Rabu, Mei 6, 2026
Beranda blog Halaman 37

Hadiri Musrembang, Ketua DPRD Batam Berharap Kerjasama Solid Dan Kolaborasi yang Kuat

Ketua DPRD Batam berfoto bersama Wakil Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Anggota DPR RI dan Pejabat lainnya. (Foto DPRD Batam)

Batam, GK.com – Hadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Batam Tahun 2027 yang di buja oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin berharap, kerja sama yang solid antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap musrenbang ini dapat menyelaraskan pokok-pokok pikiran DPRD dalam program pembangunan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harap Kamaluddin.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, kita berharap pembangunan dapat semakin mempercepat terwujudnya Batam yang maju dan kompetitif, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat”. katanya.

Dimomen itu, Kamaluddin juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Batam bersama jajaran Forkopimda atas kerja sama yang selama ini terjalin dalam upaya membangun daerah.

Pada kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Grand Mercure Batam Centre, Kamis (05/03/2026) itu juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MoU yang berkaitan dengan kerja sama dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Kota Batam ke depan.

Agenda tahunan yang menjadi forum penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut dihadiri juga Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, S.E serta beberapa anggota DPRD Kota Batam lainnya seperti Anwar Anas, Muhammad Yunus, S.Pi., Haji Sulaiman, Suryanto, S.T., Siti Nurlailah, S.T., M.T., Ahmad Surya, S.E., Muhammad Rudi, S.T., Hery Herlangga, S.E., Amirsyah, S.T., serta Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi, B.Com., S.H.

Turut hadir juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, anggota DPR RI Haji Ismeth Abdullah, anggota DPRD Provinsi Kepri, jajaran Forkopimda Kota Batam, serta pejabat dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. (Rd)

Disdagin Tanjungpinang Hadirkan Pasar Murah Jelang Lebaran

Wali Kota Tanjungpinang dan Kepala Disdagin Tanjungpinang saat meninjau langsung di lapangan. (Foto Disdagin Tanjungpinang)

Tanjungpinang, GK.com – Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang menggelar operasi pasar murah. Kegiatan ini diharapkan dapat menekan potensi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang hari raya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Riany menuturkan, pelaksanaan operasi pasar murah dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan yang kerap memicu kenaikan harga di pasaran.

“Menjelang Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Karena itu, kegiatan operasi pasar murah dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas penting yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari disediakan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur, serta beberapa komoditas pangan lainnya.

Riany menjelaskan, harga yang ditawarkan dalam operasi pasar murah ditentukan melalui koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar harga yang diberikan dapat berada di bawah harga pasar, namun tetap wajar dan tidak merugikan pihak penyedia.

“Penentuan harga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kegiatan ini, sementara pelaku usaha tetap dapat berpartisipasi secara sehat,” katanya melalui pesan WhatsApp, Kamis (05/03/2026) Pukul 14.34 WIB.

Ia menambahkan, keberadaan operasi pasar murah diharapkan mampu membantu menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya tambahan pasokan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih terjangkau, potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat ditekan.

Selain menggelar operasi pasar murah, pihaknya juga melakukan berbagai langkah lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Di antaranya dengan melakukan pemantauan harga dan stok secara rutin di pasar-pasar, menjalin koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, serta melakukan monitoring dan pengawasan bersama Instansi terkait.

“Pada prinsipnya, kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama pada momentum penting seperti bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik”. tegasnya. (KF)

Lonjakan Penumpang Sambut Idul Fitri, Fasilitas, Penambahan Rute, Hingga Pelayanan Petugas Jadi Sorotan

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. (Foto gerbangkepri.com/Dwi)

Karimun, GK.com – Arus perjalanan penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun terpantau mulai mengalami peningkatan, seiring semakin dekatnya perayaan Hari Raya Idul Fitri 2026. Mobilitas penumpang yang hendak melakukan perjalanan laut pun diprediksi akan mengalami lonjakan lagi dalam beberapa waktu ke depan.

Sejumlah calon penumpang mulai menyoroti beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesiapan fasilitas pelabuhan dalam menghadapi lonjakan penumpang pada periode mudik.

Mukhsin, calon penumpang tujuan Batam mengatakan, peningkatan jumlah penumpang saat mudik Lebaran merupakan kondisi yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Karena itu, menurutnya pengelola pelabuhan perlu melakukan persiapan sejak dini, agar proses keberangkatan dapat berjalan tertib.

Ia menilai kesiapan armada kapal serta pengaturan antrean penumpang menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kepadatan di area keberangkatan.

“Biasanya ketika musim mudik, jumlah penumpang meningkat cukup signifikan. Karena itu kesiapan kapal dan pengaturan antrean penumpang perlu diperhatikan, supaya tidak terjadi penumpukan saat hari keberangkatan,” ujarnya, Kamis (05/03/2026), Pukul 13.05 WIB.

Pendapat serupa disampaikan Fadli, penumpang tujuan Tanjungpinang. Ia menilai lonjakan penumpang saat periode mudik sudah menjadi pola yang terjadi setiap tahun.

Menurutnya, penambahan armada kapal pada rute-rute tertentu, terutama tujuan Tanjungpinang dan Batam dapat menjadi langkah untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pemudik.

Selain itu, Fadli juga menyoroti kondisi area parkir kendaraan di pelabuhan yang dinilai masih terbatas. Jika jumlah kendaraan meningkat saat arus mudik, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kepadatan lalu lintas di dalam kawasan pelabuhan.

“Area parkir di pelabuhan ini memang tidak terlalu luas. Saat mudik nanti kendaraan yang datang pasti lebih banyak, sehingga perlu ada pengaturan lalu lintas dari petugas agar tidak terjadi kemacetan,” ungkapnya.

Sementara itu, penumpang lainnya tujuan Batam, Sinta menilai penyampaian informasi kepada penumpang juga menjadi faktor penting selama periode mudik berlangsung.

Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi mengenai jadwal keberangkatan kapal agar calon penumpang tidak mengalami kebingungan ketika hendak menuju kapal tujuan masing-masing.

“Selain informasi yang jelas, pelayanan dari petugas juga berpengaruh terhadap kenyamanan penumpang. Sikap ramah dan responsif tentu membuat suasana di pelabuhan terasa lebih nyaman”. harapnya.

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, sejumlah aspek pelayanan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menjadi perhatian para penumpang, mulai dari kesiapan armada, pengaturan antrean, hingga pengelolaan area parkir agar aktivitas keberangkatan tetap tertib dan lancar. (DW)

Bupati Pekalongan Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Outsourcing, Berikut Keterangannya

KPK saat menggelar siaran pers. (Foto Website KPK)

Jakarta, GK.com – Melalui siaran pers pada Rabu (04/03/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah pihak serta Barang Bukti yang berkaitan dengan proyek pengadaan jasa tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan jasa outsourcing pada beberapa perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan.

Menurut KPK, sejak 2023 hingga 2026 terdapat aliran dana sekitar Rp 46 miliar dari proyek pengadaan jasa outsourcing yang dikerjakan melalui sebuah Perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga tersangka. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga kerja outsourcing, sementara sekitar Rp 19 miliar diduga mengalir kepada pihak keluarga dan orang-orang terdekat tersangka.

KPK juga mengungkap bahwa tersangka diduga menerima bagian sekitar Rp 5,5 miliar dari aliran dana tersebut. Perusahaan yang terlibat diduga memenangkan berbagai proyek outsourcing di sejumlah organisasi perangkat daerah melalui intervensi dalam proses pengadaan.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung melakukan penahanan terhadap Fadia Arafiq untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

KPK menegaskan akan terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (DS)

Mulai Rp 8.000 per Bulan, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pekerja Informal Daftar Jaminan Sosial

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Iwan Kurniawan didampingi Kepala Bidang Pengendalian Operasional Muhammad Hapul Saputra. (Foto gerbangkepri.com/Kafian)

Tanjungpinang, GK.com – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang terus mendorong pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga pekerja mandiri untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Iwan Kurniawan dalam keterangannya yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian Operasional Muhammad Hapul Saputra, Kepala Bidang Kepesertaan Muhammad Ridho, serta Kepala Bidang Pelayanan Elvira, menjelaskan bahwa iuran bagi peserta sektor informal sangat terjangkau.

“Iuran peserta sektor informal hanya Rp 16.800 per bulan. Bahkan saat ini ada program diskon 50 persen hingga Desember 2026, sehingga cukup membayar sekitar Rp 8.000 per bulan,” ujar Iwan Rabu (04/02/2026).

Menurutnya, dengan nominal yang relatif kecil tersebut, peserta sudah mendapatkan perlindungan maksimal.

“Dengan iuran sekitar Rp 8.000 per bulan selama masa diskon, peserta sudah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan ditanggung sampai sembuh tanpa batas plafon sesuai indikasi medis. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42 juta,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memastikan pekerja dan keluarganya tetap terlindungi. Jangan sampai ketika terjadi musibah, keluarga yang ditinggalkan justru mengalami kesulitan ekonomi,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendaftarkan puluhan ribu nelayan dan ribuan petani sebagai peserta aktif.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan perlindungan kepada nelayan dan petani dengan membayarkan iurannya. Ini bentuk nyata kepedulian terhadap pekerja sektor informal,” katanya.

Selain perlindungan dasar, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan manfaat tambahan berupa akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga lebih ringan.

“Bagi peserta yang sudah terdaftar minimal satu tahun dan tertib membayar iuran, bisa mengakses KPR dengan bunga yang lebih kompetitif melalui kerja sama dengan sejumlah bank. Ini manfaat tambahan yang jarang diketahui masyarakat,” tambahnya.

Ditegaskannya lagi bahwa, seluruh proses pendaftaran dan klaim tidak dipungut biaya.

“Kami pastikan tidak ada pungutan biaya administrasi, baik saat mendaftar maupun saat mengurus klaim. Kalau ada oknum yang meminta imbalan, segera laporkan kepada kami”. tutupnya saat menjelang berbuka puasa, Pukul 18.21 WIB.

Melalui sosialisasi bersama insan pers, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja informal di Tanjungpinang, Bintan, dan wilayah Kepulauan Riau yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (KF)

PT Pelni Tambah Armada Rute Batam–Sumut, Berikut Keterangannya

KM Kelud. (Foto Pelni)

Batam, GK.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, arus mudik melalui jalur laut diperkirakan meningkat. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, termasuk penambahan armada dan kapasitas angkut untuk rute Sumatera Utara.

Kepala Cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniansyah mengatakan, pada periode Angkutan Lebaran tahun ini disiapkan dua kapal untuk melayani rute tersebut. Pada kondisi normal, lintasan itu hanya dilayani satu kapal, namun saat momen Lebaran ditambah satu armada guna mengakomodasi kebutuhan penumpang.

Dijelaskan Edwin, armada yang dioperasikan yakni KM Kelud yang selama ini melayani tujuan Sumatera Utara, ditambah satu kapal pendukung. Dalam bulan biasa, KM Kelud berlayar sekitar empat kali, sedangkan pada Maret 2026 frekuensinya meningkat menjadi 10 kali keberangkatan.

“Dalam kondisi normal hanya empat kali sebulan. Khusus Maret ini menjadi 10 kali untuk mengantisipasi lonjakan penumpang,” ujarnya Rabu (04/03/2026).

Tidak hanya dari sisi jumlah pelayaran, daya tampung penumpang juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya kapasitas sekitar 2.607 orang, pada masa puncak arus mudik diberlakukan dispensasi, sehingga mampu mengangkut hingga 3.457 orang dalam satu perjalanan.

“Selain tambahan jadwal dan armada, kapasitasnya juga ditingkatkan agar masyarakat yang ingin pulang kampung bisa terlayani dengan maksimal,” terangnya Pukul 16.45 WIB.

Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat yang merayakan Lebaran di kampung halaman, khususnya wilayah Sumatera Utara, dapat memperoleh layanan transportasi laut yang memadai.

Terkait posko Angkutan Lebaran, Edwin menuturkan pengelolaannya berada di bawah koordinasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai leading sector di Pelabuhan.

“Untuk posko, koordinasinya di KSOP. Jadi informasi lebih rinci bisa langsung dikonfirmasi ke pihak tersebut,” tegasnya.

“Kami dari pihak Pelni tetap menjalin sinergi dengan otoritas Pelabuhan dan Instansi terkait demi menjamin keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini”. tutupnya. (DW)