Jumat, Juni 19, 2026
Beranda blog Halaman 416

Jumlah Permohonan Paspor Meningkat Signifikan

Karimun, GK.com Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kabupaten Karimun, Sophian Kasim Sani menyebutkan, bahwa jumlah permohonan pembuatan paspor mengalami peningkatan yang segnifikan.

Menurutnya, peningkatan terjadi setelah di buka nya Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) yang kembali melayani Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

“Saat di buka, pelaku PPLN pada bulan Mei 2022, jumlah permohonan paspor dalam satu hari bisa mencapai 80 sampai 90 permohonan,” ujarnya, Senin (13/06/2022) sekitar pukul 11.30 Wib di Ruang Kerjanya.

Terkait permohonan pembuatan paspor, Sophian menjelaskan ada 2 kuota pelayanan dalam permohonan pembuatan paspor.

“Pertama sebanyak 65 kuota melalui aplikasi  M-Paspor,  kedua sebanyak 15 kuota melalui layanan paspor berbasis layanan HAM. Layanan HAM ini di kategori kan seperti orang sakit dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

“Semoga tahun ini keadaan kita bisa kembali normal seperti biasanya, sehingga perekonomian dan segala aspek kehidupan bisa meningkat kembali”. (RP).

Editor : Milla

Ditugaskan Gubernur Kepri Temui Stafsus Menteri Kominfo, Ini yang Dilaporkan Hasan

Jakarta, GK.comGubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, secara khusus menugaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kepri Hasan untuk menemui langsung Staf Khusus Menteri Kominfo Rosarita Niken Widiastuti di Jakarta pada Rabu (15/06/2022) guna menyampaikan progres percepatan pembangunan Tower BTS di Kepri.

Dalam pembahasannya, Hasan menyampaikan laporan dari Gubernur Provinsi Kepri bahwa sebanyak 77 BTS di Kepri sedang dibangun melalui program BAKTI Kominfo dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI). Dengan rincian yakni 35 BTS dibangun BAKTI Kominfo, dan 42 BTS dibangun oleh Dirjen PPI Kominfo.

“Ada pun progres pembangunan BTS yang dibangun BAKTI Kominfo sudah mencapai 50%, sementara untuk BTS yang dibangun oleh Dirjen PPI telah mencapai 48%. Kami dari Pemprov Kepri sangat serius ingin mempercepat penuntasan pembangunan BTS ini, karena wilayah perbatasan sangat membutuhkan akses telekomunikasi sekaligus mendukung kedaulatan Negara,” ujar Hasan.

Terkhusus di Kabupaten Natuna, progres pembangunan sebanyak 17 titik Tower BTS telah rampung 100% dikerjakan, dengan harapan masyarakat Natuna agar meningkatnya layanan telekomunikasi di Kabupaten tersebut menjadi broadband 4G.

“Kita yakin, dengan adanya sinyal broadband 4G bisa sangat membantu masyarakat khususnya di wilayah perbatasan, karena kecepatan akses informasi menjadi kebutuhan dasar yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepri,” ungkap Hasan.

Dijelaskan Hasan bahwa, untuk mempercepat penuntasan pembangunan BTS di Kepri, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyelesaikan semua kewajiban Pemda, seperti persoalan lahan. Termasuk, relokasi ke lahan yang baru dua Tower BTS yang ada di Kabupaten Bintan, dan satu yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Tinggal pembangunan fisik saja yang akan segera digesa, kami optimis Kemenkominfo bisa membantu Pemprov Kepri menuntaskan blindspot sinyal di Kepri,” harap Hasan.

Sementara itu, Niken yang didampingi Tim Telekomunikasi Kemkominfo menyampaikan apresiasinya untuk Pemprov Kepri, dalam hal ini yang sangat serius memperluas jaringan telekomunikasi di Daerah Kepri.

“Pemprov Kepri sangat membantu Kementerian Kominfo menjangkau wilayah 3T untuk memperluas sinyal broadband 4G. Kami dari Kementerian Kominfo siap memfollow up untuk mempercepat pembangunan BTS yang ada di Kepri, agar masyarakat di sana bisa segera merasakan manfaat sinyal 4G”. sebut Rosarita Niken Widiastuti.


Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kominfo akan segera mengadakan rapat koordinasi pembahasan progres dan target pembangunan infrastruktur desa-desa dan layanan seluler teknologi 4G Tahun 2022 di wilayah Jawa dan Sumatera yang akan diselenggarakan pada Kamis (28/6/2022) mendatang. (Ist).

Editor : Milla

Tarif Dasar Listrik Naik Awal Juli

Karimun, GK.com – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjustment) kepada pelanggan rumah tangga mampu non subsidi di golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2 dan P3) mulai 1 Juli 2022 mendatang.

Tujuan dilakukannya kebijakan ini guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari Pemerintah.

Saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Manager PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai Karimun, Hendrico mengatakan kebijakan tersebut berlaku seluruh Indonesia.

“Berlaku di seluruh Indonesia, itu keputusan Pemerintah Pusat. Mulai dari Sabang sampai Maroke, termasuk Kabupaten Karimun,” ungkap Hendrico, Selasa (14/06/2022) sekitar pukul 17.21 Wib.

Dijelaskan Hendrico, bahwa pihaknya menjalan kebijakan dari Pemerintah, “Tarif listrik itu kewenangan Pemerintah, PLN seluruh Indonesian sama, hanya menjalankan instruksi,” jelas Hendrico.

Perlu diketahui, besaran tarif listrik mulai 1 Juli mendatang bervariasi. Bagi pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,70/kWh menjadi Rp 1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 111.000/bulan, pelanggan R2 sebesar Rp 346.000/bulan. Sedangkan pelanggan R3, pelanggan Pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,70/kWh menjadi Rp 1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 978.000/bulan, untuk pelanggan P1 dan Rp 271.000/bulan.

Lalu untuk pelanggan P3, pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74/kWh menjadi Rp 1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 38,5 juta/bulan.

“Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kenaikan tarif listrik, dapat mengakses link publikasi Medsos   yaitu di Instagram : https://www.instagram.com/p/Ceu2QumP2PL/?utm_source=ig_web_copy_link, Facebook di  https://www.facebook.com/770509193148661/posts/1951688251697410/, sedangkan di Twitter dapat di lihat di https://twitter.com/_pln_id/status/1536203781725032448?s=20&t=rfn9UZmYeNyzm7BXRDwIqQ”. pungkasnya. (IWD).

Editor : Milla

Harga Sapi Akan Mengalami Kenaikan, Ini Penjelasannya

Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukriyanto
Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukriyanto

Karimun, GK.comUntuk memenuhi kebutuhan ketersediaan stok sapi pasca menyambut Lebaran Idul Adha, sebanyak 269 ekor sapi yang sudah terdata akan di beli oleh masyarakat Kabupaten Karimun.

Dikarenakan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang pada sapi, saat ini masyarakat Karimun masih kekurangan stok sapi.

Kepada awak Media ini, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukriyanto memastikan akan terpenuhi nya kebutuhan stok sapi di Karimun.

“Karena dalam waktu satu atau dua Minggu ini sebanyak 200-250 ekor akan masuk ke Karimun, sisanya kita peroleh dari penjualan perternak yang ada di sini,” ujarnya, Senin (13/06/2022) sekitar pukul 11.00 Wib di Ruang Kerjanya.

Sukriyanto juga menginformasikan bahwa saat ini Provinsi Kepulauan Riau berada pada zona hijau, atau terbebas dari PMK.

“Berdasarkan informasi yang kami dapat pada tanggal 19 Mei 2022 lalu, ada 18 Provinsi dan 186 Kabupaten/Kota yang terkena PMK. Dan Alhamdulillah untuk Provinsi Bengkulu dan Kepri dinyatakan terbebas dari PMK. Artinya, kita dalam zona hijau,” jelasnya.

Lebih lanjut Sukriyanto menuturkan, dengan adanya PMK ini, tidak menutup kemungkinan bisa memicu kenaikan pada harga pada sapi.

“Asumsi saya terkait kenaikan harga sapi saat ini bisa sekitaran 22 Juta atau 23 Juta per ekornya. Saya menghimbau kepada peternak sapi khususnya yang ada di Kabupaten Karimun, jika ingin menaikkan harga sapi nya, diharapkan dengan harga yang sewajarnya saja, sesuai dengan jangkauan masyarakat Karimun. Karena ini moment tahunan, dan ini juga sebagai nilai ibadah”. tutupnya. (RP).

Editor : Milla

Pelayanan di RSBP Batam Semakin Nyaman dengan Penambahan Dua Layanan Kesehatan

Klinik Anak dan Instalasi Farmasi saat di remikan
Klinik Anak dan Instalasi Farmasi saat di remikan

Batam, GK.com – Dua layanan kesehatan di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam diresmikan, Senin (13/6/2022).

Adapun ke dua layanan yang di resmikan saat itu adalah Klinik Anak dan Instalasi Farmasi.

Layanan kesehatan Klinik Anak saat ini telah ditingkatkan dengan ruangan yang lebih privasi, nyaman dan ramah bagi pasien anak. Dan terdapat Ruang main anak serta stiker-stiker dinding bergambar kartun untuk menambahkan suasana agar kelihatan lebih menghibur.

“Kami telah merenovasi Ruang Poli Klinik lama menjadi Ruang Poli Klinik Anak yang representatif, khusus kita rancang ruangan yang nyaman dan ramah anak,” ujar Afdhalun A. Hakim selaku Direktur RSBP Batam.

“Klinik anak ini di buat khusus, karena anak-anak rentan tertular penyakit bila disatukan dengan pasien dewasa. Memang sebelumnya Poli Klinik anak berada pada satu ruangan dengan layananan kesehatan lainnya. Namun biar agak spesifik, sebaiknya tidak di campur dengan orang dewasa,” jelasnya.

Sementara itu, layanan instalasi farmasi atau “depo obat” juga dibuat  terpisah dari layanan regular (BPJS). Ia menyebutkan layanan ini hadir dengan memperhatikan kenyamanan bagi pasien umum dan pasien langganan.

“Layanan farmasi ini untuk memberikan obat bagi pasien umum dan langganan yang memang kita khususkan, ini juga untuk memisahkan supaya jangan terlalu crowded (ramai) ya kalau kita menunggu di Apotik yang regular,” katanya.

Dua layanan kesehatan itu merupakan upaya dari RSBP dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas peningkatan mutu layanan kesehatan di RSBP Batam.

“Kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunnya komitmen BP Batam selalu peduli, masukan dari masyarakat dan pelanggan hingga kita selalu continue improvement supaya trust masyarakat kepada RSBP Batam semakin meningkat”. harapnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengakui pihaknya saat ini fokus pada rencana besar pengembangan KEK Kesehatan Internasional Sehat di Sekupang dengan melakukan peningkatan layanan kesehatan di RSBP Batam seperti mutu SDM dan peralatan kesehatan yang modern.

Serangkaian program dan pembangunan yang di gesa, diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi peningkatan ekonomi Batam yang semakin progresif dan perbaik positif di semua leading sektor. (Red/Ist).

Editor : Milla

Sejumlah Fraksi Menyampaikan Tanggapannya Dalam Rapat Paripurna DPRD Lingga

DPRD Lingga saat menggelar Rapat Paripurna. (ist)
DPRD Lingga saat menggelar Rapat Paripurna. (ist)

Lingga, GK.com – Beragendakan Penyampaian / Penjelasan Ranperda-Ranperda, serta Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda, dalam Rapat Paripurna yang di gelar DPRD Kabupaten Lingga itu di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin, dan didampingi Wakil Ketua I Aziz Martindaz, S.Pd, Senin (13/6/2022).

Adapun beberapa Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Lingga M. Nizar S.Sos saat itu adalah mengenai Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, serta Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.

Dari penyampaian Ranperda tersebut, ada beberapa tanggapan yang diutarakan dari Fraksi DPRD Kabupaten Lingga, diantaranya : Fraksi Nasdem yang di sampaikan oleh Raja Muchsin, SE agar Pemerintah tetap fokus di sektor Pendidikan, Kesehatan dan Insfrakstruktur. Sedangkan untuk Ranperda pemberdayaan suku laut ini bisa memberikan jaminan kepada masyarakat suku laut dalam mendapatkan hak nya sesuai tradisi dan adat istiadatnya.

Fraksi Golkar yang diwakili Said Trizwanda Lufthi menyampaikan, perlunya tetap mengupayakan perbaikan demi perbaikan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah, serta bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat.

Lalu Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa yang disampaikan oleh Sui Hiok menginginkan dalam pembahasan yang di lakukan harus mengkaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh perangkat yang berkepentingan.

Fraksi Keadilan Pembangunan dalam hal ini disampaikan oleh Anwar, A.Md.Ro dengan mengatakan perlunya mencermati realisasi indikator dan capaian kinerja laporan pertanggungjawaban APBD TA 2021 di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang masih tetap menjadi fokus utama dari Fraksi tersebut. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat suku laut, Fraksi Keadilan Pembangunan sangat mendukung Ranperda tersebut guna memajukan masyarakat suku laut.

ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Bupati Lingga terhadap tanggapan Fraksi terhadap Ranperda yang di sampaikan. Dan akan menjadi koreksi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Ranperda tersebut.

Pada Sidang Paripurna juga di hadiri oleh para Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kades, BPD dan tokoh masyarakat. (Ist/Red).

Editor : Milla