Sabtu, Juni 20, 2026
Beranda blog Halaman 447

Rakerda Bangga Kencana Provinsi Kepri Dibuka Gebernur

Gubernur Kepri saat membuka Rakerda Bangga Kencana. (ist)
Gubernur Kepri saat membuka Rakerda Bangga Kencana. (ist)

Kepri, GK.com – Mengusung tema  “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumberdaya Konvergensi Lintas Sektor”, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka langsung  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bangga Kencana Provinsi Kepri.

Pada acara yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (13/04/2022) itu, membahas terkait upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup di lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan masyarakat.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam kesempatan itu menuturkan, sebagai program yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kepri, keluarga sebagai unit masyarakat yang terkecil memegang peranan penting untuk menjadi pijakan awal menuju masyarakat Kepri yang kuat dan sehat.

“Melalui Bangga Kencana ini, kita bersama semua elemen  terkait, wajib saling berupaya dalam mewujudkan kualitas keluarga yang pada akhirnya bisa menjamin kualitas SDM di Kepri dengan memiliki keunggulan dan daya saing yang mumpuni,” ucap Ansar.

Dirinya juga berharap kepada BKKBN, melalui Bangga Kencana bisa terus memaksimalkan upaya penurunan stunting di Kepri.

“Saat ini angka stunting di Kepri ada di 17,6 persen yang membuat Kepri berada di empat Provinsi terbawah secara Nasional. Sementara angka stunting secara Nasional masih ada di angka 24,4 persen,” jelasnya.

“Target dari Bapak Presiden di tahun 2024, stunting harus turun ke 14 persen, maka dari itu kita harus kerja keras agar apa yang sudah di targetkan bisa tercapai,” tegas Ansar.

Pada saat itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga sempat menyinggung perihal bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia di tahun 2045. Menurutnya, kesempatan itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan pengembangan SDM yang didasarkan pada studi komprehensif, sehingga bisa sesuai dengan roadmap Indonesia Emas di Tahun 2045.

“Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana demografi, kita tidak boleh lengah”. tutup Ansar. (Red/Ist).

Editor : Milla

Judi Lotto di Tanjungpinang Kebal Hukum, Diduga APH Backup

Judi Lotto di Pujasera City Walk
Judi Lotto di Pujasera City Walk

Tanjungpinang, GK.com – Hingga saat ini, masih dipertanyakan kinerja Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum di Kota Tanjungpinang, maupun Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda).

Pasalnya, berulang kali para awak Media memberitakan terkait pemberitaan tentang permainan yang berbau perjudian, salah satunya yang lagi menjamur di Kota Gurindam ini adalah perjudian jenis Lotto dengan modus tebak lagu guna mengelabui mata, namun para Penegak Hukum tersebut seolah tetap saja menutup mata dan telinga.

Judi Lotto di Pelantar II tepatnya dipelantaran Hotel Laut Jaya

Lagi, pembicaraan publik pun bermunculan terkait hal ini, apalagi saat ini Umat Muslim di seluruh Dunia sedang menjalani Ibadah Puasa.

“Kita heran, kenapa seolah Hukum ini Tajam ke Bawah, namun Tumpul ke Atas. Harusnya bapak-bapak yang duduk disana lebih Peka terkait hal ini. Mau jadi apa Kota kita ini,” ujar Wiwin salah satu masyarakat asli Kota Tanjungpinang kepada Media ini, Kamis (14/04/2022) sekitar pukul 00.15 Wib.

Judi Lotto di Pujasera Family

“Apa mungkin mau tunggu terjadi keributan dulu baru Penegak Hukum turun ?”. tanya nya.

Seperti diketahui, Bulan Ramadhan adalah Bulan Suci dimana Umat Islam sedang menjalankan Ibadah Puasa. Namun mirisnya, para Pengusaha Perjudian terkesan seolah tidak menghargai hal tersebut. Dan seolah tempat-tempat usaha itu juga mendapatkan dukungan dari Aparat Penegak Hukum.

Hal ini bisa dilihat dengan lancarnya usaha perjudian yang di buka secara terang-terangan di Pujasera City Walk, Pujasera Family, dan di Pelantar II tepatnya dipelantaran Hotel Laut Jaya yang hingga kini tidak adanya penertipan dari pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum. (Tim).

Editor : Ron

Wan Darussalam Resmi Duduk Sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam

Wan Darussalam saat dilantik. (Ist)
Wan Darussalam saat dilantik. (Ist)

Jakarta, GK.com – DR. Ir. Wan Darussalam, M.Sc dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto melantik sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam.

Pelantikan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Rabu (13/4/2022) berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan, serta Pengangkatan Anggota Bidang Pengusahaan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 April 2022.

Pada kesempatan itu, Airlangga berpesan kepada Wan Darussalam sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam mendukung pengembangan 2 KEK yaitu KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Teknik.

“BP Batam dengan formasi yang lengkap, diharapkan menjadi fasilitator dan faktor penarik untuk pengembangan investasi di Batam,” ujar  Airlangga.

Dengan formasi ini, diharapkan Batam dapat  menangkap berbagai peluang baru dengan tetap mempertahankan peluang yang ada seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung, data center, pariwisata berbasis budaya, serta mempercepat pembangunan Infrastruktur Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar.

“Saya ingin BP Batam dapat meningkatkan perekonomian di Batam dan merealisasikan berbagai rencana atau minat investasi baru, guna menunjang perekonomian regional serta nasional,” kata Airlangga.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Kepala dan para Anggota Bidang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program strategis Pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam, terutama dalam mengimplementasikan PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Sejalan dengan dilantiknya Saudara Wan Darussalam pada hari ini, akan semakin melengkapi formasi Pimpinan BP Batam untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi BP Batam”. tutur Rudi.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam saat ini membawahi 5 Badan Usaha dan 3 Direktorat yakni : Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Direktorat Restrukturisasi, Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, dan Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.

Sosok Wan Darussalam bukanlah orang asing di dunia birokrat dan telah berpengalaman kurang lebih 22 tahun. Pria kelahiran Pekanbaru pada 16 April 1962 lalu merupakan lulusan dari International Institute For Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) – The Netherlands, 1991; International Institute For Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) – The Netherlands, 1993; Universitas Airlangga – Surabaya – 2005.

Dengan kompetensi dan pengalaman yang Ia miliki, Ia juga pernah menjabat berbagai jabatan strategis.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban Wan Darussalam yaitu : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam; Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2019; Anggota Tim Kelompok Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Rempang, 2021; Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam; Ketua Tim Penyusun RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026; Ketua Tim Penyusun RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021; Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kota Batam; Wakil Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota Batam; Wakil Ketua Tim Pembina Kota Sehat Tahun 2019-2021 Kota Batam; Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam; Sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Batam; Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, 2018-2022; Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batam, 2020-2022.

Dengan pelantikan ini, maka formasi pimpinan BP Batam menjadi lengkap dan solid. Formasi ini sekaligus menjadi kekuatan,  sinergitas dan koordinasi manajerial yang semakin baik untuk pembangunan progresif dan perencanaan strategis Batam kedepan. (Red/Ist).

Editor : Milla

Poin yang di Bahas Ansar Saat Terima Audiensi KPU Dan Banwaslu Kepri

Gubernur saat terima Audiensi bersama KPU dan Banwaslu Kepri. (Ist).
Gubernur saat terima Audiensi bersama KPU dan Banwaslu Kepri. (Ist).

Kepri, GK.com – Membahas terkait usulan perencanaan pembangunan Gedung Kantor KPU dan Bawaslu di daerah perkantoran pulau Dompak, serta permohonan untuk memfasilitasi acara sosialisasi dengan masyarakat sebagai program edukasi kepada masyarakat tentang Pemillihan Umum (Pemilu), Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sriwati beserta jajarannya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Said Abdullah Dahlawi bersama jajarannya.

Menanggapi permohonan itu, Ansar menyampaikan bahwa usulan perencanaan pembangunan Gedung tersebut perlu di bahas lebih lanjut dan intens.

“Nanti akan kita coba bahas dengan dinas-dinas terkait berkaitan anggarannya, dan tahap-tahap pembangunannya, kemungkinan di Tahun 2023 kita dapat realisasikan tahap awalnya. Yang jelas ini akan kita programkan terlebih dahulu,” ucap Ansar  di Ruang Kerja Gubernur Lantai 4, Selasa (12/4/2022).

Ditambahkan Ansar saat itu, jika fokus Pemerintah lebih mengedepankan program-program yang dijalankan untuk menunjang Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang.

“Kita akan fasilitasi program sosialisasi dari KPU dan Bawaslu. Dan tentunya akan kita bahas soal anggaran yang akan di perlukan pada Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, agar sesuai dengan harapan kita semua, terutama sosialisasi kepada masyarakat mungkin akan kita bantu, jika perlu Pemerintah akan keluarkan Peraturan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) agar dapat mengsosialiasikan kepada siswa tentang apa itu Pilkada serentak”. harapnya.

Hadir saat itu mendampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zulhendri, dan Staf Ahli Gubernur. (Red/Ist).

Editor : Milla

Kemenag Buka Program Bantuan IBP

Kabid Pakis, H. Muhammaad Syafi’i. (ist).
Kabid Pakis, H. Muhammaad Syafi’i. (ist).

Kepri, GK.com – Kementerian agama (Kemenag) Provinsi Kepri telah membuka program pengajuan bantuan inovasi bisnis Pesantren dengan konsep Peta Jalan Kemandirian Pesantren berupa bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren (IBP).

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis), H. Muhammaad Syafi’i menjelaskan, terkait bantuan IBP merupakan sebagai implementasi dari program Kemandirian Pesantren yang digulirkan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas sejak Tahun 2020.

“Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren ini dalam bentuk uang tunai, dengan mengembangkan proyek-proyek Inkubasi melalui kerja sama unit bisnis Pesantren,” jelas Syafi’i, Senin (11/04/2022) melalui pesan Via WhatsApp sekitar pukul 15.00 Wib.

Ada 4 kategori Pesantren penerima bantuan beserta rincian dana yang di keluarkan oleh setiap kategori. Untuk kategori satu dan dua Pesantren yang belum punya unit usaha, dan Pesantren yang punya unit usaha dengan rencana pengembangan maksimal Rp 250.000.000,-.

Untuk kategori ketiga dan keempat yaitu, Pesantren yang memiliki unit usaha dan telah menjalankan usahanya, yakni di masing-masing kategori pengembangan usahanya maksimal Rp. 500.000.000,- dan Rp. 600.000.000,- di sesuaikan dengan verifikasi dan hasil Pesantren unit usaha tersebut.

Adapun lembaga Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebanyak 11 Pondok, dengan penilaian mengacu pada Surat Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren nomor : B-873/DJ.I/Dt.I.V/HM/.01/04/2022 tanggal 08 April 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Presentasi Rencana Bisnis/Usaha Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun 2022. Tahapan pelaksanaan presentasi rencana bisnis/usaha dilakukan dalam bentuk video maksimal 5 menit.

“Untuk video presentasi rencana/bisnis usaha dikirim melalui link paling lambat tanggal 17 April 2022.   Jika pesantren tidak mengirim video pada batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak melalukan presentasi”. pungkasnya. (RP).

Editor : Milla

Ratusan Mahasiswa Batam Demo di Depan Gedung DPRD Batam, Ini Jawaban Waka I

Perwakilan Mahasiswa saat menyampaikan aspirasi Rakyat
Perwakilan Mahasiswa saat menyampaikan aspirasi Rakyat

Batam, GK.com – Ratusan Mahasiswa se- Kota Batam yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar Demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam sekitar Pukul 14.30 Wib, guna menyuarakan Aspirasi Rakyat.

Untuk diketahui pada hari ini, tanggal 11 April 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Indonesia melakukan aksi di seluruh pelosok yang ada di Negeri ini untuk menolak terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, menolak Amandemen UU 45, kesetabilan  harga bahan pokok, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta menuntut untuk mengkaji ulang Undang – Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN).

WAkil Ketua I DPRD Batam, Kamaludin
Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaludin

Tak lupa dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Kota Batam juga meminta para Anggota Dewan Kota Batam untuk menghampiri mereka disisi Jalan, seraya menyuarakan Orasi dan menyayikan lagu kebangsaan, serta menyuarakan Yel – yel penyemangat.

“Untuk Pemilu di tunda itu berupa isu. Karena penundaan Pemilu sama saja merubah UU, dan yang berhak merubah UU ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR,” tegas Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Kamaludin di depan Jalan masuk pintu DPRD Batam saat menjumpai adek-adek mahasiswa.

“Yang Pertama : Pemilu sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Februari 2024 mendatang, Kedua : Presiden tidak akan 3 priode, jika tidak ada Amandemen, Ketiga : terkait kelangkaan BBM dan Sembako di Kota Batam bisa dipastikan cukup. Dan nanti kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas tindak lanjutnya”. ungkap Kamaludin kepada rekan-rekan Media. (IWD).

Editor : Milla