Senin, Juni 15, 2026
Beranda blog Halaman 384

Pemda Dan BRKS Diminta Mensosialisasikan Pinjaman Tanpa Bunga

Penulis
Redaksi
-
Gubernur Kepri bersama para UMKM dan perwakilan BRKS. (foto Kominfo Kepri)
Gubernur Kepri bersama para UMKM dan perwakilan BRKS. (foto Kominfo Kepri)

Kepri, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Kali ini kerja sama tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga.

                                                                                                                                   Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepri, tercatat per Agustus 2022, realisasi dari bunga kredit dari program ini telah mencapai lebih dari Rp 650 Juta. Dengan rincian, Rp 186 Juta lebih pada tahun 2021 dan Rp 464 Juta untuk di tahun 2022, sedangkan plafond kredit yang telah disalurkan mencapai Rp 11,160 Miliar dengan total pelaku UMKM sebagai debitur sebanyak 591.


“Program pinjaman bagi pelaku UMKM dengan bunga 0% ini memang kita tujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Harapan kita semua, program ini dapat membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk dimasa pandemi,” ungkap Ansar Ahmad, Selasa (20/09/2022).


Adapun jumlah UMKM yang tersebar di Kepri terhitung per  19 Januari 2022 ada sebanyak 146.638 pelaku UMKM. Untuk persentase sendiri, pelaku UMKM terbanyak berada di Kota Batam dengan hitungan 75.064, disusul Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613, di urutan ketiga Kabupaten Bintan yakni 11.783. Kemudian Kabupaten Karimun sebanyak 18.434, Kabupaten Natuna 8.454, Kabupaten Anambas 5.262 dan yang paling sedikit ialah  Kabupaten Lingga 9.028.

“Jumlah UMKM di Kepri cukup banyak, ini dapat dikatakan menjadi tulang punggung perekonomian di Kepri, ditambah lagi di situasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Untuk itu, demi mempertahankan eksistensi UMKM yang ada, kita perlu mengambil kebijakan ini,” ujar Ansar Ahmad.


Sedangkan data yang dikeluarkan plafond kredit tercatat UMKM dari Kota Tanjungpinang yang paling banyak memanfaatkan program ini, yakni sebanyak 161 UMKM dengan plafond kredit Rp 3,071 Miliar, diikuti Kabupaten Natuna sebanyak 161 UMKM dengan plafond Rp 3,065 Miliar, kemudian Kabupaten Karimun sebanyak 102 UMKM dengan plafond Rp 1,958 miliar.

Sedangkan Kota Batam hanya tercatat sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp 1,060 Miliar, Kabupaten Lingga sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp 1,052 Miliar, Kabupaten Bintan sebanyak 32 UMKM dengan plafond Rp 632 Juta dan terakhir Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 17 UMKM dengan plafond Rp 322 Juta.


“Saya yakin masih banyak masyarakat yang belum tau tentang program ini, dan saya meminta agar Pemerintah Daerah dan BRKS dapat membantu untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas”. pungkasnya. (*).

Editor : Milla

RAPBD P TA 2022 Pemkab Lingga di Setujui, Namun Memiliki Catatan

Penulis
Redaksi
-
Ketua DPRD Lingga saat menyaksikan penandatanganan oleh Bupati. (foto DPRD Lingga)
Ketua DPRD Lingga saat menyaksikan penandatanganan oleh Bupati. (foto DPRD Lingga)

Lingga, GK.com – Menindaklanjuti persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) TA 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga melaksanakan Rapat Paripurna pada Selasa (20/09/2022) bersama Bupati Lingga.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Nashiruddin di dampingi Wakil Ketua I DPRD  Aziz Martindaz, serta dihadiri oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar, Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Forkopimda.


Dikesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lingga Pokyong Kadir menyampaikan mekanisme pembahasan RAPBD Perubahan TA 2022 mulai dari penyampaian KUA dan PPAS tanggal 16 Agustus 2022  s/d tahapan pembahasan RAPBD P TA 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 12 s/d 19 September 2022.


“Alhamdulillah, pada tanggal 19 September 2022 telah di laksanakan harmonisasi dan finalisasi antara Banggar DPRD dengan tim Banggar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lingga,” ungkap Kadir.


Kadir juga menjelaskan pada APBD Murni TA 2022 telah di tetapkan anggaran sebesar Rp 853.502.688.285.00,-. Oleh karenanya, pada rapat finalisasi dan harmonisasi antara Banggar dan TAPD telah menyetujui dan menyepakati total Belanja RAPBD P TA 2022 sebesar Rp 938.257.003.065.00,-. Artinya, terjadi selisih penambahan sebesar Rp 84.754.314.780.00,- dari total APBD TA 2022, namun persetujuan angka itu memiliki beberapa catatan.


“Pertama, adanya pergeseran anggaran antara OPD, kegiatan, jenis belanja, objek belanja serta rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD TA 2022. Kedua, apresiasi dan penghargaan kepada Pemda atas usaha – usaha eksekutif dan pihak – pihak terkait, sehingga pada tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan,” tutur Kadir.

“Ketiga, disetujui adanya program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian program prioritas, komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD untuk TA 2022,” sambung Kadir.


Sementara itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar setelah mendengar langsung penjelasan dari Jubir Banggar DPRD Lingga, dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua beserta tim Banggar DPRD yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pembahasan rancangan perubahan APBDa.


“Terima kasih banyak kepada seluruh tim Banggar yang sudah berusaha memaksimalkan APBD Pemda mulai dari proses pembahasan hingga adanya keharmonisan di tingkat Banggar”. ucap Muhammad Nizar. (Red).

Editor : Sai

Teddy Nuh Minta Pemuda Rapatkan Barisan “Tidak Ada Lagi Dualisme, Ini Sudah Clear” 

Penulis
Redaksi
-
Ketua DPD KNPI Kepri, Teddy Nuh bersama Sekretaris Umum KNPI Kepri, Askarmin Harun, saat menunjukkan SK Kemenkumham RI serta Sertifikat Merek (HAKI) (foto Humas)
Ketua DPD KNPI Kepri, Teddy Nuh bersama Sekretaris Umum KNPI Kepri, Askarmin Harun, saat menunjukkan SK Kemenkumham RI serta Sertifikat Merek (HAKI) (foto Humas)

Batam, GK.com – Polemik dualisme di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepri mulai menemui titik terang.

Pasalnya, kepengurusan DPD KNPI Kepri versi Ryano Panjaitan telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan Nomor SK : AHU-0001273.AH.01.08.Tahun 2022.

Selain itu, mereka juga telah mengantongi Sertifikat Merek (Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) dari Kemenkumham RI.

Merespons hal ini, Ketua DPD KNPI Kepri, Teddy Nuh mengajak para pemuda untuk segera merapatkan barisan.

Teddy ingin pemuda bersatu di bawah kepengurusan yang sah dan memiliki legalitas hukum yang jelas.

“Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kami dari DPD KNPI Kepri sudah memegang salinan SK Kemenkumham dan HAKI yang diserahkan Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan. Ini perlu disampaikan kepada publik untuk merespons gejolak dan kegaduhan terkait dualisme dan lain sebagainya,” ujar Teddy, Senin (19/9/2022).

Dengan terbitnya SK Kemenkumham dan HAKI tersebut, Teddy berharap tak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI saat ini.

Oleh karenanya, Ia mengajak agar pemuda segera meninggalkan konflik yang ada, dan dapat bersatu untuk pergerakan ke depannya.

“Harapan kami kepada seluruh pihak, baik Pemerintah, OKP, serta Ormas untuk dapat memperhatikan legalitas yang ada ini. Kami membuka diri kepada seluruh pemuda yang ingin bergabung dalam KNPI. Kita sadari bahwa, KNPI ini organisasi besar dan harus didukung oleh semua pihak,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Teddy bersama kepengurusannya pun bakal segera menggelar konsolidasi ke instansi terkait.

Salah satu upayanya dengan menyurati Pemerintah Provinsi Kepri serta Pemerintah di tiap Kabupaten/Kota mengenai legalitas yang sudah di terima.

Di sisi lain, Teddy juga berpesan agar pengurus di masing-masing Kabupaten/Kota dapat segera merespons kabar baik ini, dan dapat segera merangkul para pemuda yang ingin bergabung.

“KNPI ke depan harus fokus kepada kegiatan untuk memajukan pemuda. Tidak lagi ribut dengan gejolak dualisme. Ini sudah clear, sudah selesai. Seandainya ke depan masih ada pihak yang memakai logo dan mengatasnamakan KNPI dengan cara yang tidak sah, maka kami tak segan untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti somasi. Ini perlu kami peringatkan, bukan berarti kami mengancam, tidak. Agar ke depan energi kita habis dalam hal-hal positif saja,” tuturnya.

Bahkan, Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, sendiri diketahui telah menyurati Gubernur Kepri, Ansar Ahmad perihal legalitas yang ada.

Dalam suratnya, Ryano memberi tahu bahwa polemik perihal SK dari Kemenkumham telah usai.

“Kemudian, saya nanti juga akan membuat surat kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Harapannya tentu ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan kekuatan pemuda di daerah bisa berhimpun di wadah yang ada legalitas jelas dan kuat”. pungkasnya. (*).

Editor : Milla

Rumah Sakit Jasmine Segera Akreditasi Dan Menerapkan Pelayanan BPJS

Penulis
Redaksi
-
Marketing RS Jasmine Amar (foto gerbangkepri.com)
Marketing RS Jasmine Amar (foto gerbangkepri.com)

Batam, GK.com – Guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, Rumah Sakit Jasmine Kota Batam akan segera mendapatkan akreditasi dan juga menerapkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Hal ini disampaikan langsung oleh Marketing RS Jasmine Amar saat ditemui awak awak Media ini di Loby Rumah Sakit. Dirinya mengakui bahwa penerapan BPJS di Rumah Sakit Jasmine sangat di perlukan untuk bisa lebih banyak menyembuhkan pasien.

“Selama ini, pasien masih berfikir panjang untuk berobat ke sini. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah akreditasi, dan bisa bekerja sama dengan BPJS,” ungkap Amar , Senin (19/09/2022) sekitar pukul 14.22 Wib.

Lebih lanjut, Amar menjelaskan bahwa pelayanan yang paling menonjol ialah di bidang kebidanan dan bedah umum.


“Alhamdulillah, untuk fasilitasi, sarana dan prasarana kita sudah menyesuaikan dengan teknologi. Untuk tim medis sendiri, terdiri dari Dokter dan Perawat  yang berjumlah 50 orang,” ujar Amar.


Sementara itu, di waktu yang berbeda, salah satu pasien, Anisa mengatakan bahwa dirinya menilai pelayanan di RS Jasmine sangat bagus, mulai dari Perawat, Dokter hingga pelayanan penerimaan pasien.


“Sangat luar biasa, beda dengan Rumah Sakit lainnya. Disini, Dokter dan pasien lebih akrab layaknya keluarga, sehingga konsultasi pasien dan Dokter mudah untuk dipahami,” sebut Anisa.


Anisa juga berharap, Rumah Sakit Jasmine bisa lebih besar lagi, serta memperbanyak pelayanan kesehatan di bidang lain.

“Semoga pelayanan di sini bisa jauh lebih baik lagi. Serta dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar”. pungkasnya. (IWD).

Editor : Sai

Mungkinkah Ada Dana Terselit di Masing-Masing Saku ?

Penulis
Redaksi
-
Kasi Intel Kajari Batam, Riki (Foto gerbangkepri.com)
Kasi Intel Kajari Batam, Riki (Foto gerbangkepri.com)

Kasi Intelijen Kejari Batam : Kita Akan Transparan Dan Terbuka di Setiap Kasus yang Masuk

Batam, GK.com – Dugaan Korupsi Masjid Tanwirun Naja (Tanjak) Batam saat ini lagi di dalami oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Kepada awak Media ini, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Batam Riki menegakan jika pihaknya kini sedang mendalami proses Pengumpulan Bahan Keterangan dan Pengumpulan Data (Pulbaket).


“Kesimpulan dari bahan keterangan belum bisa kami berikan kepada publik. Untuk tenggang waktu Pulbaket sendiri, kami berharap secepatnya, namun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kami 30 hari tambah 30 hari,” tutur Riki, Senin (19/09/2022) 10.56 Wib di Ruang Tamu Kejari Batam.


Lebih lanjut, Riki juga meminta saat itu kepada masyarakat untuk bersabar dengan hasil akhir. Pihaknya menekankan akan bekerja secara transparan dan terbuka di setiap kasus yang masuk.


“Diharapkan masyarakat untuk bisa bersabar terlebih dahulu, apabila ada indikasi tindak pidana, maka kami akan terbuka kepada publik, sebab Pulbaket sendiri tidak mudah. Ada prosedur dan tahapannya”. tutup Riki.

Seperti diketahui, Masjid Tanjak yang di bangun senilai Rp 39.937.665.520,- oleh PT Nenci Citra Pratama (NCP) dan diresmikan pada Jumat (24/06/2022) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto itu mengalami roboh pada atapnya,  Kamis (08/09/2022) pagi.

Sangat disayangkan, bangunan dengan nilai kerjaan menelan hampir 40 Milliar itu, ternyata tidak menjamin akan kokoh dalam pembangunannya. Material Bangunan yang digunakan juga menjadi tanda tanya publik, apakah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan, yang di gunakan oleh pemenang tender ?

Runtuhnnya Plafon Masjid tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar dihati publik, Benar kah pembangunan Majid Tanjak bisa menghabiskan dana hampir 40 Milliar ? Atau ada sebagaian dana yang terselit di masing-masing saku oknum tertentu ? (IWD).

Editor : Milla

Bawaslu Mulai Rekrutmen Anggota Panwaslu Tingkat Kecamatan

Penulis
Redaksi
-
Foto Bawaslu Karimun
Foto Bawaslu Karimun

Karimun, GK.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun mulai menjaring calon panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024 mendatang. Pendaftaran akan dimulai pada 21 September 2022, yang mana kebutuhan petugas Panwaslu untuk 14 Kecamatan ada sebanyak 42 orang.


Kepada awak Media ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun Nurhidayat melalui sambungan telepon mengatakan bahwa perekrutan Panwaslu Kecamatan akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, serta akan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap tahapan sesuai prinsip afirmasi.

“Pembentukan Panwaslu Kecamatan akan melalui proses penjaringan, pemilihan, hingga penetapan. Pembentukan Panwaslu Kecamatan juga akan menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, proporsional, dan profesional hingga prinsip afirmasi. Kami membuka ruang kesempatan yang sama bagi putra – putri terbaik, khususnya yang memiliki pengalaman di politik,” ungkap Nurhidayat, Minggu (18/09/2022) sekitar pukul 20.25 Wib.


Sementara itu, untuk persyaratan calon pelamar dapat dilihat di Sosial Media (Sosmed) Bawaslu Karimun. Sedangkan pelamar dari luar Pulau Karimun akan mendapatkan kemudahan dalam prosesnya.


“Untuk pelamar dari luar Pulau, kami mempermudah dengan menitipkan berkas pendaftarannya melalui Kecamatan setempat. Sedangkan untuk tahapan ujian, akan dilaksanakan melalui Online,” terang Nurhidayat.

Sebagai bentuk transparan penerimaan Panwaslu tingkat Kecamatan, Nurhidayat juga menyediakan pengaduan masyarakat jika menemukan sesuatu yang mencurigakan.


“Masyarakat dapat melaporkan pengaduannya, melalui nomor Handphone pengaduan 0823-8439-8112“. pungkasnya. (IWD).

Editor : Sai

1...383384385...1,104Halaman 384 dari 1,104

ABOUT US

Mencerdaskan Masyarakat dan Anak Bangsa Indonesia, Dengan Memberikan Informasi Yang Berwawasan, Aktual, Mendidik, dan Terpercaya.

Contact us: redaksi@gerbangkepri.com

FOLLOW US

© gerbangkepri.com