Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Ekonomi Tidak Stabil, Rahma Harapkan Kritik Dan Saran Dari DPRD Tanjungpinang

Ekonomi Tidak Stabil, Rahma Harapkan Kritik Dan Saran Dari DPRD Tanjungpinang

60
0

Tanjungpinang, GK.com – Kondisi ekonomi Daerah maupun Nasional akibat dampak pandemi Covid-19, hingga saat ini belum stabil, sehingga cenderung muncul berbagai permasalahan yang sangat signifikan dalam perekonomian, termasuk di Kota Tanjungpinang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.Ip dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBDP 2020, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis (1/10) sekitar pukul 10.00 Wib.

“Keadaan ini dibebankan pada APBD dengan cara penyesuaian kembali jadwal program kegiatan TA 2020, mendahului APBD-P TA 2020,” ucapnya.

Pada struktur Perubahan APBD 2020, target rancangan pendapatan daerah mengalami perubahan, semula sebesar Rp 1,002 triliun menjadi Rp 981, 24 miliar, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 21,52 miliar.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan semula sebesar Rp 150,42 miliar menjadi Rp 121,95 miliar. Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 23,14 miliar dari Rp 86,94 miliar menjadi Rp 63,79 miliar setelah perubahan.

“Artinya, terdapat pengurangan belanja sebesar Rp 5,23 miliar atau turun 0,50% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 513,85 miliar yang semula Rp 443,88 miliar, naik 15,77% dan belanja langsung semula Rp 607,08 miliar menjadi Rp 531,87 miliar atau turun 12,39%,” terang Walikota Tanjungpinang.

Rahma juga menjelaskan, untuk anggaran belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai semula Rp 430,21 miliar menjadi Rp 430,78 miliar setelah perubahan dengan kenaikan sebesar Rp 571,35 juta atau 0,31%. Belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp 11,26 miliar dan menjadi Rp 8,81 miliar atau turun sebesar Rp 2,45 miliar dan belanja bantuan sosial semula Rp 1,4 miliar menjadi Rp 200 juta pada perubahan ini.

“Belanja tidak terduga semula sebesar Rp 1 miliar menjadi Rp74,06 miliar, kenaikan ini cukup signifikan, karena diprioritaskan untuk percepatan penanganan Covid-19, walaupun belum sepenuhnya terakomodir, diharapkan anggota dewan dapat memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaannya”. tutup Rahma. (Mis).

Editor : Febri