Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali menorehkan capaian membanggakan dalam tata kelola Pemerintahan. Komitmen terhadap pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan sesuai standar nasional membuahkan hasil dengan diraihnya kategori A (Memuaskan) pada Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa (30/12/2026) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI, Siti Nur Aini.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang, Meitya Yulianti menyebut, capaian tersebut sebagai salah satu kado terindah bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang di penghujung tahun 2025.
“Alhamdulillah, kita berhasil meraih kategori A. Tanjungpinang menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh predikat tersebut,” ujar Meitya.
“Terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta unit kerja atas dukungan dan sinergi yang telah terbangun. Berkat kerja sama tersebut, nilai pengawasan kearsipan Kota Tanjungpinang meningkat dari BB (Sangat Baik) pada tahun 2024 menjadi A (Memuaskan) pada tahun 2025,” ucapnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada para pengelola arsip dan arsiparis di setiap OPD dan unit kerja atas dedikasi serta kerja keras mereka hingga target kategori A berhasil diraih.
“Ke depan, mudah-mudahan Tanjungpinang dapat meraih nilai AA (Sangat Memuaskan),” harap Meitya yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Tanjungpinang.
Menurut Meitya, penghargaan atas capaian tersebut rencananya akan diserahkan langsung oleh ANRI pada awal tahun 2026 di Jakarta dengan mengundang seluruh daerah penerima penghargaan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang, Maswito mengaku bangga dan terharu atas prestasi yang diraih. Ia menyebut, pencapaian kategori A merupakan hasil kerja keras, keikhlasan, serta dukungan dari seluruh pihak.
“Tanpa dukungan dan kerja keras bersama, pencapaian ini tentu tidak akan maksimal,” ujar Maswito di Ruang Rapat, (05/01/2025) Pukul 11.47 WIB.
Maswito menambahkan, pengelolaan kearsipan di OPD dan unit kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang terus menunjukkan kemajuan berkat dukungan pimpinan di masing-masing unit kerja.
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan, pihaknya terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui pembentukan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Cabang Tanjungpinang. Organisasi ini menjadi wadah AAI Pusat dan AAI Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyosialisasikan program serta kegiatan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola kearsipan.
“Ke depan, kami akan bersinergi dengan pengurus AAI Wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan berbagai kegiatan mulai tahun 2026”. kata Maswito yang juga menjabat sebagai Ketua Harian AAI Cabang Kota Tanjungpinang. (KF)
Pemko Tanjungpinang Sabet Predikat A Pengawasan Kearsipan
Layanan Sipandu Sementara Tidak Dapat Diakses, Disdukcapil Bintan Siapkan Pelayanan Manual
Bintan, GK.com — Layanan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sipandu) Kabupaten Bintan untuk sementara waktu tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan adanya kegiatan maintenance rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Bintan Budiana, S.Sos menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan sistem tersebut tidak hanya berdampak pada Sipandu, tetapi juga seluruh layanan Daring yang terhubung dengan domain bintankab.go.id.
“Memang ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Diskominfo. Bukan hanya Sipandu, tetapi semua layanan yang terhubung ke domain bintankab.go.id sementara tidak dapat diakses. Hal ini juga sudah disosialisasikan sebelumnya oleh Diskominfo”. ujar Budiana melalui pesan WhatsApp, Sabtu (03/01/2026) Pukul 15.56 WIB.
Untuk mengantisipasi gangguan layanan Daring tersebut, Disdukcapil Bintan menyiapkan pelayanan secara manual bagi masyarakat. Pelayanan dapat dilakukan langsung di Kantor Dinas maupun melalui kantor-kantor Kecamatan, termasuk wilayah terpencil sesuai domisili warga.
Budiana menambahkan, berdasarkan agenda yang telah ditetapkan, kegiatan maintenance sistem tersebut ditargetkan berlangsung selama kurang lebih 20 hari ke depan, hingga seluruh layanan kembali normal dan dapat diakses seperti biasa. (KF)
Pedagang UMKM Coastal Area Keluhkan Minimnya Perhatian Pemda
Karimun, GK.com – Meski dikenal ramai pengunjung, terutama saat akhir pekan dan perayaan Tahun Baru kemaren, kawasan Coastal Area masih menyisakan sejumlah persoalan bagi pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kendala cuaca, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya perhatian Pemerintah Daerah menjadi keluhan utama para pedagang.
Putri, salah seorang pedagang yang telah berjualan sejak tahun 2019 mengatakan, hingga saat ini belum ada pengelolaan resmi dari Pemerintah Daerah terhadap kawasan tersebut. Ia menyebut, para pedagang memang tidak dikenakan biaya sewa tempat, namun tetap membayar iuran listrik dan kebersihan, sementara pasokan listrik masih berasal dari rumah warga sekitar.
“Selama berjualan kami tidak dikenakan sewa tempat, hanya membayar iuran listrik dan kebersihan. Listriknya pun masih menumpang dari rumah warga,” ujar Putri, Jumat (02/01/2025) Pukul 14.35 WIB.
Pedagang lainnya, Risky mengungkapkan, keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala, meski biaya sewa kepada pengelola setempat tergolong terjangkau.
“Kalau akhir tahun dan Tahun Baru memang ada peningkatan penjualan, karena pengunjung ramai, tapi fasilitas di sini masih terbatas,” kayanya.
Sementara itu, Sobri yang juga pedagang di area gersebut menuturkan bahwa bantuan dari Pemerintah belum pernah diterima secara berkelanjutan. Bantuan yang pernah diberikan, menurutnya, hanya berupa tenda dan itu pun sudah lama.
“Bantuan dari Pemerintah belum ada yang berkelanjutan. Yang pernah kami terima hanya tenda, itu pun sudah lama,” ungkapnya.
Di sisi lain, Nurul salah seorang pengunjung Coastal Area menilai, keberadaan UMKM memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta menambah daya tarik kawasan tersebut. Ia berharap, Pemerintah dapat meningkatkan fasilitas, penataan lokasi, serta dukungan permodalan bagi para pedagang.
“UMKM di sini sangat membantu perekonomian masyarakat dan membuat kawasan ini semakin ramai. Harapannya Pemerintah bisa lebih memperhatikan fasilitas, serta penataannya agar lebih nyaman,” harapnya.
Saat ini, pengelolaan kawasan Coastal Area masih dilakukan oleh pemuda setempat. Para pedagang berharap Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius melalui pengelolaan yang jelas, sebagai bentuk dukungan yang berpihak agar UMKM di Karimun dapat terus berkembang. (DP)
Sektor Galangan Kapal Dominan, Penyerapan Tenaga Kerja Karimun Capai 83,70 Persen
Karimun, GK.com – Tingkat penyerapan tenaga kerja asal Kabupaten Karimun hingga November 2025 tercatat mencapai 83,70 persen. Angka tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dan menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Karimun relatif stabil.
Ayu Khustina, S.S, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun menyebutkan, sektor industri galangan kapal masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di daerah tersebut. Keberadaan industri galangan kapal dinilai berperan signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Dalam memastikan masyarakat Karimun mendapatkan prioritas kesempatan kerja, Disnaker telah melakukan sejumlah upaya konkret. Salah satunya dengan rutin melakukan survei ke Perusahaan setiap akhir tahun untuk mengetahui kebutuhan posisi dan kualifikasi tenaga kerja. Hasil survei tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.
“Disnaker juga secara konsisten menyampaikan kepada Perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, apabila putra-putri Karimun belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, Perusahaan dipersilakan mencari tenaga kerja dari daerah lain,” jelasnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (2/1/2026).
Selain itu, strategi Disnaker dalam menyiapkan lulusan SMA dan SMK agar siap masuk dunia kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi vokasi, penempatan magang, serta penyediaan informasi lowongan pekerjaan. Kerja sama dengan dunia industri terus diperkuat, termasuk dengan mempromosikan lulusan program pelatihan kerja kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Disnaker juga secara rutin melakukan pembinaan kepada Perusahaan agar mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Setiap tahun, Disnaker mengajukan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan guna meningkatkan keterampilan para pencari kerja,” ujarnya pukul 15.30 WIB.
Meski demikian, tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Karimun masih terletak pada rendahnya keinginan sebagian pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, baik melalui pelatihan tambahan maupun dengan membuka usaha sendiri.
“Sebagai solusi, Pemerintah Daerah terus menyiapkan dan menyediakan program pelatihan kerja setiap tahun, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal di Kabupaten Karimun”. tegasnya. (DS)
Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi, Pemda Dorong Kualitas Pelayanan Publik
Bintan, GK.com — Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik guna menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Aparatur, Asniati, S.IP mengatakan, penguatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, adaptif terhadap regulasi, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Pengembangan kompetensi ASN kami lakukan secara terarah dan terencana, agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat,” ujar Asniati.
Dijelaskannya, kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis instansi, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN. Melalui kebijakan tersebut, ASN diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan dan mampu meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.
Menurut Asniati, pengembangan kompetensi ASN juga diarahkan untuk menjawab dinamika regulasi serta tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berbasis digital. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas aparatur.
Terkait program pendidikan dan pelatihan, Asniati menyampaikan, pada tahun ini belum dilaksanakan pelatihan baru, baik diklat struktural, manajerial, maupun teknis. Meski demikian, penetapan ASN yang mengikuti diklat tetap dilakukan secara terencana dan transparan dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan kompetensi jabatan serta hasil evaluasi kinerja.
“Setiap ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menjalani evaluasi pasca diklat dan menyampaikan laporan hasil pelatihan. Selain itu, kami juga melakukan pemetaan ASN sesuai kebutuhan kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (02/01/2026) Pukul 14.57 WIB.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan kompetensi ASN, di antaranya, rendahnya kesadaran dan minat sebagian pegawai untuk meningkatkan kompetensi serta keterbatasan anggaran.
“Meski menghadapi berbagai tantangan, kami tetap berupaya mendorong peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan demi mendukung pelayanan publik yang lebih optimal”. tutup Asniati. (KF)
Disdik Karimun Jalankan 12 Program Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan
Karimun, GK.com – Mutu pendidikan di Kabupaten Karimun saat ini dinilai berada dalam kondisi baik. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil Rapor Pendidikan yang diterbitkan berdasarkan Asesmen Nasional, di mana sebagian besar indikator menunjukkan capaian positif.
Hal ini disampaikan oleh Kabid pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun Hendri, S.Pd., M.Pd., yang menyebutkan Kabupaten Karimun memiliki Profil Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
“Alhamdulillah, mutu pendidikan kita saat ini cukup baik. Ini terlihat dari Rapor Pendidikan yang sebagian besar indikatornya sudah berada di kategori hijau,” ujar Hendri di ruangan kerjanya, Rabu (31/12/2025) Pukul 14.15 WIB.
Menurutnya, saat ini terdapat 12 program yang sedang dan akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Program-program tersebut saling berkaitan dan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, khususnya dalam penguatan kompetensi guru.
“Peningkatan Kompetensi guru menjadi salah satu fokus utama yang meliputi kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian,” jelasnya.
Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan guru, pengaktifan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta pemberdayaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Selain itu, Sekolah juga didorong untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan workshop secara mandiri.
Namun demikian, Hendri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya, rendahnya minat belajar sebagian siswa. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah penggunaan handphone yang belum terkontrol dengan baik. Selain itu, pemerataan infrastruktur teknologi informasi di Wilayah Kabupaten juga belum sepenuhnya merata, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
“Tantangan lainnya adalah peran serta orang tua yang belum maksimal. Padahal anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua, sehingga pengawasan dan pendampingan belajar sangat penting,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun terus melakukan monitoring secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidikan sesuai jenjang, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
“Para pengawas ini turun langsung untuk mendampingi proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan penilaian. Hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama satuan pendidikan”. tutup Hendri. (DP)