Tanjungpinang, GK.com – Hingga September 2024, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar, Riau, Kepri telah membayarkan klaim kepada peserta mencapai Rp2,8 triliun. (25/9).
Angka fantastis ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau Kepri, Eko Yuyulianda, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan rekapitulasi dari 29 Kantor Cabang di seluruh wilayah kerjanya.
“Pembayaran klaim ini mencakup kelima program jaminan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ungkap Eko.
Provinsi Riau menjadi penyumbang klaim tertinggi dengan total pembayaran mencapai Rp1,2 triliun untuk 106 ribu kasus. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Kepri dengan Rp855 miliar untuk 75 ribu kasus, disusul Provinsi Sumatera Barat dengan Rp747 miliar untuk 54 ribu kasus.
“Tingginya angka klaim di Riau menunjukkan kesadaran pekerja dan perusahaan di provinsi tersebut akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Eko.
Ia menambahkan, “BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan kepesertaan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat terlindungi.”
Di Tanjung Pinang sendiri, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Sunjana, menyampaikan bahwa pihaknya telah membayarkan total klaim mencapai Rp92 miliar dengan 7.163 kasus. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mendominasi dengan 5.657 kasus dan total pembayaran sebesar Rp72 miliar.
“Tingginya klaim JHT di Tanjung Pinang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya pekerja yang memasuki usia pensiun atau berpindah pekerjaan,” ungkap Sunjana.
“Kami telah mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi JMO agar proses klaim JHT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, hanya dalam hitungan menit.”
Selain JHT, BPJS
Ketenagakerjaan Tanjung Pinang juga membayarkan klaim JKK sebanyak 693 kasus (Rp93,3 miliar), JKM 258 kasus (Rp61,6 miliar), JP 182 kasus (Rp2,4 miliar), dan JKP 373 kasus (Rp590 juta).
Sunjana menambahkan, “Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik melalui pembaruan kantor cabang, optimalisasi aplikasi JMO, maupun penambahan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Saat ini, terdapat 644 rumah sakit di wilayah Sumbarriau Kepri yang telah menjadi PLKK.”
BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat beasiswa kepada 4.518 anak dari ahli waris peserta dengan total nilai Rp21,8 miliar. Di Tanjung Pinang sendiri, 209 anak telah menerima manfaat beasiswa senilai Rp964 juta.
Dengan berbagai upaya peningkatan layanan dan perluasan cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia.(*)
BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim Rp2,8 T
STAIN Sultan Abdurrahman Gelar Seminar Internasional: Membangun Tamadun Islam Melalui Quranisasi
Bintan, GK.com – STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sukses menggelar seminar internasional dengan tema “Membangun Tamadun Islam Melalui Quranisasi” pada Selasa, 24 September 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari Indonesia dan Singapura, termasuk Ust. Muhd Zuhaili sebagai narasumber utama.
Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman, Aris Bintania, M.Ag, dalam sambutannya menekankan pentingnya tamadun sebagai bagian dari khazanah peradaban Islam. Beliau berharap seminar ini dapat memperluas pengetahuan peserta mengenai karakteristik budaya dan keislaman antara Indonesia dan Singapura.
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag, sebagai keynote speaker, menyoroti pentingnya komitmen historis dalam memperkuat konsep keislaman. Ia menggarisbawahi visi STAIN Sultan Abdurrahman dalam konteks unggul, keislaman, dan kemelayuan sebagai bentuk daya saing dalam leadership dan modal penting bagi masa depan Islam.
Ust. Muhd Zuhaili dalam paparannya menjelaskan konsep Quranisasi sebagai proses penerapan nilai-nilai dan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga membahas sejarah Quranisasi, peran pendidikan, interaksi budaya, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya.
Seminar ini ditutup dengan ajakan dari Ust. Zuhaili kepada peserta untuk aktif berkontribusi dalam membangun tamadun Islam melalui praktik Quranisasi dalam kehidupan sehari-hari, serta menjalin kerjasama lintas negara untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Qur’an secara global.
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Maisarotil Husna, M.Ag, juga turut memberikan informasi mengenai profil lulusan program studi, serta sejarah dan kerjasama yang telah dijalin dengan berbagai institusi pendidikan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk perwakilan dari Kementerian Agama, Rumah Quran Center, Yayasan Madanai Ilmi, Nahdlatul Ulama, Institut Agama Islam Miftahul ‘Ulum, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tamu dari Singapura juga turut hadir, antara lain Ust. Muhd Zuhaili, Shaikh Ibrahim matlat, Zulkifli Anuar, Azizah Ja’far, Ratnawati mhd Yusuf, Samnah, Supi’ah, dan Rukiah. (*)
DPRD Kota Batam Resmi Miliki Pimpinan Definitif
Batam, GK.com – DPRD Kota Batam akhirnya memiliki pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029. Tiga pimpinan yang resmi dilantik adalah Haji Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I dari Partai Nasdem sebagai Ketua, Haji Aweng Kurniawan dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua I, dan Hendra Asman SH MH dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua III.
Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji yang berlangsung khidmat dalam Rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Batam, Rabu (25/9/2024). Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Bambang Trikoro SH MHum, dengan didampingi dua rohaniawan.
Rapat Paripurna dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Pjs Walikota Batam Andi Agung, Forkompimda, tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM), anggota DPRD Provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu, serta undangan lainnya.
Sebelum pengambilan sumpah, Ketua Sementara DPRD Kota Batam, Hj Asnawati Atiq SE MM, dan Wakil Ketua Sementara, Muhammad Rudi ST, membuka rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama masa kepemimpinan sementara. Asnawati Atiq menyoroti tugas utama mereka, yaitu menetapkan pimpinan definitif dan mengesahkan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD.
Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan Afandi SSTP MEng, kemudian membacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau tentang penetapan pimpinan DPRD Kota Batam, yang dilanjutkan dengan prosesi pengambilan sumpah/janji.
Satu kursi pimpinan, yaitu Wakil Ketua II yang menjadi hak PDI-Perjuangan, masih kosong karena partai tersebut belum mengirimkan nama calon pimpinannya.
Usai pengambilan sumpah, Kamaluddin menerima palu sidang dari Asnawati Atiq sebagai simbol resmi dimulainya masa kepemimpinan. Aweng dan Hendra menyapa rakyat yang hadir di ruang sidang, menandakan semangat mereka untuk mengabdi.
Kamaluddin dalam sambutannya mengajak seluruh anggota DPRD untuk menguatkan tekad dalam melaksanakan fungsi legislatif, yaitu pembentukan perda, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan pentingnya pengabdian yang tulus ikhlas untuk masyarakat Kota Batam.
Pjs Walikota Batam, Andi Agung, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD definitif dan menyatakan keyakinannya akan kemampuan mereka dalam mengemban amanah dengan profesional. Ia berharap terjalin kolaborasi yang positif antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Batam ke depan.(*)
HUT Kepri ke-22 : Batam Tegaskan Komitmen Dorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Batam, GK.com – Bersempena dengan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-22 tahun, Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi, memimpin upacara pada tingkat Kota Batam, Selasa (24/9/2024) pagi.
Ratusan peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam memadati area Dataran Engku Puteri dan mengikuti jalannya upacara dengan khidmat.
Dalam sambutannya, Muhammad Rudi menekankan pentingnya menjaga semangat pembangunan untuk mendukung perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.
“Kota Batam adalah penyumbang utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga kekompakan dan aktif memberikan kontribusi,” ujar Muhammad Rudi.
Tercatat pada tahun 2023 silam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen.
Didukung dengan status Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta didukung dengan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic (BAT), dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, semakin mengukuhkan posisi Batam sebagai tulang punggung perekonomian Provinsi Kepri.
Untuk itu, Muhammad Rudi mengajak seluruh komponen daerah untuk terus memaksimalkan potensi Kepulauan Riau sebagai daerah maritim dengan mengedepankan program pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama.
“Ekonomi harus terus tumbuh dengan pembangunan yang merata. Mari, kita sama-sama berkontribusi agar Kepri bisa lebih maju,” tambah Muhammad Rudi.
Dengan perkembangan infrastruktur yang terus bertumbuh di Kota Batam, Muhammad Rudi berharap pembangunan tersebut dapat diteruskan hingga ke kota dan kabupaten lain di Provinsi lain sehingga mencapai peningkatan ekonomi yang menyeluruh.
“Selamat Hari Jadi Provinsi Kepri. Semoga semakin maju, menjadi daerah yang berdaya saing tinggi, dan masyarakatnya sejahtera. Kepri hebat, terus melaju!” pungkas Muhammad Rudi. (*)
DPRD Batam Tetapkan Pimpinan Definitif, Yunus Muda Digantikan Hendra Asman
Batam, GK.com – Drama penetapan pimpinan DPRD Kota Batam akhirnya mencapai babak akhir. Setelah melalui serangkaian rapat paripurna yang diwarnai dinamika politik, Hendra Asman SH MH dari Partai Golkar akhirnya ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua III DPRD Kota Batam periode 2024-2029.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Penetapan Ulang Calon Pimpinan DPRD Kota Batam yang digelar Selasa (24/9/2024). Hendra Asman menggantikan Muhammad Yunus Muda SE yang sebelumnya diusulkan oleh Partai Golkar.
Dengan demikian, susunan pimpinan DPRD Kota Batam periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:
- Ketua: Haji Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I (Partai Nasdem)
- Wakil Ketua I: Haji Aweng Kurniawan (Partai Gerindra)
- Wakil Ketua III: Hendra Asman SH MH (Partai Golkar)
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Hj Asnawati Atiq SE MM dan Wakil Ketua Sementara Muhammad Rudi ST ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid, perwakilan forkopimda, tokoh masyarakat, dan pimpinan OPD.
Asnawati Atiq dalam pernyataannya menegaskan bahwa keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam untuk peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029.
“Keputusan DPRD terdahulu Nomor 023 tahun 2024 tentang penetapan calon pimpinan dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegas Asnawati Atiq.
Perubahan susunan calon pimpinan ini menandakan dinamika politik yang terjadi di internal DPRD Kota Batam. Sebelumnya, rapat paripurna penetapan ulang calon pimpinan dewan yang digelar Jumat (20/9/2024) gagal mencapai kesepakatan.
Selain menetapkan pimpinan definitif, rapat paripurna juga menyepakati perubahan agenda DPRD. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan definitif yang semula dijadwalkan 24 September 2024 diubah menjadi 27 September 2024.
Publik Kota Batam tentu menantikan kiprah para pimpinan DPRD yang baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengawal aspirasi masyarakat dan pembangunan Kota Batam lima tahun ke depan.(*)
K3S Tersudut, Mediasi Panas, CSR Dan PI 10% Jadi Sorotan
Anambas, GK.com – Aliansi Anambas Menggugat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) telah mencapai kesepakatan signifikan, dalam mediasi yang difasilitasi oleh Kapolres Kepulauan Anambas. Dari 16 poin tuntutan yang diajukan, 15 di antaranya telah diakomodasi oleh K3S. Namun, isu krusial mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) dan Partisipasi Interes (PI) 10% masih menjadi batu sandungan.
Rudi Hartono selaku Ketua II Aliansi Anambas Menggugat mengungkapkan kelegaannya atas pengembalian hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya terabaikan.
“Hak-hak dasar masyarakat yang dulu sempat ada dan kemarin sempat hilang akhirnya dikembalikan lagi sesuai dengan tuntutan kita,” ujarnya saat di hubungi awak media, via telpon, Rabu (18/09/2024).
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan CSR, forum tanggung jawab sosial perusahaan akan dibentuk pada 3 Oktober mendatang. Forum ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan masyarakat Anambas.
Namun, isu PI 10% masih belum menemui titik terang. Hartono menjelaskan bahwa kewenangan terkait PI 10% berada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, sehingga realisasinya masih tertunda. Anambas Menggugat berharap K3S dapat lebih terbuka dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara Pemerintah Daerah diharapkan lebih proaktif dalam pengawasan dan pelaksanaan kewenangannya terkait K3S.
Hartono juga mengkritik pengelolaan CSR oleh K3S yang dinilai belum transparan dan akuntabel.
“Realisasi selama ini kan CSR itu sesuai, cuma menjaga gengsi saja,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa CSR seharusnya didorong oleh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas untuk menjaga citra perusahaan.
Anambas Menggugat berharap K3S dapat lebih merakyat dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan kewenangannya terkait K3S.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan terkait tuntutan masyarakat Anambas. (RP).
Editor : QQ