak bisa melalui Bank Daerah,” tuturnya.

Udin juga menjelaskan, selama ini perputaran uang Pemko Batam di PT Bank Riau Kepri bukan hanya dari Rp 50 miliar penyertaan modal itu saja. Termasuk juga pajak Restoran dari Masyarakat Kota Batam yang dipotong melalui Tapping Box juga mengendap.

“Pengadaan Tapping Box ini siapa yang lakukan. Pemko atau Bank Riau Kepri ? Tapping Box ini bisa kita perbanyak, alasannya Pemko terlalu mahal kalau sediakan alatnya. Kenapa berharap penuh ke Bank Riau Kepri jika Bank lainpun bersedia”. tutunya. (Red/Ist).

Editor : Milla

Anton Suanda : PSDKP Sebagai Garda Terdepan Melindungi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Penanggungjawb Wilker Karimun, Anton Suanda, S.Pi
Penanggungjawb Wilker Karimun, Anton Suanda, S.Pi

Karimun, GK.com – Penanggungjawab Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tanjung Balai Karimun, Anton Suanda, S.Pi mengatakan, untuk menciptakan potensi sumber daya laut yang kondusif perlu adanya pengawasan.

Maka dari itu, pentingnya peran PSDKP di setiap Daerah untuk memastikan ketertiban, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada.

“PSDKP sendiri sebagai garda terdepan dalam mengawal dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Anton Suanda, Senin (04/04/2022) sekitar pukul 10.45 Wib di Ruang Kerjanya.

Perlu di ketahui bahwa, PSDKP tidak bisa bekerja sendiri, melainkan juga membutuhkan kerjasama dari Stakeholder terkait, yaitu dari Organisasi Pemerintah Dareah (OPD) yang ada.

“Tugas pengawasan ini bukanlah tugas mudah, karena perlu adanya komunikasi dan kerjasama dengan Stakeholder terkait, karena kita tidak akan bisa menjaga laut sendirian”. tuturnya.

Saat itu, Anton juga berpesan, agar kita bisa memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, serta menggunakan nya secara bijak, benar, legal, dan tidak merusak. (RP).

Editor : Milla

Gubernur Kepri Ajak Bupati KKA Temui Menteri Perhubungan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Ist).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Ist).

Kepri, GK.com – Demi kemajuan Pariwisata di Anambas, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menegaskan komitmennya dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat memimpin langsung rapat pengelolaan lahan wisata KKA di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Minggu (03/04/2022), dengan terus memberikan dukungan agar Pariwisata di KKA semakin berkembang.

“Prinsip utamanya adalah kita ingin Anambas mampu menjadi destinasi Pariwisata yang semakin terkenal dengan bertambahnya resor-resor kelas dunia,” ucap Ansar.

Tak ketinggalan saat itu, Ansar pun menceritakan pengalaman pribadinya tentang bagaimana orang-orang penting atau pejabat Negara yang menemuinya selalu membahas tentang keindahan Pulau Bawah di Anambas yang tersohor diseluruh dunia.

Untuk semakin mempercepat perkembangan Pariwisata di Anambas, Ansar menginstruksikan jajarannya seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah perizinan agar dapat mengundang minat investor untuk menanamkan modal mereka di Anambas.

Saat inipun, ada satu Perusahaan swasta yaitu PT Symbiosis yang sangat serius membangun resor wisata di pulau Sagu Dampar, Siantan Timur, Kepulauan Anambas. Menurut Foster perwakilan Perusahaan tersebut, izin pembukaan resor di Pulau Sagu Dampar sangat ditanggapi serius oleh Ansar.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris juga sangat mengapresiasi keseriusan Gubernur Ansar dalam memajukan sektor Pariwisata di Kepulauan Anambas. Menurutnya, Pariwisata Anambas memang menjadi program utama dirinya selama dua periode menjadi Bupati KKA.

“Saya sangat berterima kasih pak Gubernur mau memberikan perhatiannya untuk Pariwisata di Anambas, memang kita harus terus berkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar perizinan untuk resor-resor wisata bisa selesai dengan cepat,” kata Abdul Haris.

Selain itu, Gubernur Ansar bersama Abdul Haris juga berencana untuk menemui Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi untuk mengusulkan Bandara Jemaja di Anambas dapat menjadi Bandara Internasional.

“Supaya penerbangan ke Anambas bisa langsung ke Bandara Jemaja tidak perlu lagi transit di Batam, sehingga ini dapat memudahkan Wisatawan Mancanegara yang ingin berlibur ke Anambas”. ungkap Ansar. (Red/Ist).

Editor : Milla

Sui Hiok Reses di 6 Wilayah Kecamatan Senayang

Anggota DPRD Lingga Sui Hiok saat Reses di 6 lokasi. Ist
Anggota DPRD Lingga Sui Hiok saat Reses di 6 lokasi. Ist

Lingga, GK.com – Sui Hiok, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar Reses masa sidang pertama Tahun 2022 di 6 wilayah Kepulauan Senayang. Dalam resesnya, Politisi Partai Demokrat itu menemukan berbagai permasalahan di tengah masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat.

Banyaknya kartu BPJS yang tidak berlaku, alat tangkap nelayan, renovasi tempat ibadah, tambatan perahu, listrik, lampu jalan, jalan lingkungan, serta batu miring menjadi persoalan dan harapan bagi masyarakat agar dapat terealisasi kedepannya.

“Pelabuhan ponton yang dari Provinsi sudah hampir ambruk, kemudian masyarakat setempat juga meminta adanya tambatan perahu tambahan,” ucap Sui Hiok, Sabtu (02/04/2022) saat melaksanakan Reses di Desa Benan.

Diwilayah selanjutnya, yakni Desa Mensanak, masyarakat setempat juga  mengharapkan lampu jalan surya, jalan lingkungan, mobil ambulance, motor kaisar dan batu miring. Begitu juga ketika Ia tiba di Pulau Nopong, banyak keluhan dan permintaan warga kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian saat Reses di Desa Mensanak, masyarakat setempat sangat mengharapkan lampu jalan surya, jalan lingkungan, ambulan, kaisar dan batu miring. Serta ketika Ia tiba di Pulau Nopong juga banyak keluhan dan permintaan warga kepada Pemerintah Daerah yang hingga kini belum terpenuhi.

“Di Nopong, Masyarakat meminta perbaikan pelabuhan yang menjadi jalur utama bagi Anak-anak Sekolah dan para Nelayan kini kondisinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Renovasi masjid juga menjadi harapan mereka,” jelas Sui Hiok.

“Kalau di Teluk Ibul Desa Cempa, yang sangat diharapkan masyarakat adalah jalan penghubung antara Teluk Ibul ke Cempa, tambatan perahu yang sudah roboh, perluasan mushola, serta tempat olahraga, dan lapangan bola volly,” sambung Sui Hiok.

Ada dua lagi perkampungan yang dikunjungi Sui Hiok dalam perjalanan Resesnya. Menunu Desa Ujung Kayu dan Suak Buaya, “Di Ujung Kayu, warga meminta agar dapat membantu lampu surya yang dapat di pergunakan di Rumah Warga, Pelantar, serta Polindes yang tidak ada petugas kesehatan berjaga.

“Di Suak Buaya tidak adanya majelis Guru dan minimnya Guru, kartu BPJS yang tidak berlaku, meminta PLN Laboh agar dapat mendistribusikan Listrik ke Desa Suak Buaya, Sebong, dan Sarus, karena masih satu daratan dengan Pulau Sebangka. Yang terakhir diharapkan warga adalah bantuan Renovasi Masjid,” sebutnya.

“Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan kita tampung dan kita akan melakuakn koordinasi bersama Instansi terkait guna mendapatkan perencanaannya. Harapan saya sendiri tentu apa yang diharapkan masyarakat ini dapat terealisasi”. pungkasnya. (Ist).

Editor : Milla