Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Penerapan Perwako Prokes di Tanjungpinang, Satpol PP Gandeng TNI Dan Polri

Penerapan Perwako Prokes di Tanjungpinang, Satpol PP Gandeng TNI Dan Polri

77
0

Tanjungpinang, GK.com – Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2020 mengenai penerapan Protokol Kesehatan sudah di sahkan dan kini tinggal menunggu penerapan secara penuh.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang, Hantoni mengatakan, pihaknya baru selesai melaksanakan Rapat bersama pihak terkait untuk membahas hal tersebut.

“Sampai saat ini belum ada dikenakan denda, dan kita lihat nanti tanggal mainnya (penindakan),” ucapnya usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Tanjungpinang, Kamis (1/10).

Hingga saat ini, pihak Satpol PP Tanjungpinang dan pihak terkait terus melakukan Sosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan Perwako Protokol Kesehatan.

“Sosialisasi penerapan Perwako itu sekarang sudah berjalan, kita sudah bekerjasama dengan TNI dan Polri. Kita juga mengedukasi agar masyarakat dapat mentaati Protokol Kesehatan dan juga memberi himbauan pada pelaku usaha seperti Kedai Kopi, sehingga tidak ada lagi alasan tidak tau dengan adanya Perwako tersebut,” ungkapnya.

“Nanti akan ada Rapat Kordinasi agar RT/RW ikut berperan dalam menegakkan Perwako Protokol Kesehatan ini”. tutup Kasatpol PP, Hantoni.

Seperti diketahui bahwa, dalam Perwako Protokol Kesehatan terdapat sanksi sebagai berikut :

a. Perorangan :
1. Teguran secara lisan dan tertulis ;
2. Kerja sosial berupa membersihkan sampah atau fasilitas umum atau area publik selama 60 (enam puluh) menit ;
3. Denda administrasi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan apabila melakukan pelanggaran selanjutnya.

b. Bagi pelaku usaha :
1. Teguran secara lisan dan tertulis ;
2. Denda administrasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Pemberhentian operasional usaha selama 7 hari untuk pelanggaran ke- 3 ;
4. Pencabutan izin usaha untuk pelanggaran ke- 4.

c. Bagi penyedia, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
1. Teguran lisan dan tertulis ;
2. Denda administrasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Penulis : Misbach