Tanjungpinang, GK.com – Penggunaan Mobil Dinas (Mobdin) jenis Toyota Inova dengan nomor plat BP 17 T, yang digunakan oleh mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Raja Mansyur Razak periode 2009-2014 hingga saat ini masih menjadi perbincangan oleh beberapa kalangan, bahkan menjadi tanda tanya besar akan hal itu.
Pasalnya, seperti yang kita ketahui, saat ini Raja Mansyur Razak sudah 5 Tahun lebih tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD di Kota Tanjungpinang, dan Mobdin tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Seperti pada pemberitaan Media ini yang sebelumnya, https://gerbangkepri.com/2019/09/25/mansyur-pemko-kurang-melaksanakan-undang-undang/, kepada Media ini, Raja Mansyur Razak mengungkapkan terkait keberadaan Mobdin tersebut yang hingga kini masih berada di tangannya dikarenakan saat ini Ia menganggap Pemko Tanjungpinang belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang yang mengatur terkait aset Pemerintah dengan baik. Yang mana sudah disebutkan olehnya, bahwa setiap Pimpinan Daerah, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Wakil 1 dan 2 DPRD, mempunyai hak untuk mengajukan Mobil Dinas agar dilelang secara tertutup kepada pejabat yang bersangkutan.
Terkait hal tersebut, Media ini pun mencoba menemui Kepala Bagian Umum Pemko Tanjungpinang, Bobby untuk dimintai tanggapannya terkait permasalahan itu.
Kepada Media ini, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jum’at (4/10) sekitar Pukul 10.45 Wib, Bobby mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mencoba menghubungi serta menjalin komunikasi dengan Raja Mansyur terkait pengembalian Mobil Dinas tersebut.
“Kita sudah bicarakan hal tersebut pada saat pertemuan silahturahmi dengan Wali Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu, saat itu beliau meminta waktu terkait pengembalian Mobil tersebut, maka kami tentunya menghargai hal itu,” terang Bobby.
“Yang saya heran, kenapa pak Mansyur tiba-tiba membahasakan Pemko tidak paham tentang aturan, padahal kami bekerja sesuai koridor peraturan yang ada, kalau beliau memang minat dengan mobil tersebut, pastinya semua ada prosedurnya, harus di lelang secara terbuka, bukan secara tertutup,” ucap Bobby.
Dijelaskan Bobby, kendaraan yang dapat dilelang oleh Pemerintah secara lelang terbuka memiliki beberapa syarat, antara lain kendaraan tersebut tidak dibutuhkan lagi untuk kebutuhan operasional, lalu kondisi fisiknya juga sudah tidak layak.
“Jika kendaraan ingin dilelang, maka kondisi fisik akan diperiksa di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), mereka yang nantinya akan menetapkan harganya. Jika sudah ditetapkan, maka beliau (Mansyur Razak), bahkan masyarakat umum sekalipun dapat membeli kendaraan yang sudah dilelang tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan tentunya,” terang Bobby.
“Terkait dengan Mobil Dinas yang digunakan oleh pak Mansyur sekarang ini, kemungkinan akan dilelang apabila umur kendaraan tersebut sudah berusia 7 Tahun keatas, fisiknya juga akan diperiksa, lalu kita akan pastikan lagi apakah mobil tersebut masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah atau tidak,” katanya.
Selanjutnya, Bobby menjelaskan bahwa, secara aturan, anggota DPRD, termasuk juga unsur pimpinan tidak diperbolehkan untuk melakukan pelelangan kendaraan secara tertutup, seperti yang diinginkan oleh pak Mansyur pada berita Gerbangkepri.com yang sebelumnya.
“Dalam Permendagri, sudah dijelaskan bahwa, yang diperbolehkan melakukan lelang tertutup itu, seperti Kepala Daerah serta Pejabat Eslon 1 di Daerah (Sekretaris Daerah Provinsi), dalam Permendagri tersebut tidak terdapat unsur Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD,” tegas Bobby.
“Saya berharap kedepannya semoga permasalahan ini cepat terselesaikan, dan Mobil tersebut dapat juga segera dikembalikan pada tempat asalnya”. pungkasnya. (MI).
Editor : Milla
