Beranda Advetorial DPRD Provinsi Kepri Minta PLN Perbaiki Sistem Dan Menindak Tegas Vendor

DPRD Provinsi Kepri Minta PLN Perbaiki Sistem Dan Menindak Tegas Vendor

135
0

Dompak, GK.com – Mendengar banyaknya keluhan masyarakat akan kenaikan tarif listrik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN UP3 Tanjungpinang, Selasa (9/6).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, H. Lis Darmansyah., SH dikesempatan itu mengatakan bahwa, berdasarkan penjelasan dan data dari PLN UP3 Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa, salah satu penyebab kenaikan tarif listrik dikarenakan tidak sebandingnya pencatatan dari PLN dengan jumlah Pelanggan.

“Maka dari itu, direkomendasikan untuk memperbaiki sistem pencatatan yang dimiliki oleh PLN, dan memberikan tindakan penalty terhadap vendor yang bekerja sama dengan PLN, serta merekomendasikan untuk membuat posko pengaduan untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat di setiap Kecamatan,” tutur Lis.

Dikesempatan itu, Lis Darmansyah juga menyampaikan bahwa, pihak DPRD Kepri telah meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk laporan awal yang disampaikan agar di tindaklanjuti sebagai bentuk penyelidikan.

Suasana saat RDP berlangsung

“Permasalahan seperti ini bukan hanya pada saat Covid-19 saja, tetapi sudah sangat lama. Banyak permasalahan PLN yang harus di benahi, kita juga meminta tidak ada lagi pemutusan listrik apabila terjadi keterlambatan, serta memberikan toleransi kepada Pelanggan, dan sudah di sanggupi oleh PLN. Sekarang kami minta kepada PLN untuk keterbukaan terhadap Publik,” kata Lis Darmansyah.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Tanjungpinang, Suharno dalam kesempatan tersebut sebelumnya sempat meminta maaf dengan ketidak nyamanan pelanggan PLN atas melonjaknya pembayaran listrik ini.

“Kebijakan yang dilakukan bukan hanya kebijakan sepihak dari PLN Tanjungpinang, tetapi dasarnya dari Pusat, saat ini langkah yang kami lakukan adalah akan membuat posko pengaduan di tiap Unit Layanan Pengaduan (ULP), jika masyarakat tidak bisa datang ke kantor, kami buat layanan Whatsapp centre untuk warga yang ada kendala ataupun bermasalah,” ujar Suharno.

Foto bersama usai RDP

Dikatakan Suharno, terjadinya lonjakan ini juga salah satunya karena volume pemakaian masyarakat yang meningkat. Untuk itu, kedepannya PLN akan lebih giat lagi dalam sosialisasi kepada masyarakat agar masalah seperti ini tidak terulang kembali.

Pada kesempatan itu, pihak BPSK yang saat itu turut hadir dalam RDP merasa PLN telah melanggar Undang-Undang Konsumen.

“Ini telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Konsumen, tepatnya pada Undang-Undang Konsumen Pasal 3 dan 4 tentang menjalankan hak dan kewajiban konsumen, serta Pasal 3 UU Konsumen yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa”. pungkas anggota BPSK Kota Tanjungpinang, Elvira. (Mis).

Editor : Febri