Batam, GK.com – Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang terencana dan terintegrasi guna mengurangi permasalahan banjir di Kota Batam. Ke depan, seluruh proyeksi pembangunan yang dirancang bersama Pemerintah Kota Batam diharapkan memberikan dampak positif, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaludin menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi dinilai cukup kompleks. Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Banyak kawasan perumahan dibangun tanpa dilengkapi saluran drainase yang memadai oleh para pengembang. Perlu diketahui, sebagian besar izin usaha developer dikeluarkan oleh BP Batam dalam skema investasi, bukan oleh Pemerintah Kota Batam.
“Kami sebagai Pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pengembang membangun drainase, karena izin mereka berasal dari BP Batam. Bahkan ketika dilakukan teguran, sering kali tidak diindahkan,” ungkapnya di Ruang Kerja, Selasa (02/12/2025), pukul 16.30 WIB.
Selain itu, faktor lain penyebab banjir adalah kondisi topografi darat dan pengaruh pasang laut. Perubahan wilayah daratan yang berdekatan dengan laut membuat air pasang mudah masuk ke kawasan kota. Ditambah dengan curah hujan yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi sudah cukup memicu genangan akibat kapasitas drainase yang tidak memadai. Selama ini, aliran air hanya mengandalkan pembuangan langsung ke laut yang dinilai belum efektif mencegah banjir.
“Padahal, Batam sejatinya tidak mudah banjir jika pengelolaan tata ruang dan infrastruktur dilakukan dengan baik,” katanya.
Dampak dari persoalan ini sangat dirasakan masyarakat, mulai dari aktivitas terganggu, hingga potensi kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah meminta agar setiap pembangunan ke depan dilakukan melalui perencanaan matang yang memperhatikan sistem drainase serta penataan ruang kota secara ketat sesuai aturan, agar pembangunan tidak dilakukan secara asal dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Masalah lainnya adalah drainase antar rumah dan lingkungan yang tidak saling terhubung. Pembangunan drainase membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan APBD Kota Batam masih terbatas. Saat ini, APBD Batam berada di kisaran Rp 4 triliun per tahun, jauh dari kebutuhan pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per tahun. Kondisi tersebut memaksa Pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta Infrastruktur dasar.
“Jika anggaran mencapai Rp 10 triliun, pembangunan akan jauh lebih merata, termasuk fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengendalian banjir”. ujarnya.
Ditambahkan Kamaludin, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat BP Batam melepas lahan atau saham kepada pengembang, rencana bisnis seharusnya sudah mencakup pembangunan drainase. Namun, masih banyak developer yang hanya fokus membangun rumah tanpa memperhatikan sistem saluran air. Akibatnya, setiap kali terjadi banjir, keluhan justru dialamatkan kepada Pemerintah.
Meski demikian, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pengelolaan pembangunan secara transparan dan tegas. Seluruh data pembangunan dan pengelolaan kota dapat diakses serta diawasi oleh lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, dan KPK sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi Pemko Batam maupun BP Batam. (KF)
