Jakarta, GK.com – Drama Korea populer Taxi Driver dipastikan berlanjut ke musim ketiga. SBS dan platform streaming Viu mengumumkan bahwa Taxi Driver 3 akan dirilis secara global sebagai Viu Original pada kuartal keempat tahun 2025, dengan pengecualian untuk Korea Selatan dan daratan Tiongkok.
Kepastian ini diumumkan setelah musim kedua tayang dengan capaian luar biasa. Serial yang mengusung aksi balas dendam dan keadilan sosial ini memecahkan rekor penonton dan pendapatan di platform Viu, khususnya di Asia Tenggara.
“Tim produksi kami bekerja keras untuk menciptakan drama berkualitas tinggi yang sesuai dengan warisan musim 1 dan 2, serta berusaha memenuhi dan melampaui harapan penonton,” ujar Park Jeong-hoon, CEO Studio S, rumah produksi di bawah SBS Media Group, seperti dikutip dari Variety, Kamis (26/6/2025).
Aktor Lee Je-hoon kembali memerankan Kim Do-gi, sopir taksi yang menjadi pusat kisah aksi serial ini. Bersama Lee, para pemeran dari musim sebelumnya seperti Kim Eui-sung, Pyo Ye-jin, Jang Hyuk-jin, dan Bae Yoo-ram turut kembali. Mereka membentuk tim Rainbow Taxi yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Yang menarik, musim ketiga ini akan menandai debut aktor Edan Lui dari boyband Mirror asal Hong Kong dalam industri drama Korea. Ia akan memainkan karakter baru yang membentuk aliansi penuh ketegangan dengan Kim Do-gi.
Diadaptasi dari webtoon Red Cage, Taxi Driver pertama kali tayang di SBS pada 2021 dan segera mencuri perhatian lewat pendekatan gelap dan berani dalam menyoroti isu-isu sosial.
Musim keduanya yang tayang awal 2023 memperkuat posisi Taxi Driver sebagai salah satu drama Korea terpopuler di kancah internasional, terutama di kalangan penonton muda Asia Tenggara.
Dengan pengumuman ini, harapan besar pun disematkan pada musim ketiga yang dijadwalkan tayang akhir tahun depan. Serial ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan yang dikemas dalam cerita penuh ketegangan. (hdm)
‘Taxi Driver 3’ Siap Melaju di 2025
Polri Dalami Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Blitar, GK.com — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa penyelidikan terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke- 7 RI, Joko Widodo masih terus berjalan. Berbagai dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak kini tengah dikumpulkan untuk keperluan uji pembanding secara ilmiah.
“Tim penyelidik sedang mengumpulkan keterangan dan dokumen pembanding. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan scientific dengan melibatkan ahli dan laboratorium forensik,” terang Listyo saat berziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (25/6/2025).
Sejak mencuatnya laporan dugaan ijazah palsu Jokowi, kepolisian mencatat ada enam laporan yang masuk: dua laporan di Polda Metro Jaya dan empat lainnya tersebar di Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, serta Polres Metro Depok. Seluruh laporan kini telah ditarik ke Polda Metro Jaya guna mempermudah koordinasi dan penyelidikan.
“Seluruh informasi dan bukti akan menjadi bagian dari kajian penyidik untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut,” kata Kapolri.
Polda Metro Jaya, yang kini menjadi penanggung jawab utama perkara, telah melakukan klarifikasi ke Sekolah dan perguruan tinggi tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan. Polisi menyatakan pemeriksaan dilakukan secara hati-hati, mengingat sensitivitas dan kompleksitas kasus ini.
Kapolri menyampaikan keterangan tersebut usai mengikuti ziarah dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke- 79. Selain berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, ia juga mengunjungi makam Presiden ke- 2 RI Soeharto dan Presiden ke- 4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang sebagai bentuk napak tilas sejarah kepemimpinan nasional. (hdm)
Ronaldo Perpanjang Kontrak di Al-Nassr, ini Alasannya
Jakarta, GK.com – Megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo dikabarkan akan memperpanjang masa baktinya bersama klub Arab Saudi, Al-Nassr hingga Juni 2027. Kepastian ini sekaligus meredam spekulasi soal masa depan sang pemain yang sempat santer diberitakan akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025.
Kabar perpanjangan kontrak Ronaldo pertama kali diwartakan oleh jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano dan media Spanyol Marca, Rabu (25/6/2025). Kedua sumber menyebutkan, pemain asal Portugal itu telah menyepakati kontrak baru berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan tambahan hingga satu tahun berikutnya.
Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023. Sejak saat itu, ia mencatatkan 99 gol dalam 105 pertandingan di semua kompetisi. Statistik tersebut menunjukkan performa yang masih prima, bahkan ketika usianya telah menginjak 40 tahun.
Meski baru meraih trofi Piala Klub Arab 2023 bersama Al-Nassr, Ronaldo menegaskan komitmennya untuk terus membela klub dan membantu meningkatkan prestasi sepak bola Arab Saudi.
“Saya bahagia di sini, keluarga saya juga bahagia. Saya ingin terus berkontribusi untuk klub dan membantu sepak bola Saudi berkembang”. ujar Ronaldo seperti dikutip dari laman resmi Liga Pro Saudi.
Perpanjangan kontrak ini disebut menjadi bagian dari persiapan Ronaldo menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Ia berambisi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam edisi Piala Dunia secara beruntun sejak 2006.
Manajemen Al-Nassr dikabarkan akan merilis pengumuman resmi dalam beberapa hari mendatang. Penandatanganan kontrak baru Ronaldo dijadwalkan berlangsung secara terbuka di hadapan publik Riyadh. Klub juga disebut tengah menyiapkan sejumlah rekrutan pemain kelas dunia untuk mendukung ambisi Ronaldo dan tim menjuarai Liga Pro Saudi musim depan. (hdm)
BGN Perketat Pengawasan MBG, Perpres Tata Kelola Program Disiapkan
Jakarta, GK.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan respons terhadap sejumlah insiden keracunan massal yang pernah terjadi dalam program tersebut.
Ditegaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, NSPK menjadi panduan teknis operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program.
Baca juga 👇👇👇
https://gerbangkepri.com/2025/06/25/mbg-tak-pernah-salurkan-bahan-mentah/
“BGN melakukan pemantauan dan pengawasan rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Penguatan pengawasan dilakukan melalui sistem berlapis, pelatihan rutin, serta kerja sama lintas sektor. Selain itu, BGN juga mendorong partisipasi publik melalui Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, edukasi, dan pengawasan partisipatif.
BGN kini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Perpres ini ditargetkan terbit pada awal Juli 2025 sebagai payung hukum program secara Nasional.
Peran BPOM dan Daerah
Dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin mutu dan keamanan pangan MBG. BPOM memiliki mandat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.
Pasal 47 ayat (4) PP 86/2019 menyatakan bahwa pengawasan pangan olahan siap saji merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, BPOM, serta Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 53 dan Pasal 55, disebutkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh pengawas pangan atau sanitarian yang kompetensinya ditetapkan Kepala BPOM.
“BPOM telah aktif memberikan pelatihan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan SPPG tentang cara produksi pangan olahan yang baik,” ungkap Dadan.
Selain itu, BPOM juga melakukan sampling, pengujian laboratorium, serta pengawasan rantai pasok apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.
Kolaborasi antara BGN, BPOM, dan Pemerintah Daerah terus diperkuat untuk merespons cepat insiden pangan serta memastikan keberlangsungan MBG yang aman dan bermutu di seluruh Indonesia. ( hdm)
Pejabat BI Diperiksa 5 jam di KPK
Jakarta, GK.com — Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Hery Indratno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima jam pada Rabu (25/6/2025) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Hery menunaikan ibadah haji.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Benar”. ujarnya singkat saat dikonfirmasi di Jakarta.
Berdasarkan catatan KPK, Hery tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.11 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.19 WIB. Saat keluar gedung, Hery tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang menunggunya.
Untuk diketahui, Hery seharusnya diperiksa pada 17 Juni 2025. Namun, saat itu ia berhalangan hadir karena tengah menjalankan ibadah haji. Pemeriksaan Hari ini merupakan pemanggilan lanjutan dalam rangka pengumpulan informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.
KPK diketahui tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia. Sejumlah lokasi telah digeledah penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, termasuk Gedung Bank Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 16 Desember 2024, serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Desember 2024.
Selain itu, rumah anggota DPR RI Heri Gunawan turut di geledah, dan penyidik juga telah memeriksa anggota DPR lainnya, yakni Satori.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan adanya tersangka dalam kasus tersebut. Penyidikan terus berjalan untuk mendalami alur penyaluran dana CSR serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. (hdm)
MBG Tak Pernah Salurkan Bahan Mentah
Sumedang, GK.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah memiliki kebijakan untuk menyalurkan bahan mentah maupun makanan ringan ultra-proses kepada peserta didik. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi dan foto menu MBG berupa bahan mentah serta kudapan ringan di sejumlah wilayah.
“Program MBG adalah intervensi gizi melalui makanan jadi. Tidak pernah ada kebijakan penyaluran bahan baku. Itu keliru dan bukan bagian dari panduan resmi kami,” tegas Dadan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025) malam.
Dadan menuturkan, temuan distribusi bahan mentah hanya terjadi di satu dari 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana MBG. Ia menegaskan bahwa kasus itu adalah bentuk salah tafsir dari petugas lapangan, bukan cerminan dari keseluruhan program.
“Kalau satu berbeda, itu artinya yang satu ini salah interpretasi. Yang lain solid memahami prosedur yang telah kami tetapkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Program MBG menjadi sorotan publik setelah beredar unggahan foto di media sosial mengenai penyaluran bahan mentah, seperti beras, telur puyuh, ikan asin, hingga makanan ringan seperti wafer, susu UHT, dan minuman sereal. Temuan itu disebut terjadi di sebagian wilayah Tangerang Selatan, Banten saat masa libur Sekolah.
Pihak pengelola dapur umum di daerah tersebut mengaku inisiatif memberikan bahan mentah karena peserta didik sudah mulai libur, sementara pengadaan bahan segar dinilai tidak praktis untuk disalurkan dalam situasi itu.
Dadan menegaskan bahwa pelaksanaan MBG saat libur Sekolah tetap mengacu pada prinsip distribusi makanan siap santap. Bila siswa bersedia hadir ke Sekolah meski hanya sekali dalam sepekan, maka makanan segar tetap disediakan, disertai bekal dua hari berupa makanan yang mudah dikonsumsi.
“Contohnya telur rebus, buah, susu, kacang, dan kue kering yang telah difortifikasi. Tidak ada bahan mentah. Kebijakan kami jelas,” kata dia.
BGN juga menekankan bahwa layanan MBG tidak berhenti sepenuhnya saat libur Sekolah karena program ini turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini tetap mendapatkan layanan enam hari dalam sepekan, baik melalui posyandu maupun pengiriman ke rumah masing-masing.
“Kelompok rentan ini tidak kenal libur, dan kami tetap menjamin mereka menerima asupan gizi”. ujar Dadan.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam menanggulangi stunting dan memperkuat ketahanan gizi Nasional. Sejak awal 2025, Pemerintah menggencarkan pelaksanaan MBG di berbagai daerah melalui SPPG yang dibentuk lintas sektor. (hdm)