Batam, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah sampah di Kota tersebut, melalui dukungan anggaran dan pengembangan teknologi pengolahan sampah terpadu.
“Penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Batam H. Muhammad Kamaludin.
Dikatakan Kamaludin, DPRD Batam telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menerapkan dua strategi utama yaitu:
Jangka Pendek : Fokus pada intensifikasi pengangkutan sampah yang sudah berjalan. Rencana penggunaan insinerator sempat dipertimbangkan, namun terkendala regulasi terkait emisi asap.
Jangka Panjang : Pengembangan teknologi pengolahan sampah terpadu yang menghasilkan energi terbarukan. DPRD sedang menjajaki kerjasama dengan investor untuk mewujudkan teknologi ini.
“DPRD Kota Batam memprioritaskan kebersihan Kota sebagai kebutuhan dasar. Anggaran untuk sektor lain dapat dialihkan jika diperlukan untuk mengatasi masalah sampah,” katanya, Selasa (02/12/2025).
Selain itu, DPRD juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di tingkat lokal, dimana beberapa wilayah belum terlayani karena rendahnya pembayaran retribusi dan adanya sampah pribadi yang melebihi kapasitas.
“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bertanggung jawab atas pengelolaan ini,” tegas Kamaludin Pukul 16.00 WIB.
“Dukungan anggaran juga diberikan untuk perawatan kendaraan operasional. Tahun ini, hampir 100 miliar rupiah telah dialokasikan, dan pada tahun 2026 direncanakan 200 miliar rupiah untuk memastikan pelayanan kebersihan berjalan optimal. DPRD akan mengawasi pelaksanaan anggaran ini secara ketat,” ungkap Kamaludin di Ruang Kerjanya.
Terkait rendahnya tingkat pembayaran retribusi, DPRD telah memanggil pihak terkait untuk mencari solusi.
“DPRD Kota Batam berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah sampah, bahkan jika negara harus menanggung kerugian. Prioritas utama kami adalah kepentingan masyarakat. Komitmen ini juga telah disampaikan di depan Walikota dan Forkopimda, dengan pesan bahwa Negara, Pemko, dan Pemerintah boleh menanggung kerugian, asalkan masyarakat tidak dirugikan. DPRD Kota Batam akan memaksimalkan pelayanan dan menegakkan aturan yang berlaku untuk mencapai kebersihan kota yang optimal”. tuturnya. (DS)
Penanganan Sampah Prioritas DPRD Batam Melalui Alokasi Anggaran Dan Teknologi Terpadu
