Tanjungpinang, GK.com – Dalam rangka menciptakan kampanye Pemilu 2019 yang damai dan berkualitas, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengadakan Rakor (Rapat Koordinasi) bersama seluruh Peserta Pemilu, dan stakeholder di Hotel CK, Kamis (28/02).

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Zaini, M.Kom.I mengatakan bahwa terselenggaranya Rakor ini adalah sebagai media silaturahim Bawaslu dengan seluruh peserta Pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang sejuk dan komunikatif.

“Selain memperkuat kembali komitmen terhadap semua aturan selama kampanye dari Peserta Pemilu baik dari Partai Politik, Tim Kampanye Paslon No. 1 dan No. 2 juga sekaligus duduk besembang bersama KPU, Polres, Satpol PP, Dinas Perkim dan Dishub,” ucap Zaini.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu juga mengingatkan kepada para peserta Pemilu untuk senantiasa menyampaikan surat pemberitahuan kampanye kepada pihak Kepolisian beserta surat tembusannya kepada Bawaslu dan KPU. Jika tidak ada surat, kampanyenya bisa ditunda, dihentikan, bahkan dibubarkan.

“Tentunya kondisi tersebut tidak kita harapkan, dalam menciptakan pesta demokrasi yang kondusif dan edukatif,” kata Zaini

“Dalam hal itu, memperhatikan aturan dalam pemasangan APK juga wajib dilakukan, karena dalam PKPU 23 Tahun 2018, yang bisa memfasilitasi pembuatan APK berupa Spanduk dan Baliho adalah KPU dan Peserta Pemilu yaitu Partai politik,” jelas Zaini.

“Jadi pemasangan APK ini, bukanlah sekedar inisiatif Caleg secara pribadi, namun Caleg harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua atau LO Parpol masing-masing”, tegas Zaini yang juga Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Lanjutnya Zaini menerangkan, untuk ukuran dan jumlah APK juga sudah ditentukan. Spanduk paling besar ukuran 1,5X7 meter dan Baliho paling besar 4X7 meter. Sedangkan jumlah maksimal pemasangan APK setiap Parpol adalah paling banyak 5 Spanduk dan 2 Baliho untuk disetiap Kelurahan, dan untuk jumlah maksimal APK ditingkat Provinsi 10 Spanduk dan 5 Baliho disetiap Kelurahan.

“Namun kenyataan dilapangan yang kita jumpai, banyak yang tidak sesuai aturan, APK terkesan dibuat oleh inisiatif pribadi Caleg, bahkan tidak sesuai ukuran dan melebihi batas jumlah maksimal yang telah ditentukan,” ujar Zaini.

Seperti diketahui, dalam pemasangan APK haruslah mengikutikan SK Nomor 68 KPU Tanjungpinang, agar tidak dipasang ditempat-tempat yang dilarang, yaitu disepanjang jalur hijau, taman kota, tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung dan fasilitas pemerintah. Serta harus memperhatikan Juknis KPU RI Nomor 1096, agar pemasangan APK mempertimbangkan etika, estetika, keindahan, kebersihan dan keamanan.

Dalam Rakor tersebut, Bawaslu juga menghimbau kepada seluruh Parpol, agar Parpol menyampaikan desain resmi APK dan dimana saja lokasi pemasangannya kepada Bawaslu dan KPU. Serta dihimbau untuk menertibkan sendiri terlebih dahulu. Batas penerbitan untuk APK yang tidak sesuai ketentuannya diberi waktu paling lambat sampai dengan hari Senin (04/03). terhadap

“Karena hari Selasa (05/03) Bawaslu Tanjungpinang bersama Satpol PP, Kepolisian, KPU dan Dinas Perkim akan melakukan penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan yang ada di seluruh Kota Tanjungpinang,” tegas Zaini.

Sejak awal masa kampanye hingga saat ini, Bawaslu telah melakukan 5 kali penertiban APK yang mencapai hampir 400 APK yang telah ditertibkan.

“Hal ini dilakukan agar tercipta pesta demokrasi yang bermartabat, dengan menegakkan aturan, dan estetika keindahan kota agar tetap terjaga”. pungkas Zaini

Jalannya Rakor berlangsung khidmat dan komunikatif. Diakhir acara, seluruh Ketua/LO Parpol menandatangani Berita Acara hasil pertemuan Rakor terkait aturan APK yang akan menjadi komitmen untuk dipedomani.

Sementara itu, Muhamad Yusuf selaku Komisioner KPU Kota Tanjungpinang yang turut hadir pada kesempatan itu menegaskan bahwa, Pemilu yang demokratis dan berkualitas akan terwujud jika semua pihak mengikuti aturan.

“KPU akan selalu bersinergi dengan Bawaslu dalam menegakkan aturan pemilu”. tegas Yusuf. (Red).

Editor : Milla

Tanjungpinang, GK.com – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang menggelar acara pecanangan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Tahun 2019, digelar di Aula KPPBC Tanjungpinang, Kamis (28/02) sekitar pukul 08.30 Wib.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, Sodikin dalam sambutannya mengatakan bahwa di Tahun ini, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang merupakan 1 di antara 38 unit kerja BC yang di usulkan menjadi perwakilan Kantor di lingkungan BC untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Kita harus sungguh-sungguh untuk menjadikan KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menjadi WBK, bukan hanya sekedar slogan, tapi kita juga harus mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ketika melayani masyarakat,” kata Sodikin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto yang hadir pada saat itu juga turut mendukung KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menuju WBK.

“Kami selaku unit kerja yang membawahi Bea Cukai Tanjungpinang, sangat mendukung komitmen dari Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang siap membangun ZI Wilayah Kantor Tanjungpinang”. ujar Agus.

Hadir pada kegiatan itu, Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Staff Ahli Gubernur Kepri Mariyani Ekowati, Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang Sodikin, serta tamu undangan lainnya. (FL)

Editor : Milla

Tanjungpinang, GK.com – Dalam rangka memberikan penguatan dan pemahaman kepada rekan-rekan pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Pemantau Pemilu se- Kota Tanjungpinang, di Hotel CK, Rabu (27/02) sekitar pukul 09.00 Wib.

Dalam wawancaranya kepada awak media ini, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang,  Muhammad Zaini, M.Kom.I mengatakan bahwa, dalam sosialisasi ini akan diberikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi fokus dalam pemantauan, serta bagaimana melakukan metode pemantauan.

“Saat ini kita sedang berada dalam masa kampanye, jadi rekan-rekan pemantau akan  menyaksikan bagaimana proses kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para Calon Legislatif (Caleg), apakah sesuai aturan atau tidak dalam pelaksanaan kampanye tersebut,” kata Zaini.

“Sesungguhnya dengan adanya pemantau Pemilu ini merupakan bentuk dari sinergitas antara Bawaslu bersama masyarakat untuk dapat mensukseskan Pemilu 2019 agar dapat berlangsung secara Demokratis, Bersih, Berkualitas dan Bermartabat,” terangnya.

Dikatakan Zaini, masa kampanye akan berlangsung mulai tanggal 13 April, kemudian pada tanggal 14,15dan 16 April adalah hari tenang, itu artinya tidak boleh ada aktifitas kampanye maupun Alat Peraga Kampanye (APK) lagi hingga di tanggal 17 April, saatnya tiba untuk pemungutan suara. (FL).

Editor : Milla