Beranda Kepulauan Riau Karimun Kanwil DJBC Khusus Kepri Bantah Lakukan Aksi Pemukulan Terhadap ABK Dan Nakhoda...

Kanwil DJBC Khusus Kepri Bantah Lakukan Aksi Pemukulan Terhadap ABK Dan Nakhoda KM. Wahyu

163
0

Karimun, GK.com – Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Khusus Kepri membantah adanya pemukulan yang dilakukan kepada ABK maupun Kapten KM Wahyu, seperti apa yang sempat diungkapkan oleh Kapten KM. Wahyu, Herman kepada Awak Media ini beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, pada Minggu (31/5) lalu, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Tipe B Kota Batam melakukan patrol terkoordinasi dalam Operasi Jaring Sriwijaya.

Saat itu, Satgas Patroli Laut BC yang sedang berada di Perairan Nongsa, Batam, berdasarkan informasi yang diterima mendapati kapal kayu yang tidak mengaktifkan Instrument AIS, yang diduga memuat barang dari perairan Singapura mengarah ke perairan Nongsa.

Kepada Media ini, Humas DJBC Khusus Kepri, Awaluddin menerangkan bahwa, saat terjadinya patroli tersebut, penegahan kita lakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Tidak ada aksi pemukulan saat itu dilakukan oleh pihak BC. Dan tidak ada jaminan bahwa bekas tembakan di kaca jendela tempat kemudi kapal tersebut juga dilakukan oleh BC,” tegasnya kepada Awak Media ini, Senin (08/06) sekitar pukul 19.00 Wib.

Baca juga :

“Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak BC yang melakukan penegahan saat itu. Tidak ada dilakukan pemukulan kepada mereka, yang ada hanya tembakan peringatan agar kapal tersebut berhenti,” terang Awaluddin.

“Dalam penindakan penangkapan juga ada sisi administrasi dan SOP. Untuk proses administrasi, semua kegiatan dalam penegahan, pasti kita berikan Surat Bukti Penindakan (SBT). Sedangkan penindakan yang dilakukan di lapangan itu tergantung situasi yang terjadi, jika ada perlawanan, tentu kita akan mengambil tindakan sebagai bentuk pembelaan diri, dan langkah-langkah yang diperlukan,” paparnya.

Dijelaskan Awaluddin, sebelum dilakukan penangkapan, pihak BC meminta agar kapal tersebut berhenti, hanya ingin memastikan kapal itu berlayar dilengkapi dengan dokumen atau tidak. Dikarenakan saat itu kapal tersebut terindikasi untuk melarikan diri dengan memutar balik arah kapal, lalu pihak BC mengambil langkah untuk melakukan penindakan dengan tembakan peringatan.

“Saya tegaskan kembali, dalam proses penangkapan KM. Wahyu itu, kita pastikan penegahannya dilakukan di wilayah hukum perairan Indonesia, mulai dari ditemukannya kapal tersebut, dan pada saat kita minta berhenti, semua dilakukan di wilayah kita. Tidak mungkin tim patroli BC memasuki wilayah hukum perairan Luar Negeri, kecuali ada proses Standar Operasionalnya,” tutur Awaluddin.

“Untuk situasi yang terjadi pada saat penangkapan, saya memang tidak tahu pasti seperti apa, karena yang mengetahuinya adalah Bidang Penyelidikan, namun indikasi utama terjadinya penegahan tersebut dikarenakan AIS KM. Wahyu tidak menyala,” ujarnya.

Saat disinggung oleh Media ini terkait KM. Wahyu yang diduga memuat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal seperti yang disampaikan dalam rilis Kanwil DJBC Khusus Kepri, Awaluddin menerangkan bahwa, setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan dokumentasi kapal tersebut, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, karena yang bersangkutan telah membuktikan bahwa benar barang itu dibawa dari Negara Singapura menuju Negara Kamboja.

“Walaupun tidak terkena sanksi pidana, namun yang bersangkutan melakukan pelanggaran administrasi, karena tidak melakukan Outward Manifestkepada pihak BC di Kota Batam,” ungkapnya.

“Setelah pihak KM. Wahyu melunasi sanksi administrasi, para ABK Kapal akan dipulangkan, sedangkan denda yang harus dibayarkan paling sedikit Rp. 10 juta dan paling banyak Rp. 100 juta sesuai pasal 9a ayat 3 UUD Kepabeanan”. tutupnya (KR).

Editor : Milla