Kepri, GK.com – Dalam rangka mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk mentransisikan sumber energi dari energi mineral ke sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kembali menerima ekspose presentasi potensi pengembangan salah satu bentuk EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar di Kepri dari PT. Indonesia Power (IP) di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Rabu (02/02/2022).
Ekspose dan diskusi yang berlangsung selama lebih kurang 1 jam ini membahas pengembangan proyek PLTS Kepri untuk Ekspor ke Singapura. Rencana pengembangan PLTS untuk kebutuhan ekspor ke Singapura ini berkapasitas kurang lebih 2.800 MWp yang berlokasi di Pulau Kundur dan Pulau Alai, Kabupaten Karimun yang akan melibatkan 4 Perusahaan Internasional.
Sebelumnya, telah disepakati MoU antara PT. IP yang merupakan anak dari Perusahaan PT. PLN (Persero) dengan EDF Renouvelables SA (Perusahaan pengembang energi listrik terbarukan dari Perancis), Tuas Power Ltd (Perusahaan pembangkit listrik dan retail dari Singapura), serta Abu Dhabi Futuri Energy Company PJSC – Masdar (Perusahaan pembangikit listrik dari Uni Emirat Arab).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyambut baik atas ekpose yang telah disampaikan. Namun menurut Ansar, sampai saat ini sudah ada sekitar 9 ekspose yang telah disampaikan berkaitan dengan EBT dan Pemprov Kepri akan melihat urgensi dari masing-masing ekspose tersebut.
“Bagi kita yang terpenting karena semangat pengembangan EBT disampaikan oleh Bapak Presiden tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan Luar Negeri saja. Tadi juga sudah disampaikan beberapa ketentuan, saya concern dengan itu. Bahwa kita wajib dulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi di dalam Negeri. Maka, pengalaman di masa lalu tidak boleh terjadi lagi. Banyak produksi gas kita seperti dari Natuna yang dikontrak jangka panjang dengan Singapura, sehingga kebutuhan PLTG kita menjadi terbatas,” tutur Ansar.
Untuk itu, lanjut Ansar menuturkan, karena nantinya PT. IP akan memiliki market share di Singapura, namun kebutuhan dalam Negeri perlu dibicarakan terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan Business to Business dengan PLN, nantinya porsi untuk wilayah mana yang memungkinkan secara bisnis perlu dipetakan.
“Saya nanti akan coba undang semua PLN kita, juga perwakilan PLN Pusat yang akan kita bahas jika punya sumber energi dari kundur, maka kita sepakati ke depan porsi-porsi kebutuhan dimana yang bisa dipenuhi, seperti di Kundur sendiri, Karimun, dan lain-lain. Nanti akan kita minta itu semua dipetakan. Untuk pasar ekspor saya kira Bapak-Bapak sudah memiliki gambaran porsi untuk pilot project ini,” ucap Ansar.
Berkaitan dengan multiplayer effect untuk masyarakat, Ansar juga menginginkan adanya gambaran pasti. Sehingga ada informasi lengkap untuk masyarakat yang bisa diberikan. Contohnya pemanfaatan tenaga kerja lokal.
“Kalau tenaga kerja lokal itu umpamanya memang mesti dilatih, kita sama-sama melatih mereka. Jangan orang dari mana-mana lagi yang datang, sehingga angka pengangguran kita tak turun-turun walau investasi meningkat, ternyata pekerjanya dari luar semua. Kita bukan alergi dengan pekerja antar daerah, namun potensi lokal harus diutamakan”. tegas Ansar.
Untuk diketahui, PT. Indonesia Power sendiri merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan dan penyediaan energi listrik. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PT Indonesia Power adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas daya terpasang dengan jalan melaksanakan pengembangan dan pengembangan potensi energi yang ada, salah satunya adalah Energi Baru Terbarukan. Saat ini PT Indonesia Power memiliki pembangkit di Jawa Bali dengan total kapasitas 8,440 MW di 8 lokasi dan 6,073 MW O&M pembangkit.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan dan Niaga PT. IP Harlen beserta jajaran dan Direktur Business Development EDF Andi Marjono beserta jajaran. Turut mendampingi Gubernur Ansar saat itu, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Asisten 2 Syamsul Bahrum, Kadis ESDM M. Darwin, Kadis PMPTSP Hasfarizal Handra, Kadis Kelautan dan Perikanan Arif Fadilah, Kadis Perhubungan Junaidi, Kaban Kesbangpol Lamidi, Karo Ekbang Misbardi, dan Karo Pemerintahan dan Otda Zulhendri. (*).
editor : Ron
