Beranda Advetorial Sejumlah Permasalahan Pemprov Kepri Dibahas Dalam Reses Komisi II DPR RI

Sejumlah Permasalahan Pemprov Kepri Dibahas Dalam Reses Komisi II DPR RI

41
0

Dompak, GK.com – Pelaksana harian (Plh) Gubernur Kepri, Dr H Ts Arief Fadillah S,Sos menyambut kedatangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama rombongan dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan agenda Reses masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI membahas tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dimasa pandemi, Evaluasi pelaksanaan KTP-EL, dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, serta Evaluasi seleksi Pelaksanaan CPNS dan PPPK Tahun 2021 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri.

Suasana Reses DPR RI Komisi II bersama Forkopimda Kepri (ist)

Usai menggelar Reses, kepada sejumlah Awak Media Plh Gubernur Kepri, Ts Arief Fadillah mengatakan, saat ini Pemprov Kepri telah melakukan pemetaan kesesuaian tugas pokok dan transformasi jabatan struktural kejabatan fungsional tertentu.

“Terdapat perangkat Daerah yang belum dilakukan pemetaan, karena masih banyaknya tugas fungsi administrasi yang belum terakomodir kedalam jabatan fungsioanal,”katanya, Senin (15/2) sore.

Kemudian Ia menuturkan, sejauh ini Kepri telah menerapkan E–Government dalam penyelenggaraan pelayanan public dimasa pandemi, khususnya dibeberpa sector seperti SEMANJA, SIJEMPOL, SIAP, SILAT, dan lain sebagainya, dalam hal ini pelayanan tersebut dinilai terlaksana secara efektif.

“Pada awal pandemic kita lakukan penutupan, sementara untuk pelayanan tatap muka, digantikan dengan pelayanan public secara Online, dan kembali dibuka pelayanan tatap muka dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat,” tutur Arief.

Arif berharap dengan digelarnya Reses oleh Komisi II DPR RI ini bisa mengutamakan apa yang menjadi keluhan di Kepri.

“Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, konektivitas antara Pusat dan Daerah semakin menguat, agar apa yang disampaikan bisa di ajukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya,” harapnya.

Foto bersama (ist)

Dikesmpatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, setiap melakukan Kunker selalu isu reformasi birokrasi yang diangkat, dikarenakan banyak penyesuaian dalam masa pandemi Covid-19.

“Sekarang semua orang memungkinkan bekerja secara virtual, apalagi saat ini Pemerintah sedang berupaya melakukan perampingan terhadap struktur birokrasi kita, sehingga isu tersebut harus kita pastikan apakah itu bisa menjawab peningkatan kualitas aparat Pemerintah kita mapun birokrat yang sasaran utamanya adalah pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ahmad Doli.

Kemudian Dirinya menuturkan, saat ini Komisi II diberi amanah untuk penyusunan perubahan Rancangan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam hal ini setiap masukan menjadi penting, namun apa yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam konteks birokrasi, dinilai sudah cukup baik dan telah mendengarkan penerapan E-Goverment yang ada di beberapa sektor.

“Tak hanya itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, salah satunya ada 1.044 tenaga honorer yang diusulkan, namun hanya puluhan saja yang diterima. Tentu hal ini akan kami sampaikan kepada mitra kerja kami Menpan-RB pada Rapat Kerja berikutnya,” tuturnya.

Plh Gubernur Kepri Dr H Ts Arief Fadillah bersama Ketua KomisiII DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Wawancara


Terakhir Dirinya mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepri secara umum sama halnya di tingkat Nasional, pasalnya medannya hanya 4% daratan dan kendalanya adalah Infastuktur.

“Baik transportasi maupun internet mungkin menjadi salah satu faktor hambatannya. Oleh sebab itu, informasi ini akan menjadi sangat penting bagi kami untuk menjadikan evaluasi, saat ini Komisi II sudah dibentuk evaluasi pelaksanaan pilkada 2020 yang kemarin,” ungkapnya.

“Untuk tingkat partisipasi ditengah pandemi meningkat sekitar 11%, terjadinya peningkatan publik terhadap Pilkada ini saya rasa sangatlah bernilai positif,” tutupnya.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Plh Gubernur Kepri Dr H TS Arief Fadillah S,Sos, Ketua Komisi II DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, Staff Ahli Mendagri RI, Hamdani, serta Forkopimda Kepri. (Fit).

Editor : Dina