Senin, Mei 4, 2026
Beranda blog Halaman 25

Australia Kalahkan Malaysia

Australia Kalahkan Malaysia. (Dok. FAM)

Thailand, GK.com – Australia sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 2-1 pada Senin (06/04/2026), hingga membuat Klasemen Piala AFF Futsal 2026 mengalami perubahan.

Usaha Australia untuk menyamakan skor tak kunjung berhasil hingga babak pertama tuntas. Malaysia pun mampu mempertahankan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Australia berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan Tyler Garner saat memasuki menit ke- 27 atau saat babak kedua berjalan tujuh menit.

Garner mampu memanfaatkan kesalahan Harimau Malaya yang bermain-main di wilayah sendiri.

Selepas cetak gol penyeimbang, Socceroos berbalik menguasai jalannya pertandingan dan membuat permainan Malaysia berantakan.

Petaka bagi Malaysia, Australia sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke- 35. Gol kedua Australia dicetak oleh Ethan De Melo.

Hasil ini membuat Australia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup B di bawah Timnas Indonesia. Tim Garuda berhak memimpin klasemen berkat unggul selisih gol lantaran menang 7-0 atas Brunei Darussalam.

Klasemen Grup B Piala AFF Futsal usai Australia Kalahkan Malaysia:
1. Indonesia (3)
2. Australia (3)
3. Malaysia (0)
4. Brunei Darussalam (0)

Untuk diketahui, bertanding di GOR Nonthaburi, Thailand, Malaysia unggul lebih dulu lewat gol yang dilesakkan Adam Rayyan pada menit ketujuh. (*)

Editor: Milla

Anggota DPRD Batam Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Vihara Buddha Mahakaruna

Anggota DPRD Batam Budi Mardiyanto, S.E saat menghadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Vihara Buddha Mahakaruna.

Batam, GK.com – Anggota DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, S.E menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Vihara Buddha Mahakaruna, Senin (06/04/2026). Kehadiran Budi Mardiyanto saat itu menunjukkan dukungan penuh Pemerintah terhadap pembangunan sarana keagamaan serta pembinaan umat Buddha di daerah.

“Semoga vihara ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas”. ujar Budi Mardiyanto.

Dengan dimulainya pembangunan Vihara Buddha Mahakaruna yang menjadi momentum penting bagi umat Buddha dalam mewujudkan sarana ibadah dan pengembangan spiritual itu, diharapkan ke depan akan lahir pusat pembinaan umat yang tidak hanya memperkuat praktik keagamaan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, toleransi, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Batam. (Rd)

Editor: Endang

Revitalisasi Underpass Pelita Sebagai Langkah Strategis Untuk Memastikan Keselamatan

Revitalisasi Underpass Pelita. (Foto BP Batam)

Batam, GK.com – Pembangunan Infrastruktur melaksanakan proyek Revitalisasi Underpass Pelita sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan wajah kota.

Underpass Pelita merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan Pemerintahan dan komersial Batam Center dengan pusat bisnis dan pariwisata di kawasan Nagoya.

Selain berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, underpass ini juga menjadi infrastruktur ikonik sebagai satu-satunya underpass di Kota Batam.

Seiring waktu, kondisi underpass mengalami penurunan dari sisi fungsi maupun estetika.

Coretan vandalisme, pencahayaan yang belum optimal, serta sistem drainase yang kurang berfungsi maksimal berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menjawab kondisi tersebut, BP Batam melakukan revitalisasi menyeluruh dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan lanskap melalui penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, pengecatan ulang dinding, marka jalan dan kanstin, pemasangan light box berisi visi pembangunan Kota Batam, serta perbaikan sistem penerangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menuturkan, proyek ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 dengan durasi pekerjaan selama dua bulan.

Underpass ini nantinya direncanakan memiliki dimensi panjang ±90 meter, lebar ±18 meter, dan tinggi ±5 meter, dengan sumber pendanaan berasal dari anggaran pemeliharaan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam.

Amsakar menyampaikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Revitalisasi Underpass Pelita merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai representasi kemajuan Kota Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas pencahayaan dan sistem drainase menjadi prioritas guna meminimalkan risiko kecelakaan, serta mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak badan jalan.

“Dengan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh, kami optimistis Underpass Pelita akan kembali menjadi jalur yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat Batam,” harapnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah berjalan, meliputi proses penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, serta tahap pengukuran lapangan untuk pengecatan, pemasangan light box, dan perbaikan penerangan.

Melalui revitalisasi ini, Amsakar berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat identitas kota.

“Tidak hanya underpass, secara bertahap, BP Batam juga akan melakukan revitalisasi di kawasan lainnya”. ujarnya, Senin 06/04/2026)

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum serta menghindari tindakan vandalisme demi keberlanjutan manfaat bersama. (*)

Editor: Milla

Retribusi Menara BTS Dihapus, Kominfo Karimun Fokus pada Fungsi Pengawasan

Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Publik Karimun, Dudy Isnandar, S.E., M.M. (Foto gerbangkepri.com/Dwi)

Karimun, GK.com – Retribusi terhadap menara BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Karimun tidak ada lagi. Hal ini dipertegas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karimun melalui Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Publik Karimun, Dudy Isnandar, S.E., M.M.

Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur penghapusan sejumlah jenis pungutan daerah, dijelaskan Dudy Isnandar kepada gerbangkepri.com.

“Sejak aturan tersebut berlaku, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan menarik biaya dari keberadaan infrastruktur telekomunikasi. Jadi, untuk menara telekomunikasi sudah dihapus, dan daerah tidak diperkenankan lagi melakukan penarikannya,” ujar
Dudy Isnandar di Ruang Kerjanya, Senin (06/04/2026).

Sementara untuk urusan perizinan pembangunan, tambah Dudy Isnandar menerangkan, itu bukan berada di Kominfo, melainkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lalu aspek lingkungan dan teknis konstruksi ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pekerjaan Umum.

“Terkait ketinggian konstruksi, bangunan di atas 30 meter harus berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura, karena berkaitan dengan jalur penerbangan. Sedangkan struktur dengan tinggi maksimal 30 meter berada dalam pengawasan Dinas Perhubungan,” ungkapnya.

Selain perizinan, aspek keselamatan konstruksi juga menjadi perhatian. Persetujuan bangunan gedung diproses melalui Dinas PU, disertai kewajiban pemeriksaan berkala terhadap kekuatan material agar tidak membahayakan permukiman warga.

“Struktur harus dicek secara rutin untuk memastikan keamanannya. Jangan sampai terjadi insiden yang merugikan masyarakat,” ujarnya

“Dari sisi perpajakan, kewajiban operator disetorkan langsung ke Pemerintah Pusat. Perusahaan penyedia layanan seluler, seperti Telkomsel, menerima tagihan dari pusat tanpa melalui Pemerintah Daerah. Jadi daerah tidak dilibatkan dalam penagihannya,” terang Dudy Isnandar Pukul 14.15 WIB.

“Data mengenai jumlah dan status legalitas infrastruktur tersebut tercatat dalam sistem SINTAP (Sistem Informasi Tata Ruang dan Perizinan). Kominfo hanya menjalankan fungsi monitoring di lapangan hanya sebatas pengawasan,” lanjutnya.

“Kita berharap seluruh pengelola tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku, meskipun Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki ruang untuk menarik kontribusi sebagaimana sebelumnya”. harap Dudy Isnandar. (DS)

Editor: Milla

Rincian Harga Token Listrik PLN 6-12 April 2026

Meteran listrik. (Foto gerbangkepri.com/Rido)

Jakarta, GK.com – Berlaku pada April 2026, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno memastikan bahwa triwulan II 2026 (April–Juni), tarif listrik dipastikan tetap atau tidak mengalami perubahan.

Artinya, harga token listrik pada periode 6–12 April 2026 masih sama seperti sebelumnya. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran Negara dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung daya saing industri Nasional.

Dikatakan Tri, keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai parameter ekonomi makro, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya, dikutip dari laman resmi PLN.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi Nasional. Adapun, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, dengan mempertimbangkan perubahan kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Adapun rincian harga token listrik 6-12 April 2026 Dilansir dari Antara yaitu, rincian tarif listrik yang berlaku per 1 April 2026 untuk seluruh golongan pelanggan PLN:

1. Tarif listrik pelanggan rumah tangga (non-subsidi) Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp 1.352 per kWh Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh Golongan R-2/TR menengah daya 3.500-5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh Golongan R-3/TR,TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Tarif listrik pelanggan bisnis Golongan B-2/TR kecil daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh Golongan B-3/TM,TT menengah daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh

3. Tarif listrik pelanggan industri Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp 996,74 per kWh

4. Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp 1.699,53 per kWh Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp 1.644,52 per kWh

5. Tarif listrik keperluan pelayanan sosial Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp 325 per kWh Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp 455 per kWh Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp 708 per kWh Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp 760 per kWh Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp 900 per kWh Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp 925 per kWh

6. Tarif listrik pelanggan rumah tangga (subsidi) Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp 415 per kWh Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp 605 per kWh.

Editor: Milla


Investasi Kepri Tembus Rp 52 Triliun, Iklim Usaha Dan SDM Berkualitas Terus di Dorong

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto gerbangkepri.com/Kafian)

Kepri, GK.com — Realisasi investasi di Kepri menunjukkan tren positif dengan capaian lebih dari Rp 52 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad pada kegiatan Musrenbang di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang.

“Realisasi investasi kita sudah melampaui target, dari sekitar Rp 48 triliun menjadi lebih dari Rp 52 triliun,” kata Ansar.

Ditegaskan Ansar bahwa, capaian tersebut harus diiringi dengan upaya menjaga iklim investasi yang kondusif.

“Semua hambatan investasi harus kita hilangkan, dan kita harus memberikan pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Pasti,” tegasnya disela-sela kegiatan kepada gerbangkepri.com, Senin (06/04/2026) Pukul 12.37 WIB.

Ia juga menekankan pentingnya peran daerah sebagai tuan rumah bagi investor.

“Kita harus menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan investor sebagai tamu terhormat, namun tetap memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah.

“Investasi adalah kunci dalam membuka peluang kerja, membangun rantai pasok, dan menciptakan ekosistem ekonomi baru,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya lulusan SMK.

“Ke depan, lulusan SMK tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi yang diakui secara Internasional,” tegas Ansar lagi.

Ia menyebutkan bahwa kerja sama dengan lembaga sertifikasi Luar Negeri sedang dipertimbangkan untuk mendukung hal tersebut.

Di sisi lain, program beasiswa juga terus dilanjutkan dengan sistem yang lebih transparan.

“Beasiswa sudah dibuka secara online, tanpa titipan, dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar,” tutur Ansar.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah harus tetap optimis dalam kondisi apapun, kita tidak boleh mengeluh, tetapi harus terus bekerja keras dan maksimal”. imbuhnya.

Turut hadir pada momen itu, Tri Dewi Virgiyanti selaku Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas. (KF)

Editor: Milla