Karimun, GK.com – Sebagai bagian dari strategi penguatan di sektor industri dan logistik, Pemerintah Kabupaten Karimun berencana melanjuti kembali pembangunan Pelabuhan Malarko.
Ditemui di Kantornya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karimun, Tohap Siahaan menyampaikan, keberadaan pelabuhan industri saat ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat posisi geografis Karimun yang sangat strategis.
Menurutnya, secara geografis Karimun merupakan wilayah perairan yang menjadi pintu gerbang utama arus keluar masuk barang dan penumpang. Seluruh aktivitas tersebut sangat bergantung pada pelabuhan sebagai infrastruktur vital. Namun, hingga saat ini, Karimun belum memiliki pelabuhan khusus untuk kalangan industri.
“Pelabuhan itu sangat vital untuk arus barang dan penumpang. Saat ini, kita belum punya pelabuhan untuk industri. Ini yang menjadi konsep kami untuk mendukung investasi manufaktur, karena sektor ini membutuhkan investasi yang besar,” terangnya, Jumat (13/02/2026) sekitar Pukul 11.00 WIB.
Dijelaskan Tohap, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah Badan Usaha (BU) guna membahas konsep pengembangan Pelabuhan Malarko. Skema kerjasama dengan BU dinilai menjadi solusi, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang belum memungkinkan pembangunan dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait status pembangunan, Tohap mengatakan masih terdapat beberapa opsi yang perlu dikaji, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED). Secara teknis, lokasi yang direncanakan dinilai sangat potensial, karena memiliki kedalaman laut yang memadai, serta lebih dekat dengan Selat Malaka.
“Di sana kedalaman lautnya sangat memungkinkan dan posisinya dekat dengan Selat Malaka. Ini bisa menjadi kawasan logistik untuk parkir kontainer, mengingat Batam dan Singapura sudah cukup padat. Selain itu, kapal-kapal juga bisa mendukung kebutuhan industri di Karimun,” kata Tohap.
“Menyoroti keterbatasan lahan industri yang memiliki akses langsung ke laut, dengan semakin terbatasnya lahan, keberadaan pelabuhan industri dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan manufaktur. Lokasi yang direncanakan berada di kawasan Pongkar, dan akan memanfaatkan ruang laut, sehingga memerlukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebelum proses reklamasi dilakukan,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai fungsi pelabuhan, Tohap menegaskan, Pelabuhan Malarko direncanakan sebagai pelabuhan bongkar muat barang atau kontainer, bukan pelabuhan domestik penumpang.
“Saat ini, aktivitas kepelabuhanan yang ada masih terpusat di kawasan Taman Bunga dan Peret Rempak yang berada di pusat kota. Untuk tahap realisasi, Dishub tengah melakukan penguatan persiapan, termasuk pekerjaan perbaikan dan penyesuaian titik sandar kapal agar dapat menampung kapal dengan Gross Tonnage (GT) besar. Setelah itu, akan dilakukan penilaian fisik guna memastikan kelayakan operasional,” terang Tohap.
“Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan masyarakat, agen kapal, termasuk angkutan dan truk-truk. Karena dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, maka kita menggandeng badan usaha”. tegas Tohap.
Apabila seluruh perizinan telah terbit, dan proses reklamasi selesai, kawasan tersebut direncanakan menjadi pelabuhan industri yang diharapkan mampu memperkuat daya saing investasi dan logistik di Karimun. (DS)

