Batam, GK.com – Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan investasi di kota Batam akan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Hal ini didasarkan pada minat yang terus bertumbuh dari para investor yang melihat Batam sebagai lokasi strategis untuk berinvestasi di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia yang berlangsung pada hari Senin, Rudi mengungkapkan, “Perkembangan Batam yang begitu pesat telah berhasil menarik perhatian investor. Kita patut bersyukur karena hal ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal.”
Sektor-sektor utama seperti manufaktur, jasa, dan industri digital menjadi fokus utama para investor. Singapura, yang telah menjadi pemimpin dalam realisasi investasi di Batam pada tahun 2023 dengan total investasi mencapai USD 366,47 juta atau sekitar Rp 5,42 triliun dari 778 proyek, menunjukkan ketertarikan khusus pada sektor industri digital Batam.
Investasi dari Singapura tersebut berkontribusi sebesar 61,5 persen dari total keseluruhan Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam. “Kami di BP Batam berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan bagi investor, termasuk dari Singapura. Kami berharap langkah-langkah strategis yang kami ambil dapat meningkatkan realisasi investasi di Batam pada tahun 2024,” tutur Rudi.
BP Batam tidak hanya fokus pada kemudahan perizinan, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur pendukung investasi yang memadai, guna menjamin kenyamanan dan keamanan para investor. “Kami ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam, sehingga dapat lebih menarik minat investor,” lanjut Rudi.
Dengan optimisme yang tinggi, Rudi percaya bahwa ekonomi Batam akan terus berkembang pesat di tahun 2024, didorong oleh peningkatan investasi. “Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2023 mencapai 7,04 persen. Kami yakin, dengan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat,” pungkasnya.(*)
Kepala BP Batam Yakin Investasi Akan Meningkat di 2024
Komisi III DPRD Kota Batam Gelar RDPU untuk Tangani Isu Pemotongan Kapal
BATAM, GK.com – Komisi III DPRD Kota Batam mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), membahas isu pemotongan kapal yang terjadi di perairan laut Tanjung Uncang. RDPU ini direspon sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengkhawatirkan aktivitas pemotongan kapal oleh PT Marinatama Gemanusa Shipyard. Rabu (20/3/2024).
Aktivitas pemotongan kapal di perairan laut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan keselamatan kerja. RDPU ini bertujuan untuk mendengarkan berbagai pihak dan mencari solusi atas masalah yang ada.
Ketua Komisi III, Djoko Mulyono, memimpin RDPU dengan kehadiran anggota komisi lainnya seperti Muhammad Rudi, Siti Nurlailah, Arlon Veristo, Dominggus Roslinus Rega Woge, Budi Mardiyanto, dan Thomas A Sembiring. Dalam RDPU, perwakilan dari DPP GAMAT, PT Gemanusa Marinatama Shipyard, PT Sarana Sijori Pratama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, KSOP Kota Batam, serta pemerintahan kecamatan Batu Aji dan Kelurahan Tanjung Uncang turut memberikan pandangan mereka.
Perwakilan DLH Kota Batam menyampaikan analisis awal tentang potensi dampak ekologis dari pemotongan kapal, termasuk pencemaran air dan gangguan terhadap habitat laut.
RDPU ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya, termasuk peninjauan ulang prosedur keselamatan dan pengawasan lingkungan.
Masyarakat Batam, khususnya yang berada di sekitar Tanjung Uncang, menunjukkan reaksi yang bervariasi. Beberapa mendukung upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran atas dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.(*)
Gubernur Kepri Pimpin Pembukaan Musrenbang Kabupaten Karimun
Karimun, GK.com – Dalam sebuah langkah strategis untuk merancang masa depan Kabupaten Karimun, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., bersama Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si., serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), telah resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karimun. Acara ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 dan dilaksanakan di Gedung Nilam Sari. Rabu, 20 Maret 2024.
Musrenbang ini bertujuan untuk menyatukan berbagai usulan prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam satu tahun ke depan. Beberapa usulan yang menjadi sorotan termasuk penyelesaian pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendukung pengembangan potensi maritim serta pariwisata daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda penting dalam rencana kerja yang akan datang.
Bupati Karimun menekankan pentingnya proses Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan atau desa dan kecamatan. “Proses ini tidak hanya memastikan keselarasan dalam pembangunan yang akan kita lakukan, tetapi juga memungkinkan realisasi yang efektif dari rencana-rencana tersebut,” ujar Dr. H. Aunur Rafiq.
Dengan Musrenbang ini, Kabupaten Karimun berharap dapat menetapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang akan membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat. (*)
Kantor Imigrasi Karimun Bagikan 350 Takjil kepada Masyarakat
Tanjung Balai Karimun, GK.com – Dalam semangat bulan suci Ramadhan 1445H, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun membagikan 350 kotak takjil kepada masyarakat pada Selasa, 19 Maret 2024.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Zulmanur Arif, ini dihadiri oleh pegawai, honorer, dan anggota Dharma Wanita Persatuan, serta dimeriahkan oleh pemusik jalanan dengan lagu-lagu religi.
Zulmanur Arif menyatakan kegiatan ini merupakan ungkapan syukur dan bagian dari rangkaian acara yang meliputi kultum dan buka puasa bersama untuk meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.
Ia juga menyampaikan ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa dan Mohon Maaf Lahir Batin kepada umat Muslim yang merayakan.
Kegiatan berbagi takjil ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar Kantor Imigrasi, menunjukkan kebersamaan dan kepedulian sosial yang kuat di bulan yang penuh berkah ini.(*)
Kantor Imigrasi Karimun Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Layanan
TANJUNG BALAI KARIMUN, GK.com – Dalam upaya peningkatan kualitas layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mengadakan rapat reviu Standar Pelayanan. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Kantor, Bapak Zulmanur Arif, dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat, media, akademisi, serta pejabat struktural.
Peningkatan Layanan Paspor Menjadi Fokus
Bapak Zulmanur Arif menekankan pentingnya peningkatan Standar Pelayanan, khususnya dalam proses penyelesaian Paspor yang kini ditargetkan maksimal empat hari kerja pasca pengambilan biometrik dan wawancara.
Keterlibatan Masyarakat untuk Masukan Konstruktif
Kantor Imigrasi mengundang berbagai unsur masyarakat, termasuk Datuk Azman sebagai tokoh masyarakat, Bapak Andi Acok dari LSM Anews Patron, dan Bapak Indrawan, dosen Universitas Karimun, untuk memberikan masukan yang konstruktif.
Transparansi dan Keterbukaan Kantor Imigrasi
Rapat reviu Standar Pelayanan yang dilakukan secara berkala menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi terhadap transparansi dan keterbukaan dalam menerima masukan dari pengguna layanan keimigrasian.
Hasil Rapat Diharapkan Meningkatkan Kualitas Layanan
Hasil dari rapat ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan pada kualitas layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun kepada masyarakat.(*)
Pelabuhan Telaga Punggur Hadapi Tantangan Implementasi e-Ticketing
Batam, Kepulauan Riau, GK,com – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi sistem e-Ticketing di Pelabuhan Telaga Punggur, termasuk kekhawatiran akan antrian panjang dan kurangnya transparansi biaya layanan.
“Saat ini ada peralihan tiket dari konvensional ke e-Ticketing, ada juga penerapan biaya jasa layanan Rp1.500,- dimana masyarakat tidak tau peruntukkannya. Sehingga Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik perlu memastikan kondisi di lapangan seperti apa,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Senin (18/03/2024)
Kekhawatiran Muncul Terkait Keterbatasan Infrastruktur dan Informasi
Dalam pemantauan yang dilakukan pada Kamis (14/03/2024), ditemukan bahwa hanya satu Self Kios e-Ticketing yang tersedia untuk melayani sekitar 2000 penumpang harian, berpotensi menimbulkan antrian panjang. Selain itu, aplikasi tiketkapal.com belum menampilkan pilihan kursi penumpang atau informasi jumlah kursi yang tersedia.
“Dengan penerapan sistem baru ini maka menunjukkan pengelolaan pelabuhan meningkat levelnya, karena memang sudah seharusnya seperti itu mengingat penggunaan internet dalam layanan sudah umum dilakukan karena memudahkan layanan. Semua penumpang akan terdata jelas sesuai dengan manifest. Masyarakat pun akan semakin dimudahkan membeli tiket sesuai pilihan kebutuhannya. Selain itu sistem ini dapat mengendalikan kapasitas penumpang dan keberangkatan kapal dengan tepat,” ujarnya.
Biaya Layanan e-Ticketing Menimbulkan Kebingungan
Biaya jasa layanan sebesar Rp1.500,- per penumpang yang diterapkan dalam sistem e-Ticketing menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang tidak mengetahui peruntukannya. Ombudsman menekankan pentingnya transparansi dan informasi yang jelas mengenai biaya ini.
Dukungan Ombudsman Terhadap Perubahan Menuju e-Ticketing
Meskipun ada tantangan, Dr Lagat Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, menyatakan dukungan penuh terhadap transisi dari penjualan tiket konvensional ke sistem e-Ticketing. Beliau menekankan bahwa sistem baru ini akan meningkatkan pengelolaan pelabuhan dan memudahkan masyarakat dalam membeli tiket.
Langkah-langkah Perbaikan yang Disarankan
Ombudsman menyarankan penambahan Self Kios e-Ticketing dan peningkatan fitur aplikasi untuk mencakup pilihan kursi dan informasi kapasitas. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas untuk penumpang di bawah umur dan peningkatan proses verifikasi data penumpang.
“Pengelola Pelabuhan harus memastikan proses transisi tersebut dapat diketahui masyarakat luas dengan melakukan sosialiasi. Selain itu pengelola harus terus melakukan perbaikan serta menyusun mitigasi yang tepat mengatasi potensi persoalan yang biasanya muncul seperti resistensi masyarakat ketika ada perubahan,” ungkapnya.
Implementasi e-Ticketing di Pelabuhan Telaga Punggur merupakan langkah maju dalam peningkatan layanan publik, namun memerlukan perbaikan infrastruktur dan komunikasi untuk memastikan transisi yang lancar bagi masyarakat.(*)