Beranda Kepulauan Riau Ada Apa Dengan Pemkab KKA, Kenapa Media Terkesan Dikotak-Kotakkan

Ada Apa Dengan Pemkab KKA, Kenapa Media Terkesan Dikotak-Kotakkan

235
0

KEPRI – Menyikapi terkait adanya gejolak yang tidak mengenakkan antara kerjasama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) bersama rekan-rekan Media yang dianggap tidak transparan, Kepala Bidang Organisasi (Kabid Organisasi) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Unit Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Amran dengan tegas mempertanyakan apa alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam menolak kerjasama yang diajukan oleh Perusahaan Media melalui perwakilannya yang ada di daerah tersebut.

Penegasan itu disampaikannya setelah menerima hasil verifikasi kerjasama Media yang dikelurkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan Februari tahun 2021 lalu.

“Jika benar data yang diperoleh dari hasil ivestigasi oleh salah satu Media Siber bernama metrosidik.co.id, maka Pemerintah setempat melalui dinas terkait wajib menyampaikan alasan penolakan kerjasama tersebut,” ucap Amran.

“Sebagai Kabid Organisasi SMSI Natuna, saya minta tim verifikasinya menyampaikan alasan mengapa tidak lolos kerjasama kepada Media terkait,” ujarnya, Rabu (10/3) pagi.

Menurut Amran, Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas haruslah terbuka dan berani menyampaikan alasan penolakan kerjasama dari hasil verifikasi melalui tim yang dibentuknya kepada penanggungjawab 28 Media yang telah mengajukan kerjasama tersebut.

“Jika perlu undang perwakilan Media yang tidak diterima kerjasama itu, sampaikan lah ke meraka alasannya apa ? Saya lihat di surat itu, dari 40 lebih Media yang mengajukan permohonan kerjasama, hanya 12 Media saja yang diloloskan, ini tidak masuk akal, apalagi Media yang terbuang juga ada beberapanya telah lolos Vaktual dari Dewan Pers. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua,” tuturnya.

“Jangan diam, karena itu murni hak kawan-kawan wartawan untuk mempertanyakannya, termasuk mempertanyakan jumlah anggaran ke DPRD yang membidangi soal anggaran publikasi,” tegasnya.

Dari keluh kesah yang disampaikan oleh 28 perwakilan Media di Anambas, Amran melihat ada rencana tidak baik oknum Pemerintah setempat terhadap kinerja Pers di daerah tersebut. Karena 28 Media yang ditolak semuanya memiliki Legalitas Hukum yang jelas.

“Saya tanya ke penanggungjawab 28 Media, mereka semua punya badan hukum, bahkan sudah Terverifikasi Vaktual di Dewan Pers. Bertugas di daerah itu pun juga sudah lama, bahkan sejak Anambas jadi Kabupaten. Sementara yang diterima ada yang belum Terverifikasi, UKW penanggungjawabnya saja pake pinjam kawan sebelah,” ungkap Amran.

Lebih jauh, Amran menjelaskan seharusnya Pemerintah setempat membangun hubungan yang lebih dengan Pers, karena tanpa Pers, Anambas tentunya tidak akan dikenal oleh Dunia.

“Jangan dibungkam kebebasan Pers, jangan mengkotak-kotakan kinerja Perusahaan Pers. Mereka hadir membantu agar daerah cepat berkembang, mereka bekerja menyampaikan informasi agar pembangunan di daerah itu cepat terealisasikan. Setau saya, tidak ada Pers yang mencelakakan daerahnya sendiri. Makanya Negara menyiapkan anggaran. Di Anambas kalau tidak salah infonya sekitar 3,7 milyar,” bebernya.

“Patut dicurigai dengan anggaran sebesar itu, jika Pemerintah setempat hanya menerima kerjasama dengan 12 Media saja. Bisa jadi verifikasi yang dilakukan hanya formalitas saja. Wajar kalau kita curiga, semacam ada niat ingin bagi-bagi anggaran dengan perjanjian tertentu,” kata Amran.

“Anggarannya besar, kerjasamanya hanya dengan 12 media, seperti apa instansi terkait menghabiskannya dalam satu tahun berjalan. Ada apa ini”. tutup Amran. (QQ).

Editor : Dina