Sabtu, Juni 13, 2026
Beranda blog Halaman 354

Aunur Rafiq Optimis, Karimun Bangkit Mampu Lahirkan Atlet Berprestasi

Kegiatan Turnamen Sepak Bola Liga Karimun Bangkit saat di laksanakan. (Foto Diskominfo Karimun)
Kegiatan Turnamen Sepak Bola Liga Karimun Bangkit saat di laksanakan. (Foto Diskominfo Karimun)

Karimun, GK.com – Turnamen Sepak Bola Liga Karimun Bangkit yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Teluk Air, Kecamatan Karimun pada Senin (23/01/2023) dibuka secara resmi Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S. Sos M.Si.

“Melalui liga ini tentunya kita harapkan akan semakin memudahkan untuk menjaring anak-anak yang berbakat. Sehingga bisa mengikuti turnamen besar seperti Soeratin Cup, Popda, dan turnamen lainnya. Saya yakin Karimun memiliki banyak atlet berprestasi dalam cabang olahraga Sepak Bola,” ucap Aunur Rafiq.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, saya sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan turnamen ini. Liga perdana ini harus kita dorong bersam”. tutur Aunur Rafiq.

Bergulirnya turnamen ini ditandai dengan penendangan bola perdana oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Dandim 0317/TBK Letkol Inf Budianto Hamdani dan Sekda Karimun Muhammad Firmansyah.

Aunur Rafiq optimis, kembali bergulirnya turnamen maupun liga-liga sepak bola pasca pandemi Covid-19 dapat melahirkan banyak atlet sepak bola yang berbakat dan berprestasi.

Aunur Rafiq menilai, adanya turnamen ini nantinya mampu membantu pembinaan sepak bola pada kategori anak baik U-13, U-15 dan U-17. Terlebih sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Karimun yang selalu berprestasi, seperti capaian medali emas pada Porprov Bintan 2022 lalu.

Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya mendorong pembinaan bagi para atlet.
Liga Karimun Bangkit ini di gelar oleh Yayasan Buana Citra Club dan diikuti oleh 16 tim yang memperebutkan trofi dan hadiah jutaan Rupiah. (Red/Hms).

Edisi : Sai

Pinjaman Bunga 0% Dilanjutkan di Tahun 2023

Gubernur Kepri saat menyerahkan bantuan kepada salah satu pelaku UMKM peminjaman Bunga 0% secara simbolis. (Foto Diskominfo Kepri)
Gubernur Kepri saat menyerahkan bantuan kepada salah satu pelaku UMKM peminjaman Bunga 0% secara simbolis. (Foto Diskominfo Kepri)

Kepri, GK.com – Salah satu program Pemerintah Provinsi Kepri sebagai solusi untuk menggerakkan perekonomian usai pandemi, adalah dengan kebijakan ‘Program Bantuan Pinjaman Bunga Nol Persen (0%) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Provinsi Kepri’. Program ini telah menjadi komitmen pemerintah Provinsi Kepri, sebagai cara meningkatkan perekonomian dan membangkitkan kembali UMKM .

Program bantuan yang dimulai sejar tahun 2022 lalu ini, menjadi angin segar dalam upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana tidak? Dengan bantuan pinjaman bunga nol persen ini, pelaku UMKM dapat kembali meningkatkan usahanya dengan modal yang dipinjamkan dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Para peminjam hanya mengembalikan sebanyak yang dipinjam tidak lebih. Karena bunga pinjamannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

“Tahun lalu kita bekerjasama denga BRKS menyiapkan Rp 40 miliar untuk masyarakat, atau untuk sekitar 2.000 UMKM, tetapi hanya terserap sekitar Rp 19 miliaran. Tahun ini kita lanjutkan lagi untuk 1.000 pelaku UMKM. Kita minta agar Pemerintah di Kabupaten dan Kota ikut mensosialisasikan ini. Manfaatkan program ini, karena ini sangat membantu pelaku usaha kecil. Bunganya ditanggung Pemerintah, masyarakat hanya membayar pinjaman pokoknya saja,” ujar Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.

Ansar juga meminta agar masyarakat tidak segan untuk bertanya, baik kepada piha BRKS, ke Dinas Koperasi dan UKM atau ke Pemerintah Kabupaten dan Kota lainnya.

“Jika kurang paham jangan sungkan, silahkan masyarakat bertanya, Insya Allah di bantu. Dan kita minta Pemerintah di Kabupaten serta Kota ikut menyebarkan informasi ini,” pinta Ansar.

Agar program ini menyebar secara luas kepada masyarakat hingga ke pulau-pulau. Dalam beberapa kesempatan, disetiap melakukan kunjungan kerja, baik ke Natuna, Lingga atau Kabupaten dan Kota lainya, Ansar selalu menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Sehingga pelaku usaha kecil yang kesulitan modal bisa mengetahui program tersebut, kemudian memanfaatkannya.

Anita, salah satu dari pelaku UMKM yang telah merasakan manfaat dari Bantuan Pinjaman Bunga Nol Persen ini mengaku bersyukur dengan adanya program ini.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali bisa dapat modal usaha lagi untuk usaha kecil saya di rumah,” ujar Anita di Tanjungpinang.

Anita merupakan salah seorang pelaku UMKM yang memanfaatkan program pinjaman bunga nol persen ini untuk modal berjualan kelontong atau sembako di rumahnya. Saat masa pandemi lalu, warung sembako miliknya sempat tutup dikarenakan kehabisan modal dan mengingat suaminya yang hanya seorang tukang ojek juga ikut terdampak pandemi, sehingga pendapatan menurun.

“Alhamdulillah pokoknya bisa berjualan lagi meski kecil-kecilan, dan kita hanya mikir untuk nyicil pinjaman pokoknya saja. Intinya terbantulah,” tegas Anita.

Hal yang sama diutarakan Suryani yang juga merupakan salah seorang pelaku UMKM. Dia juga merasakan manfaat dari program Gubernur Kepri H Ansar Ahmad ini.

“Saya sehari-hari jual makanan kuliner dan catering. Dengar ada bantuan modal, saya langsung tanyakan dan urus. Alhamdulillah dilancarkan,” jelas Suryani.

Suryani sangat bersyukur dengan adanya bantuan subsidi bunga pinjaman nol persen ini kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

“Terimakasih pak Gubernur, dengan adanya program ini saya dapat terus berjualan membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga,” ucap Suryani kembali.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Agusnawarman sebelumnya mengatakan bahwa animo masyarakat sangat tinggi dengan program subsidi bunga pinjaman nol persen yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri bersama Bank Riau Kepri Syariah ini.

“Antusiasme masyarakat khususnya pelaku UMKM sangat tinggi. Sehingga sesuai kebijakan pak Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, kita kembali melanjutkan program ini di tahun 2023,” ungkap Agusnawarman.

Agusnawarman berharap di tahun ini akan lebih banyak pelaku UMKM lagi yang memanfaatkan program subsidi bunga pinjaman nol persen dari Pemprov Kepri.

Sementara itu, melihat dari perkembangan program subsidi bunga pinjaman nol persen kepada pelaku UMKM di Provinsi Kepri saat ini, pengamat ekonomi yang juga Dosen Ekonomi UMRAH Tanjungpinang Dr Dodi Dermawan,SR,M.Ec mengatakan bahwa pemberian bantuan subsidi bunga pinjaman nol persen kepada pelaku UMKM di Provinsi Kepri ini merupakan hal yang baik dan kebijakan yang sangat tepat dilakukan Pemerintah.

“Apalagi mengingat kondisi Kepri saat ini yang sedang membenahi diri akibat pandemi. Program ini jelas sangat menyentuh masyarakat ,” ujar Dodi.

Bantuan ini, lanjut Dodi sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk kembali menata dan bangkit meningkatkan produksinya. Namun, lanjut Dodi tidak hanya itu, selain bantuan berupa suntikan modal atau bantuan subsidi bunga pinjaman nol persen ini, Pemerintah Provinsi Kepri juga wajib turut mendampingi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

“Seperti pelatihan dan pembinaan kepada UMKM agar dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau di bayar cicilannya. Jangan sampai program yang baik ini tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM”. pesan Dodi. (*).

Editor : Sai

Tiga Solusi Suplai Air Bersih

Foto BP Batam
Foto BP Batam

Batam, GK.com -Untuk memastikan kebutuhan air bersih tercukupi bagi seluruh masyarakat, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memberikan tiga program solutif atas tantangan pengelolaan suplai air bersih di Kota Batam.

Ketiga program tersebut antara lain, program quick win, program reguler dan Pembangunan Terpadu Lima Tahun yang akan dilaksanakan secara bertahap, mengingat ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Memet E. Rachmat menjelaskan solusi yang ditawarkan pada program jangka pendek sebagai berikut :

  1. Pada Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Duriangkang akan dilakukan re-rating atau optimalisasi kapasitas IPA sesuai dengan desain awal, sehingga dapat menambahkan ketersediaan air sebesar 250 lpd pada area suplai Batu Besar dan Batu Aji;

2. Pembangunan IPA baru di Duriangkang dengan kapasitas 400 lpd pada area suplai Kabil-Nongsa dan Batam Kota pada akhir tahun 2023;

3. Penguatan pipa di beberapa titik pelayanan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Baru (JDB), seperti pipa di downstream Duriangkang sebesar 800 mm, dan pembangunan pipa di beberapa titik jalan Batu Aji, Kabil, Nongsa dan Sukajadi;

4. Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) di jaringan distribusi dengan kapasitas 250 lpd di Simpang Basecamp untuk dapat mendukung penyelesaian aliran air di Daerah Batu Aji-Tanjung Uncang;

5. Pembangunan IPA Muka Kuning Tahap 2 berkapasitas 350 lpd (pembangunan sudah mulai dilakukan, pembangunan WTP dan perkuatan jaringan pipa Mukakuning-Sukajadi);

6. Desalinasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di untuk kebutuhan Tanjung Uncang dan Dapur 12 dan Nongsa.

7. Pengadaan truk tangki air sebanyak 5 unit dengan kapasitas 5.000 liter.
Memet mengatakan, program Quick Win tersebut diharapkan mampu menyelesaikan sebagian persoalan distribusi air di stress area secara efisien dan efektif.

“Programnya sudah direncanakan sejak November 2022, tapi pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2023, dan dijadwalkan terus berlangsung selama enam bulan ke depan hingga Juni 2023,” ucap Memet.

Agar proses suplai air pada program Quick Win terlaksana secara optimal, maka dicanangkan program Reguler berupa pemasangan pipa-pipa baru tersebar di beberapa wilayah.

Dampak dari pemasangan pipa ini akan meningkatkan jumlah pelayanan pada wilayah Tanjung Uncang, Batu Aji, Sei Lekop, Nongsa, Batu Besar, Batam Center, Tanjung Uma, Baloi, dan sebagian wilayah Bengkong.
Dari program ini diperkirakan mampu menambah waktu aliran air, antara 1-2 jam hingga 4-5 jam.

“Untuk program Reguler akan dilaksanakan bersamaan dengan Quick Win. Perbedaannya adalah masa pengerjaannya lebih panjang, diperkirakan rampung pada akhir tahun 2023,” terang Memet.”Program Reguler merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Lima Tahun dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam 15 tahun. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih 5 tahun, diantaranya dengan melakukan peremajaan watermeter, perkuatan jaringan pipa eksisting, sehingga perkuatan pipa-pipa baru akan terus dilakukan hingga tahun 2028, di samping program pemeliharaan lainnya terus dilakukan,” paparnya.

Untuk melakukan ini seluruh program ini, dibutuhkan dana kurang lebih 4,5 triliun. Selain itu, untuk memperkuat ketahanan air di Kota Batam, BP Batam sementara mengkaji penambahan waduk baru untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Batam.

“BP Batam akan terus berupaya penuh menjalankan semua program ini sesuai dengan target pelaksanaan, dan kami juga memohon dukungan dari semua pihak agar seluruh proses berjalan lancar, sehingga distribusi air bersih di Batam dapat terselenggara maksimal,” harapnya.

Sementara itu, menanggapi persoalan pemasangan jariangan dan kondisi pipa yang ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari PT Surveyor Indonesia Cabang Batam, kualitas pipa air di Batam dinilai masih baik.

Namun seiring dengan pengembangan perumahan dan meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Batam untuk penduduk, diperlukan penguatan pada pipa-pipa air yang ada, karena dibutuhkan pipa penyaluran berdiameter lebih besar untuk menyalurkan air ke seluruh lokasi perumahan.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan, pertumbuhan perumahan di Kota Batam saat ini telah menjamah daerah stress area.

Untuk mengantisipasi minimnya pasokan air bersih, dari 23 stress area, PT Air Batam Hilir telah mengalokasikan 10 truk tanki air dengan pengiriman air sebanyak 70 trip per hari.

“Selain itu, sebagai langkah antisipasi, BP Batam sudah menambah 5 truk dalam minggu ini untuk distribusi air,” ungkap Ariastuty.

Menilik skema kerjasama yang berbeda dengan pihak terdahulu, BP Batam memastikan Pemerintah mendapat porsi pendapatan yang sesuai sebagai modal untuk membangun Kota Batam.

“Prioritas pengembangan saat ini ada pada beberapa jalan utama dan pembuatan waduk agar menambah kuantitas air di Kota Batam. Jadi semua harus jelas dan sesuai perjanjian,” tegas Ariastuty.

Ia juga memohon pengertian masyarakat agar tidak membandingkan Perusahaan terdahulu dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir yang terhitung baru dalam menangani suplai air bersih di Kota Batam.

“Kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Pengawasan maksimal akan kami lakukan kepada mitra BP Batam untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

“Secara keseluruhan, mekanisme jaringan, operasional, armada, dan lain lain menjadi prioritas kami agar dapat dilaksanakan sebaik baiknya”. tegas Ariastuty, Kamis (19/01/2023). (Hms/Red).

Editor : Sai

PT. Tirta Bintan Perkasa Akan Bangun Proyek Pipanisasi Dan SWRO di Pulau Bintan

Gubernur Kepri, Dirut PDAM Tirta Kepri, Dirut PT Tirta Bintan Perkasa, Bupati Bintan. (Foto Diskominfo Kepri)
Gubernur Kepri, Dirut PDAM Tirta Kepri, Dirut PT Tirta Bintan Perkasa, Bupati Bintan. (Foto Diskominfo Kepri)

Bintan, GK.com – Seluruh jaringan pipa air di Pulau Bintan bakal diganti oleh PDAM Tirta Kepri pada Tahun 2023 ini dengan menelan anggaran sekitar Rp 3,2 triliun.

Pada proyek ini, PT Tirta Bintan Perkasa merupakan pihak investor yang akan mendanai proyek Pipanisasi baru dan SWRO.

Di momen penandatanganan MoU antara Dirut PDAM Tirta Kepri Mamat, S.Sos bersama Dirut PT Tirta Bintan Perkasa, Agus Salim Igarashi menegaskan jika pihaknya akan terus mendorong perbaikan infrastruktur PDAM agar kebutuhan masyarakat tentang air bersih bisa terpenuhi dengan layanan yang terbaik.

“Kita akan berinvestasi untuk membangun SWRO SPAM berserta Pipanisasi dan transmisi dengan nilai total Rp 3,2 trilliun yang terbagi dalam 2 Tahap. Tahap pertama untuk  6,000,000 m3; dan tahap kedua untuk 10,000,000 m3;,” terang Agus Salim pada Kamis (19/01/2023).

“Kami juga akan membangun fasilitas 300 liter per detik untuk tahap 1 dan 500 liter per detik untuk tahap 2. Untuk tahap pertama kami akan fokus di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya. Lalu pada tahap kedua baru akan kami fokuskan di keseluruhan Pulau Bintan,” tegas Agus Salim.

Pada kesempatan itu, Agus berharap agar seluruh masyarakat  Bintan juga akan mendapat akses air 24 jam 7 hari dalam seminggu. Sehingga  melalui akses ketersediaan  air bersih bagi masyarakat Bintan bisa membawa  kesejahteraan, serta menunjang kegiatan perekonomian yang ada.

“Insya Allah Bintan dan Tanjungpinang akan berkembang, dan menjadi salah satu faktor menurunnya stunting di daerah Bintan-Tanjungpinang”. harap Agus Salim.

Untuk diketahui, Perusahaan sebelumnya  telah  membangun dan mengoperasikan Sarana SWRO/BWRO atau Proses Penyulingan Air Laut dan Air Payau menjadi Air Bersih dan Air Minum di beberapa sarana fasilitas dan infrastruktur BUMN.  Dan untuk saat ini sedang membangun fasilitas serupa di Kota Kupang untuk mendukung Sarana SPAM dan Industri di Kota Kupang dan sekitarnya.

Turut hadir menyaksikan pada penandatangan MoU tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Bintan Roby Kurniawan. (Red/Hms).

Editor : Milla

Menko Airlangga Hartarto Balas Surat Gubernur Kepri, ini Isi nya

Menko Airlangga Hartarto dan Gubernur Kepri. (Foto Diskominfo Kepri)
Menko Airlangga Hartarto dan Gubernur Kepri. (Foto Diskominfo Kepri)

Batam, GK.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyetujui rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong di Batam.

Persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu ditunjukkan melalui surat dari Menko Airlangga Hartarto kepada Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tertanggal 16 Januari 2023. Surat tersebut merupakan balasan surat dari Gubernur Kepri ke Menko Perekonomian pada 26 Desember 2022 lalu, perihal Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong Kota Batam.

Adapun isi dari surat Airlangga Hartarto adalah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Kawasan Bengkong, Batam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi pada Rabu (18/01/2023), Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong ditujukan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri untuk jumlah terbatas merupakan  pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, serta sebagai tempat asal tujuan  penumpang dan/atau barang, serta angkutan  penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

“Untuk memfasilitasi lintasan di Provinsi Kepri, karena Pengumpan Regional itu adalah kewenangan Provinsi,” terang Junaidi di Tanjungpinang.

“Adapun manfaat dengan terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong ini nantinya adalah untuk kelancaran distribusi barang dan penumpang, sekaligus meningkatkan ekonomi di Batam khususnya, dan Praovinsi Kepri pada umumnya,”  ujar Junaidi.

“Kemaren kan di Batam itu ada lintasan untuk Pelabuhan Perintis yang sekarang masih mencari sandaran kapal. Kemarin direkomendasikan di Pelabuhan Sekupang, nanti bisa di Pelabuhan Bengkong sesuai dengan fasilitas yang dimiliki,” tambahnya.

“Lalu tindak lanjut dari surat Menko Perekonomian adalah, Gubernur Kepri selanjutnya akan menetapkan Rencana Induk Pelabuhan. Gubernur juga berharap, pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong dapat terlaksana sesuai rencana. Percepatan investasi di Batam membutuhkan infrastruktur penunjang yang baik seperti Pelabuhan yang memadai,” ungkapnya.

“Gubernur menyampaikan jangan ada kendala-kendala lagi di lapangan dalam pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Sadai Bengkong nanti”. tegas Junaidi. (jlu/red).

Editor : Ron

Ketua Komisi lV DPRD Kepri Terima Kunker Anggota DPRD Natuna

Ketua Komisi lV DPRD Kepri saat Terima Kunker Anggota DPRD Natuna. (Foto DPRD Kepri)
Ketua Komisi lV DPRD Kepri saat Terima Kunker Anggota DPRD Natuna. (Foto DPRD Kepri)

Batam, GK.com – Didampingi anggota Komisi lV DPRD Provinsi Kepri yaitu Teddy Jun Askara, Sirajudin Nur, Alex Guspenaldi, Hanafi Ekra dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung, Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari Ansar menerima Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Pada Kunker terkait alokasi anggaran Pendidikan Tahun 2023 di SMKN 2 Mega Legenda, Batam pada Senin (16/01/2023) itu, anggota DPRD Kabupaten terdiri dari Eri Marka, Lamhot Sijabat, Ibrahim, Husein Majid dan H. Pang Ali.

Mengenai alokasi anggaran Pendidikan Tahun 2023 di Kabupaten Natuna, dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung bahwa Tahun ini total alokasi pagu anggaran pendidikan di Kabupaten Natuna senilai lebih kurang 22 Miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri bersama anggota DPRD Natuna. (Foto DPRD Kepri)
Ketua Komisi IV DPRD Kepri bersama anggota DPRD Natuna. (Foto DPRD Kepri)

Untuk diketahui, tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna seperti Kecamatan Bunguran Selatan dengan anggaran senilai Rp 1 Miliar, Kecamatan Bunguran Timur Rp 3 Miliar, Kecamatan Bunguran Utara Rp 3,5 Miliar, Kecamatan Bunguran Barat Rp 3 Miliar, Kecamatan Bunguran Timur Laut Rp 3 Miliar, Kecamatan Subi senilai Rp 2,5 Miliar dan Kecamatan Midai senilai Rp 2 Miliar.

“Nantinya dari dana yang di alokasikan tersebut akan dibangun ruangan beserta peralatan Sekolah di 7 Kecamatan tersebut seperti, membangun Ruang UKS, Ruang OSIS, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Ruangan Laboratorium diantaranya Kimia, Fisika dan Biologi. Mudah-mudahan dengan dibangunnya fasilitas tersebut bisa lebih bermanfaat bagi generasi emas di Kabupaten Natuna,” harap Andi Agung.

Dewi Kumalasari yang juga selaku Penasihat Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Kepri mengatakan bahwa, dengan alokasi anggaran Pendidikan di Kabupaten Natuna Tahun 2023 tersebut dinilai bermanfaat guna memajukan dunia Pendidikan di Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan itu, Dewi Kumalasari juga mengajak seluruh elemen di Provinsi Kepri untuk membangun serta memajukan dunia pendidikan di Kepri. Ia berharap nantinya dengan upaya semua pihak, suatu saat nanti ada anak-anak dari Kepri yang berkiprah di kancah Nasional hingga membuat bangga Kepri.

“Dunia pendidikan ini kan investasi, hasilnya baru terlihat 20-50 tahun kedepan. Harapannya anak-anak di Kepri yang saat ini masih di bangku PAUD atau lainnya, suatu saat nanti bisa membangun Indonesia. Kita bangun mimpi, itulah investasi kita 50 tahun kedepan,” harap Dewi Kumalasari.

Sementara itu, menanggapi hal yang sudah di bahas oleh Andi Agung, anggota DPRD Kabupaten Natuna Eri Marka mengucapkan rasa terima kasih atas penjelasan terkait alokasi anggaran Pendidikan untuk Tahun 2023 di Kabupaten Natuna.

Ia menuturkan jika kunjungan ini merupakan sebuah proses dari kegiatan pengawasan dari anggota DPRD Kabupaten Natuna yang biasa ditugaskan untuk mengawasi tentang anggaran Pendidikan melalui Komisi masing-masing Dapil.

“Saya ucapkan terima kasih, karena dari kunjungan ini, Pemprov Kepri sudah memberikan informasi jelas terkait dengan alokasi anggaran Pendidikan di Kabupaten Natuna Tahun 2023”. tutup Eri Marka. (ky/qq).

Editor : Milla